Tag: Mahasiswa eksodus Papua

Categories Berita

Pertemuan DPN Peradi dan MRP di Kodam, Pangdam Minta Para Mahasiswa Eksodus Lanjutkan Kuliah

Author mrppapua Posted on
564 views
0

 

Pertemuan DPN Peradi dan MRP di Kodam, Pangdam Minta Para Mahasiswa Eksodus Lanjutkan Kuliah

 

Jayapura, MRP – Pasca melakukan pertemuan dengan Kapolda Rabu Malam, MRP bersama Tim Advokasi kembali melakukan pertemuan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Kamis (24/10/2019).

Masih dalam pembahasan yang sama, MRP berasama Tim Advokasi yang dipimpin langsung Sekjen DPN Peradi meminta kepada Pangdam untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan serta perhatiannya untuk masyarakat Papua yang berada di Papua dan diluar Papua.

“Saya selaku ketua MRP dengan hormat meminta Bapak Pangdam untuk memperhatikan dan memberdayakan masyarakat Papua yang berada di Papua dan berada di luar Papua, terutama para mahasiswa Papua yang berada di luar Papua”, Kata Ketua MRP.

Mendengar permintaan tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa bersedia membantu dalam memberikan perlindungan, perhatian dan pemberdayaan masyarakat asli Papua yang berada di Papua dan diluar Papua,

“Saya selaku Pangdam bersedia membantu dalam perlindungan, perhatian dan pemberdayaan masyarakat asli Papua yang berada di Papua dan di luar Papua, asalkan mereka juga baik-baik di Papua dan di luar Papua,”Ungkap Pangdam.

Catatan penting dalam pertemuan itu, Pangdam berpesan agar para mahasiswa yang berada di Papua maupun di luar Papua untuk bisa melanjutkan Study nya lagi,

“Kita semua berada di Wilayah NKRI jadi tidak usah takut untuk belajar di luar Papua, serta jangan mudah terpengaruh isu-isu yang tidak benar, biar para Mahasiwa Papua yang berada di Papua maupun di luar Papua supaya belajar dengan baik disana agar nantinya bisa membangun Papua lebih baik lagi,”Tambah Mayjen TNI Herman Asaribab.

Diakhir kunjungan tersebut Pangdam juga berharap kepada Ketua dan Anggota MRP agar senantiasa mengawasi dan memperhatikan mahasiswa yang berada di luar Papua, serta mencegah isu-isu atau berita yang tidak benar kepada para mahasiswa, agar kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali, karena akan mengganggu proses belajar mereka,”Pungkasnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua MRP Bapak Jimmy Mabel anggota MRP Tony Tanggay, Aman Jikwa, Beny Sweny, Yoel Luis Mulait, Tim Advokat MRP Sugeng Teguh Santosa, Saor Siagian, Rira Serena Kalibonso, Pilipus Tarigan. (*)

 

Sumber: http://kawattimur.com

 

Read More
Categories Berita

Ketua DPR Papua minta mahasiswa eksodus utamakan pendidikan

Author mrppapua Posted on
520 views
0
Ketua DPR Papua Jhon Banua Rouw saat memberikan arahan di rapat terbuka bersama mahasiswa Eksodus Papua di halaman kantor MRP – Foto/Humas MRP

 

Jayapura, MRP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Papua, Jhony Banua Rouw meminta para mahasiswa eksodus yang terlanjur meninggalkan kuliahnya demi pulang ke Papua mau mengutamakan pendidikan. Pesan itu disampaikannya dalam rapat terbuka Majelis Rakyat Papua yang mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Di hadapan para mahasiswa eksodus yang menghadiri rapat terbuka di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) itu, Rouw meminta para mahasiswa eksodus memikirkan masa depan dirinya dan masa depan Papua. Ia menyatakan masa depan Papua yang bebas dari ketertinggalan bergantung kepada para mahasiswa hari ini.

“Kami harapkan adik-adik mengutamakan pendidikan. Kalian adalah masa depan bangsa ini, masa depan Papua,” kata Rouw.

Ia berharap para mahasiswa eksodus bisa meneruskan perjuangan membangun Papua. “Kami akan tinggalkan semua ini. Saya sudah empat periode di DPR. Saya akan tinggalkan itu,” ujar Rouw.

Ia juga mencontohkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen yang pada akhirnya akan memasuki masa purna karya. “Adik-adik yang akan meneruskan itu. Adik-adik, lihat masa depan,” katanya.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Rouw menyatakan perbedaan pendapat dalam proses pembangunan Papua tidak boleh menghalangi pembangunan Papua menjadi lebih maju dan cerdas. “Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tujuan satu, membangun Papua,” ungkapnya.

Rouw menyatakan siap untuk mendiskusikan masalah pembangunan Papua dengan para mahasiswa eksodus. “Kami membuka diri, tidak harus pertemuan seperti ini. [Kalau] ada waktu, [silahkan] datang, kami siap terima,” janjinya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan dirinya sangat prihatin dengan kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, karena telah membuat ribuan mahasiswa Papua meninggalkan kuliah mereka dan pulang ke Papua. “Banyak mahasiswa yang meninggalkan studi,” kata Murib di depan para mahasiswa eksodus.

Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, MRP telah melakukan beberapa langka bersama pemerintah daerah.”[Kami] mendata mahasiswa eksodus, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah kota studi untuk menjamin jaminan keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di sana. [Kami juga] menyiapkan fasilitas mahasiswa [kembali] ke kota studi,”ungkapnya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Gubernur Papua tak hadir, mahasiswa eksodus batal baca pernyataan sikap

Author mrppapua Posted on
737 views
0
Pertemuan Mahasiswa Eksodus Papua dengan Pejabat Papua difasilitasi oleh MRP di halaman kantor MRP kemarin. – Foto/Humas MRP

 

Jayapura, MRP– Perwakilan kelompok mahasiswa eksodus membatalkan pembacaan pernyataan sikap mereka dalam rapat terbuka yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua atau MRP di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Pernyataan sikap itu batal dibacakan karena Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri rapat terbuka yang mempertemukan para mahasiswa eksodus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua itu.

Pemimpin kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura, Eko Pilipus Kogoya menyatakan pihaknya tidak akan menyampaikan pernyataan apapun sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama-sama menemui kelompoknya. Hal itu nyatakan Kogoya dalam rapat terbuka yang digelar di halaman Kantor MRP itu.

“Sikap apapun tidak akan kami baca di sini. Kami hadir hanya mau mendengar penyampaian dari Forkopimda Provinsi Papua,” ujar Kogoya dihadapan Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen, serta sejumlah perwakilan dari Kepolisian Daerah Papua, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, dan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Kogoya menegaskan pihaknya telah dua kali bertemu dengan pimpinan MRP, meminta MRP mempertemukan para mahasiswa eksodus dengan Gubernur Papua bersama-sama Ketua MRP dan Ketua DPR Papua. “Kami pernah minta Ketua MRP memfasilitasi [kami agar bisa bertemu] Bapak Gubernur. Kami mahasiswa eksodus sesuai perkataan,” kata Kogoya.

Ketua MPR, Timotius Murib mengatakan rapat terbuka itu diharapkan menjadi pertemuan satu arah, di mana Forkopimda Provinsi Papua akan mendengarkan aspirasi mahasiswa eksodus terkait penyelesaikan masalah mahasiswa eksodus maupun kasus rasisme Papua. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa eksodus kepada Gubernur Papua.

Murib juga menyatakan Sekda Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen akan memberitahu Gubernur Papua agar menemui mahasiswa eksodus. Forkopimda akan sampaikan [aspirasi mahasiswa eksodus] melalui Sekda,” kata Murib.

Hery Dosinaen menyatakan ia akan segera melaporkan hasil rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu kepada Gubernur Papua. “Kami akan sampaikan. Beliau pasti akan bertemu dengan adik-adik semua,” kata Dosinaen kepada para mahasiswa eksodus.D

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyatakan pertemuan para mahasiswa eksodus dengan Forkopimda pada rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu awal yang baik untuk segera menyelesaikan masalah para mahasiswa eksodus yang terlanjur pulang ke Papua. “Kalau tidak selesai hari ini, mungkin ada waktu lain,” katanya merespon aspirasi mahasiswa. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Pertemuan tertunda, mahasiswa eksodus masih menunggu Gubernur Papua

Author mrppapua Posted on
647 views
0

 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib (berdiri paling kiri, membelakangi kamera) saat berdialog dengan 146 orang yang menyatakan diri sebagai “mahasiswa eksodus” dan mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Kamis (9/1/2020). – Dok. MRP

 

Jayapura, MRP – Target “mahasiswa eksodus” untuk dapat bertemu dan berdialog dengan Gubernur Papua bersama Ketua Majelis Rakyat Papua dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Kamis (16/1/2020) gagal terwujud. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib selaku pihak yang mengomunikasikan agenda pertemuan itu pada Kamis mengumumkan menunda pertemuan itu.

Penundaan itu disampaikan Timotius Murib pada Kamis. “Minggu lalu mahasiswa minta [bertemu Gubernur Papua bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada] Kamis ini.  Akan tetapi, kami meminta mahasiswa menunggu Gubernur Papua mengagendakan pertemuan itu,” kata Murib saat ditemui Jubi di Jayapura, Kamis.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang.

Pada 9 Januari 2020, sejumlah 146 orang yang menyatakan diri kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus mendatangi Kantor MRP, meminta Ketua MRP Timotius Murib mempertemukan mereka dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jhony Banua Rouw, agar dapat menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait persoalan rasisme Papua.

Pertemuan itu diagendakan akan berlangsung Kamis pekan ini, hingga akhirnya Timotius Murib menyatakan pertemuan tersebut harus ditunda untuk menunggu Gubernur Papua. Murib menyatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) akan memberitahu kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus jika Gubernur Papua telah berada di Papua.

Murib menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe juga ingin bertemu dengan para mahasiswa eksodus. Menurutnya, sebelum ini Gubernur sudah beberapa kali berusaha menemui mahasiswa eksodus, namun selalu ditolak para mahasiswa eksodus.

