Categories Berita

MRP Minta Aparat TNI/Polri Jangan Bikin Takut Masyarakat di Paniai

Pdt. Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama saat memberikan keterangan pers – Ist

JAYAPURA, MRP – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Pdt. Nikolaus Degei meminta aparat keamanan TNI/Polri dan TNPB OPM untuk tidak memancing dan mengacaukan situasi di kabupaten Paniai.

Pasca deklarasi pentolan Demianus Yogi Dkk sebagai Panglima Tertinggi TPN-PB OPM West Papua di Paniai pada tanggal 13 Agustus 2021 tersebut telah memancing pihak militer Indonesia mendroping pasukannya hingga di pelosok kampung di Paniai.

Informasi yang di terima  tersebut, Pdt. Nikolaus, mengatakan  masyarakat setempat, militer Indonesia TNI/Polri gabungan sudah masuk ke dusun-dusun melakukan patroli dengan persenjataan lengkap.

“MRP minta TNI/Polri untuk tidak memancing situasi masyarakat disana, mereka yang lakukan itu hanya ingin mengacaukan situasi, jangan termakan dengan isu yang tidak bertanggung jawab seperti itu,” kata Pdt. Degei.

Ia juga mengatakan, masyarakat Paniai sangat trauma dengan kehadiran aparat militer Indonesia dengan persenjataan lengkap seperti itu, hal tersebut akan membangkitkan kembali memory passion lama mereka.

“Masyarakat masih trauma dengan kejadian tahun 61 di Paniai, jangan menakuti mereka dengan masuk ke kampung halaman ambil posisi di Tigi, Enaro, Bida dan beberapa tempat lainnya, Paniai seakan masuk dalam zona perang antara Militer Indonesia dengan TPNPB,” ujarnya.

MRP minta aparat militer Indonesia untuk tidak memancing situasi, masyarakat Papua khususnya Paniai perlu hidup damai di tanah mereka. Masyarakat Papua di pedalaman masih takut melihat pakean lengkap milik militer Indonesia.

Pdt. Degei juga minta aparat militer Indonesia yang bertugas di Papua dapat menyelesaikan masalah di Papua jangan dengan kekerasan seperti yang di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat bertemu dengan MRP di Jakarta.

“Seharusnya selesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Pdt. Degei kutip pernyataan Mahfud MD.

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD harusnya keputusan negara ini bisa di tindaklanjut oleh pimpinan aparat militer TNI/Polri yang bertugas di Papua.

“Pimpinan negara (Jokowi) bicara lain, bawahan main lain, ini yang bikin kacau situasi di Papua. Negara harus lebih mementingkan kedamaian rakyat Papua dibandingkan kepentingan ekonomi,” tegasnya. (*)

 

Read More
Categories Berita

Jelang Natal, MRP Desak Bupati Nabire Buka Jalur Transportasi Laut

Pdt. Nikolaus Degei, anggota MRP Pokja Agama saat memberikan keterangan pers. (Agus Pabika – SP)

JAYAPURA, MRP – Bupati kabupaten Nabire diminta segera mengambil kebijakan membuka akses transportasi laut di Nabire agar mahasiswa dan masyarakat asal Meepago bisa pulang kampung untuk merayakan natal dan tahun baru bersama keluarga.

Hal tersebut dikemukakan Pdt. Nikolaus Degei, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), saat diwawancarai wartawan, Selasa (15/12/2020).

“Dalam waktu dekat ini kami berharap kepada bupati Nabire bisa membuka jalur transportasi laut agar masyarakat dan mahasiswa yang ada di berbagai kota studi pulang ke kampung halaman untuk rayakan Natal,” tuturnya.

Degei akui saat ini banyak warga Meepago yang tertahan di Jayapura, ingin pulang kampung. Tetapi harga tiket pesawat mahal, sehingga mereka hanya mengandalkan kapal laut.

“Saya mendapat banyak keluhan. Apalagi para orang tua yang anaknya diwisuda datang maupun mau pulang, tetapi masih terkandas karena kekurangan biaya. Mereka mau ikut kapal laut, cuma masalahnya izin masuk ke Nabire juga belum diberikan oleh pemerintah daerah.”

Mengatasi hal ini MRP menurutnya berupaya membangun komunikasi agar ada solusi dalam waktu dekat masyarakat maupun mahasiswa bisa menggunakan jasa kapal putih.

“Izin masuk kapal laut di Papua dari masing-masing pemerintah daerah sudah dibuka, termasuk juga penerbangan udara. Khusus untuk kabupaten Nabire, dengan alasan apa, sampai sekarang kapal belum diizinkan masuk? Di daerah lain aktivitasnya sudah mulai normal,” kata Niko.

Anggota MRP Pokja Agama ini merasa khawatir bila warga Meepago yang tertahan di Jayapura menderita sakit dan mahasiswa yang ingin berlibur pun tertahan.

“Biaya makan minum di Jayapura sangat besar, apalagi masyarakat masih bertahan karena pelabuhan belum juga dibuka oleh bupati Nabire. Kami harap hal ini bisa disikapi, segera membuka akses secepatnya karena perayaan Natal sudah semakin dekat,” harapnya.

Terpisah, sejumlah mahasiswa asal Meepago di kota studi Jayapura mengeluhkan hal ini. Mereka minta Asosiasi Bupati Meepago agar segera izinkan pelayaran kapal putih berlabuh di pelabuhan laut Nabire, terutama menjelang perayaan Natal tahun 2020.

Melison Dogopia, salah seorang mahasiswa Meepago, mengaku sangat sangat kecewa karena rencana mau Natal di kampung belum segera terwujud.

“Saya mau rayakan Natal bersama keluarga, kembali ke sini setelah tutup tahun. Masalahnya sampai hari ini kapal belum bisa masuk ke Nabire,” katanya.

Dogopia bersama teman-temannya mendesak para bupati di wilayah Meepago mengambil kebijakan untuk membuka akses transportasi laut.

“Pesawat tidak mungkin, biaya mahal. Kita bisa pulang dengan kapal ke Nabire, tolong izinkan,” ucapnya berharap.

Pemerintah sebaiknya tidak perlu menggunakan alasan Covid-19 karena sudah pasti setiap orang mengikuti protokol pencegahannya. (*)

Sumber: Suara Papua 

Read More