JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua menyayangkan dan menyesalkan pernyataan pelecehan saudara Ismail Asso dalam akun media sosial terhadap Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You.

Hal tersebut ditegaskan Frits Mambrasar ketua sementara MRP Papua didampingi Anggota Pokja Agama, saat memberikan keterangan pers di kantor MRP Provinsi Papua, Jumat, (2/02/2024) sore tadi.

Menurut Frits, pernyataan pelecehan yeng dilakukan sdr. Ismail Asso terhadap Uskup Jayapura maka Pokja Agama MRP bertanggungjawab memberikan pendapat dalam menjaga kerukunan umat beragama di tanah Papua.

“MRP Provinsi Papua sangat menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Sdr. Ismail Asso dalam akun Whatsapp terhadap Uskup Keuskupan Jayapura dengan satu pernyataan yang melecehkan dan tidak mengikuti kaidah kemanusiaan yang baik pada chat atau komentar dimana yang bersangkutan telah melukai hati umat Katolik pada umumnya,” terang Frits.

Ia juga menegaskan, MRP Provinsi Papua Pokja Agama mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas peristiwa tersebut.

“MRP Provinsi Papua berpendapat bahwa peristiwa ini murni peristiwa pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan kemanusiaan atau kesejahteraan dalam media sosial dan bukan konflik antar umat beragama, sehingga prosesnya dapat ditangani oleh pihak penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Olyfa Begindo Anggota MRP Pokja Agama perwakilan gereja Katolik menghimbau dan menyampaikan kepada umat Katolik di Indonesia dan khsusus di tanah Papua untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian internal umat Katolik.

“Umat Katolik, keluarga, tidak terprovokasi dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses penegakkan hukum,” tegasnya.

Saiful Islam Al Bayage Anggota Pokja Agama MRP perwakilan Islam juga mengatakan sebagai umat islam menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh sdr. Ismail Asso

“Apa yang dilakukan oleh sdr. Ismail Asso sangat rentan dan sangat berbahaya untuk kerukunan umat beragama di tanah Papua sehingga kami sangat mendukung agar ia di proses hukum dan beliau juga bisa mempertanggung jawabkan apa yang dia lakukan sesuai hukum yang berlaku di republik Indonesia,” terangnya.(*)