“Pada 2019, [saat kasus] rasisme bergulir, Gubernur pernah ke Surabaya untuk menemui mahasiswa, tetapi gagal [bertemu. Setelah Gubernur] sampai di Papua, Gubernur [sudah] mengundang [mahasiswa eksodus untuk bertemu], tapi mahasiswa tolak,” kata Murib.

Kini, kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus menyatakan ingin bertemu Gubernur Papua, dan Murib berharap pertemuan itu segera terwujud. Murib menyatakan pertemuan itu penting karena menyangkut masa depan para mahasiswa eksodus, mahasiswa yang diharapkan akan menjadi tumpuan masa depan Papua.

“Pendidikan itu lebih penting, karena [pendidikan akan menjadi bekal] masa depan mereka dan bangsa ini. Karena itu, kami menunggu Gubernur menggelar pertemuan dengan mahasiswa,” kata Murib.

Kaitanus Ikinia dari kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus membenarkan pihaknya sudah menerima pemberitahuan bahwa pertemuan dengan Gubernur ditunda. “Hari ini tidak jadi. [Kami tahu] setelah komunikasi dengan MRP,” tulis Ikinia lewat layanan pesan singkatnya, Kamis.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Mahasiswa eksodus minta dipertemukan dengan Ketua DPR Papua dan Gubernur

Author mrppapua Posted on
552 views
0

 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib (berdiri paling kiri, membelakangi kamera) saat berdialog dengan 146 orang yang menyatakan diri sebagai “mahasiswa eksodus” dan mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Kamis (9/1/2020). – Dok. MRP

 

Jayapura, Jubi – Sejumlah 146 orang yang menyatakan diri sebagai “mahasiswa eksodus” mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Kamis (9/1/2020). Mereka menyatakan mewakili para mahasiswa berbagai perguruan tinggi di luar Papua yang memilih meninggalkan studinya pasca kasus persekusi dan rasisme mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

Rombongan 146 orang orang itu mendatangi “honai” atau rumah lembaga representasi kultural orang asli Papua itu, demi menuntut Majelis Rakyat Papua (MRP) menjalankan mandatnya untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. Mereka meminta pimpinan MRP menghadirkan Gubernur Papua dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua untuk ikut menemui mereka di Kantor MRP.

Akan tetapi, pimpinan MRP tidak bisa memenuhi permintaan mereka. “Kami minta Ketua MRP mendatangkan Ketua DPR Papua, tetapi yang datang perwakilannya. Gubernur [Papua juga] tidak hadir,” kata pimpinan rombongan itu, Eko Philipus Kogoya.

Eko Philipus Kogoya menyatakan para mahasiswa eksodus ingin bertemu dengan Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe karena ingin menyampaikan pernyataan sikap mereka. “Karena [mereka tidak lengkap], kami tidak membacakan pernyataan sikap. Kami baru akan menyampaikan pernyataan sikap jika pimpinan tiga lembaga ada,” kata Kogoya kepada Jubi.

Kogoya menyatakan pimpinan MRP akan menyampaikan harapan para mahasiswa itu kepada Gubernur. “Kami ketemu [pimpinan MRP] hari ini, Kamis. Jadi, kami memberikan waktu [pimpinan MRP sampai] Kamis depan. Kami harus ketemu pimpinan tiga lembaga,” katanya.

Menurutnya, jika hingga Kamis pekan depan Ketua MRP, Ketua DPR Papua, dan Gubernur Papua gagal untuk bersama-sama menemui para mahasiswa eksodus, Kogoya akan mengumpulkan lebih banyak mahasiswa eksodus.

Salah satu anggota rombongan Kogoya, Kaitanus Ikinia menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe seharusnya serius menangani masalah mahasiswa eksodus yang terlanjut meninggalkan studinya dari berbagai perguruan tinggi di luar Papua. “Persoalan [mahasiswa] eksodus harus diutamakan pada tahun yang baru ini,” kata Ikinia saat ditemui di Kantor MRP.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan pihaknya menyambut baik keinginan para mahasiswa eksodus untuk bertemu MRP. Murib menyatakan MRP akan memperhatikan aspirasi dan harapan para mahasiswa.

“Kegiatan pertemuan yang difasilitasi Gubernur Papua pada tahun lalu gagal. [Kini ada] permintaan [rombongan mahasiswa eksodus untuk bertemu Gubernur Papua]. Menjadi tugas MRP dan DPR Papua untuk menyampaikan [permintaan itu] kepada Gubernur Papua,” kata Murib.

Murib menyatakan MRP adalah orangtua yang akan mendengarkan harapan para mahasiswa eksodus. Menurutnya, MRP tidak bisa berdiri, dan membiarkan berbagai lembaga di Papua saling mempertahankan pendapat dan pendirian sendiri, atau saling melempar kesalahan terkait kepulangan ratusan mahasiswa Papua itu.

MRP akan berupaya mempertemukan para mahasiswa eksodus dengan Ketua DPR Papua dan Gubernur Papua, demi masa depan anak-anak Papua itu. “Karena itu, [jika] sepanjang satu minggu [ini] Pak Gubernur ada, kami akan sampaikan untuk undang mahasiswa bertemu,” kata Murib.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More