Penulis: admin

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua menerima kunjungan Direktur Urusan Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementrian Luar Negeri RI, Achsanul Habib pada Kamis (4/7/2019). Saat menemui Achsanul, Majelis Rakyat Papua menyampaikan desakan agar Presiden Joko Widodo menarik pasukan yang melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib usai menerima kunjungan Achsanul. “Rekomendasi kami dalam pertemuan tadi, [agar Presiden] menarik semua pasukan organik dari Nduga. [Rekomendasi itu kami sampaikan agar] jangan ada kekerasan terus menerus [di Nduga],” tegas Murib kepada jurnalis Jubi.

Murib menyatakan rekomendasi itu disampaikan setelah MRP memaparkan data-data terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Kasus pelanggaran HAM yang dipaparkan kepada Achsanul itu termasuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 2001, maupun kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Otsus Papua.

Rangkaian kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga pasca pembunuhan belasan pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM yang dipaparkan MRP. Dalam paparan itu, MRP juga menjelaskan kondisi ribuan warga dari 13 distrik di Kabupaten Nduga yang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Asmat di Papua demi menghindari konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata Egianus Kogoya.

Hingga kini, ribuan pengungsi dari Nduga itu hidup di sejumlah kantong pengungsian. Para pengungsi itu bertahan di pengungsian tanpa mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, hak ekonomi maupun hak atas rasa aman untuk tinggal di rumahnya.

“Desakan [penarikan pasukan dari Nduga] itu bukan soal tembak menembak. [Kami menyampaikan desakan itu karena ada masalah tidak terpenuhinya hak-hak [para pengungsi sebagai] warga negara,”ungkap Murib di depan kantor Majelis Rakyat Papua.

Dalam pertemuan dengan Achsanul, Ketua Panitia Khusus Hukum dan HAM MRP, Aman Jikwa menyatakan masyarakat tidak hanya mengungsi ke areh yang dekat dengan permukiman atau pusat pelayanan publik. Di antara para warga dari 13 distrik di Kabupaten Nduga itu, ada warga yang memiliki mengungsi ke hutan, dan tinggal di dalam hutan selama berbulan-bulan.

“Saat kita bicara sekarang ini, ada [warga] masyarakat yang [masih tinggal] di hutan atau bernaung di gua-gua,”ungkap Jikwa.

Jikwa menyatakan pihaknya sangat kesal dengan para penggambil kebijakan di Jakarta yang selalu mengabaikan jeritan rakyat Papua, khususnya para pengungsi Nduga. Jikwa menilai pemerintah pusat tidak menunjukkan keinginan untuk membuat kebijakan yang mengakhiri konflik di Papua.

“Kami sangat kesal dengan kondisi itu. Kami, MRP, berbicara ke Jakarta, sama saja, tidak ada penyelesaian. Kalau MRP saja tidak didengar, apa lagi masyarakat yang lapor. Lebih baik [aparat keamanan] berhenti mengejar dan menembak [kelompok bersenjata di Nduga]. Menyelesaikan konflik tidak harus lewat senjata [atau melakukan] pengejaran di sana-sini. Tuhan berikan kita akal. Mengapa tidak pakai akal untuk menangani masalah Papua?” Jikwa mempertanyakan.

Anggota MRP, Siska Abugau menambahkan kelompok warga yang paling terdampak konflik bersenjata di Nduga adalah anak-anak dan perempuan. Abugau menyatakan peristiwa kekerasan yang terjadi muncul terus selama puluhan tahun selalu membuat perempuan menjadi kelompok korban yang paling menderita.

“Kalau bicara pelanggaran HAM, perempuan termasuk di dalamnya. Kami perempuan sakit, menagis dan terus menangis. Jadi, kalau mau selesaikan, [mohon menyelesaikan masalah kekerasan di Papua] dengan serius, [dan] jujur. Kami tidak mau begini terus,”ungkap Abugau dalam pertemuan dengan Achsanul itu.

Luis Madai, anggota MRP yang lain menambahkan para warga Nduga yang sedang mengungsi ke Kyawage di Kabupaten Lanny Jaya sejak pekan lalu merasa gelisah, karena mendengar pengejaran aparat keamanan terhadap kelompok bersenjata Egianus Kogoya dilakukan hingga sampai ke Kyawage. “Masyarakat mau mengungsi ke mana lagi?” Madai bertanya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan semua informasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat teras Kementerian Luar Negeri RI itu akurat, karena banyak anggota MRP yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Murib berharap Kementerian Luar Negeri bisa menyampaikan informasi itu kepada para pemangku kepentingan yang lain.

“Kita tunggu, mereka menyampaikan informasi yang kita berikan, Atau mereka punya informasi lain,”ungkap Murib usai pertemuan itu.

Achsanul Habib menyatakan kunjungannya kali ini merupakan kunjungan pertamanya ke Papua. Oleh karena itu, Achsanul ingin bersilaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua, termasuk MRP sebagai lembaga yang merepresentasikan orang asli Papua.  Achsanul menyatakan ia senang menerima banyak masukan dan informasi dari MRP.

Achsanul menyatakan seluruh masukan dan informasi yang diterima dalam pertemuan dengan para anggota MRP itu akan diolah sebagai bahan menentukan kerangka kerja nasional pemerintah pusat, terutama dalam menentukan kerangka kerja tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yang telah dibentuk Kementerian Hukum dan HAM.

Menurutnya, tim terpadu itu dibentuk untuk mencari penyelesaian atas berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, kasus Talangsari, maupun kasus Tanjung Priok. “Kami dimasukkan ke dalam tim [terpadu itu], [dan seluruh informasi yang kami dapatkan dari MRP] akan kami bagikan [kepada] tim terpadu itu,” kata Achsanul.

Achsanul mengakui kasus kekerasan di Nduga telah menjadi perhatian internasional. Ia menyatakan ingin mengetahui lebih banyak informasi terkait dalam konflik bersenjata di Nduga, dan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan MRP.

“Nduga barang kali masih menjadi perhatian internasional. Bapak-bapak [para anggota MRP memiliki informasi yang penting, dan informasi itu] sangat berharga buat kami. Kami ingin tahu lebih lanjut. Kita akan komunikasi lebih lanjut,”ungkapnya saat meninggalkan Kantor MRP. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More