Majelis Rakyat Papua

Ketua Pokja Perempuan MRP Kutuk Pelaku yang Tembak Ibu dan Anak di Intan Jaya

Ketua Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP, Ciska Abugau – For Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Ciska Abugau mengutuk keras pelaku yang menembak dua anak pada 26 Oktober 2021 dan mama Agustina Ondou (24) pada 9 November lalu di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Abugau mengaku sangat prihatin dengan konflik bersenjata yang terus mengorban masyarakat sipil, terutama ibu-ibu dan anak-anak di Kabupaten Intan Jaya. Dia jugaa mengaku kecewa karena tidak ada niat yang baik dari negara untuk menyelesaikan persoalan konflik bersenjata di Papua.

“Saya sangat dengan kondisi yang dialami masyarakat intan jaya dari 2019 – 2021. Saya mengutuk pelaku yang tembak dua anak dan seoarang mama di Sugapa. Mereka yang tembak itu sungguh terkutuk sampai ke 7 keturunannya,” tegasnya kepada suarapapua.com, Jumat (12/11/2021) kemarin kepada suarapapua.com.

Abugau mengatakan, konflik bersenjata di Intan Jaya terjadi sejak akhir tahun 2019 lalu. Namun hingga saat ini ekskalasi konfliknya tidak selesai tetapi justru terus parah.

“Sampai saat ini tidak ada perubahan. Semua orang dan pihak bicara tentang Intan Jaya. Tetapi sampai saat ini tidak ada titik terang dan tidak menemukan satu solusi untuk menyelesaikan masalah itu,” katanya.

Sebagai anggota MRP dari utusan kabupaten Intan jaya, lanjut Abugau, dirinya telah menempuh banyak cara untuk menyuarakan kondisi yang terjadi di daerahnya, namun tetap saja tidak ada hasil. Menurutnya, yang paling memungkinkan adalah semua pihak bersatu dari bicara sama-sama untuk mencari solusinya.

“Sebagai anggota MRP dari utusan kabupaten Intan Jaya saya, sangat prihatin dengan kondisi yang kami lihat. Saya juga capek bicara. Saya sudah menempuh berbagai cara dengan ketemu pih-pihak terkait untuk membicarakan ini, tetapi tidak ada solusi. Saya pikiri kita semua harus bersatu dan duduk untuk membicarakannya supaya ada solusi,” ujarnya.

Abugau mempertanyakan tujuan kehadiran negara di Papua. Dia juga mempertanyakan slogan TNI dan Polri yang selalu mendengungkan pelindung rakyat dan pengayom masyarakat.

“Negara datang dan ada di Papua itu untuk melindungi atau mengorbankan masyarakat. Kalau untuk melindungi masyarakat kenapa warga sipil yang selalu menjadi korban dari TNI/Polri maupun TPN-OPM. Kemarin anak kami ditembak, sekarang mamanya laigi yang ditembak. TPN-OPM dan TNI-Polri harus mengaku salah. Karena ulah merekalah masyarakat jadi korban,” tegas Abugau.

Dia menyarankan agar TNI/Polri dan TPN-OPM mencari tempat untuk perang supaya tidak korbankan masyarakat sipil.

“Entah kau TNI/Polri atau kau TPN-OPM, yang menembak anak kami dan seorang mama itu terkutuk. Kalau mau perang dua pihak ini harus cari tempat peang. Jangan perkampungan masyarakat dan di kota tempat masyarakat beraktifitas. Kalau mau uji kekuatan silahkan saja, tapi jangan perempuan, anak, anak dan warga sipil yang terus menerus menjadi korban di Intan Jaya,” pungkasnya.

Selain itu, Gustaf Kawer, Advokat dan praktisi Hukum dari PAHAM Papua kepada suarapapua.com mengatakan, menurut pengamatannya, sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi di Tanah Papua, yang selalu menyebabkan pengusian terjadi dan ketentraman hidup masyarakat terganggu adalah karena masalah Sumber Daya Alam (SDA).

“Ini masalah terjadi karena ada sumber daya alam di tanah mereka. Ini yang menjadi penyebab terjadinya pengungsi dan konflik bersenjata. Ini bukan rahasia lagi. Di semua tempat konflik bersenjata itu ada potensi SDAnya yang sangat besar,” bebernya.

Dikatakan, langkah utama agar masyarakat merasa aman di tempat mereka adalah tidak hanya penarikan militer tetap dan harus dilakukan. Tidak hanya non organik tetapi non organik yang dianggap mengganggu juga harus ditarit. Harus membuat satu skema pengamanan yang lebih berempati kepada masyarakat.

“Dalam konteks berempati ke masyarakat, tidak harus dengan pengamanan yang bikin takut masyarakat. Dalam mewujudkan ini harusnya bukan aparat penegak hukum yang hadir tetapi negara yang hadir. Dalam hal ini pemda provinsi dan pusat harus tegas dalam keluarkan izin blok B Wabu sebaiknya dicabut dan pembahasan ini dihentikan,” katanya.

Kalau dihentikan, lanjut dia, jelas militer tidak akan datang. Sebab militer datang itu karena ada tambang itu. Setelah itu, pemerintaha yang bertugas melindungi, pemprov dan pemkab haru hadir untuk memulihkan daerahnya.

“Dalam konteks konflik bersenjata di Intan Jaya, Izin blok wabu harus dicabut, dihentikan dan tarik pasukan. Karena dengan begitu masyarakat akan merasa aman untuk hidup di rumah mereka dan tanah mereka tanpa rasa teror dan takut. Karena masyarakat tidak akan makan emas atau tambang. Masyakarat tinggal, hidup dan makan dari hasil kebun dan hasil hutan mereka,” pungkas Kawer. (*)

Sumber: SUARA PAPUA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *