JAYAPURA, MRP – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Pdt. Nikolaus Degei meminta aparat keamanan TNI/Polri dan TNPB OPM untuk tidak memancing dan mengacaukan situasi di kabupaten Paniai.

Pasca deklarasi pentolan Demianus Yogi Dkk sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua di Paniai pada tanggal 13 Agustus 2021 tersebut telah memancing pihak militer Indonesia mendroping pasukannya hingga di pelosok kampung di Paniai.

Informasi yang di terima  tersebut, Pdt. Nikolaus, mengatakan  masyarakat setempat, militer Indonesia TNI/Polri gabungan sudah masuk ke dusun-dusun melakukan patroli dengan persenjataan lengkap.

“MRP minta TNI/Polri untuk tidak memancing situasi masyarakat disana, mereka yang lakukan itu hanya ingin mengacaukan situasi, jangan termakan dengan isu yang tidak bertanggung jawab seperti itu,” kata Pdt. Degei.

Ia juga mengatakan, masyarakat Paniai sangat trauma dengan kehadiran aparat militer Indonesia dengan persenjataan lengkap seperti itu, hal tersebut akan membangkitkan kembali memory passion lama mereka.

“Masyarakat masih trauma dengan kejadian tahun 61 di Paniai, jangan menakuti mereka dengan masuk ke kampung halaman ambil posisi di Tigi, Enaro, Bida dan beberapa tempat lainnya, Paniai seakan masuk dalam zona perang antara Militer Indonesia dengan TPNPB,” ujarnya.

MRP minta aparat militer Indonesia untuk tidak memancing situasi, masyarakat Papua khususnya Paniai perlu hidup damai di tanah mereka. Masyarakat Papua di pedalaman masih takut melihat pakean lengkap milik militer Indonesia.

Pdt. Degei juga minta aparat militer Indonesia yang bertugas di Papua dapat menyelesaikan masalah di Papua jangan dengan kekerasan seperti yang di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat bertemu dengan MRP di Jakarta.

“Seharusnya selesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Pdt. Degei kutip pernyataan Mahfud MD.

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD harusnya keputusan negara ini bisa di tindaklanjut oleh pimpinan aparat militer TNI/Polri yang bertugas di Papua.

“Pimpinan negara (Jokowi) bicara lain, bawahan main lain, ini yang bikin kacau situasi di Papua. Negara harus lebih mementingkan kedamaian rakyat Papua dibandingkan kepentingan ekonomi,” tegasnya. (*)