J

ayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta Pemerintah Provinsi Papua segera bersurat kepada Presiden RI untuk meminta izin menutupan seluruh bandara dan pelabuhan laut di Papua. Langkah itu dinilai penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan mewabahnya COVID-19 di Papua.

Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib kepada jurnalis di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, Kamis (19/3/2020).  Murib menyatakan permintaan untuk menutup seluruh bandara dan pelabuhan laut di Papua itu merupakan hasil rapat gabungan kelompok kerja (Pokja) MRP dan pimpinan MRP pada Rabu (18/3/2020).

Menurut Murib, permintaan untuk menutup seluruh akses menuju Papua itu juga mempertimbangkan semakin bertambahnya jumlah kasus Pasien Positif Corona dan jumlah penderita yang meninggal di Indonesia. Hingga Kamis, telah terdapat 227 pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona, dan 19 orang diantarnya telah meninggal. MRP juga melihat bahwa hingga Kamis telah ada lima Pasien dalam Pengawasan (PDP) Corona di Papua.

“Untuk memproteksi warga Papua dan orang asli Papua, hentikan semua penerbangan maupun kapal laut ke Papua selama 14 hari ini atau lebih. Boleh satu bulan juga,” kata Murib.

Murib menyatakan MRP telah berkirim surat kepada Gubernur Papua, meminta penutupan seluruh akses ke Papua. Tembusan surat MRP itu disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Kejaksaan Tinggi Papua.

Menurut Murib, penutupan seluruh akses menuju Papua itu akan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang telah merumahkan aparatur sipil negaranya selama 14 hari. Seluruh upaya itu akan membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan wabah COVID-19.

“Kalau hari ini Pemerintah Provinsi Papua menyeruhkan kerja di rumah saja selama 14 hari, tetapi membiarkan pesawat dan kapal laut tetap masuk ke Papua, itu tidak membantu. Penyakit [COVID-19] dari Jakarta akan masuk terus ke Papua. [Jika demikian], libur lebih dari 14 hari pun penyakit [COVID-19] akan terus terjadi di Papua,” kata Murib.

Ia menegaskan Pemerintah Papua harus memutus pergerakan orang dari daerah episentrum COVID-19 ke Papua. Jika hal itu tidak dilakukan, COVID-19 akan mewabah di Papua. Wabah COVID-19 di Papua akan sulit diatasi karena minimnya fasilitas kesehatan untuk menangani penyakit yang sangat menular itu, dan kurangnya tenaga medis di Papua.

“[Pelayanan kesehatan] bagus di kota. Akan tetapi, kalau tidak terdeteksi, lalu virus Corona itu sampai di kampung, siapa yang menjamin pelayanan kesehatan di sana? Apakah pemerintah sudah siap? Kalau belum, lebih baik atasi dengan menutup akses [ke Papua], sebelum [penyebaran virus Corona] terjadi,” kata Murib.

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, Dr Silvanus Sumule menyatakan ada lima PDP Corona di Papua. Selain itu, terdapat 332 Orang dalam Pengawasan (OPD) Corona. “Ada 332 Orang dalam Pemantauan  yang kami catat nama dan alamatnya. Mereka pernah masuk ke daerah yang memiliki kasus [positif terinfeksi Corona] atau pernah kontak dengan orang yang terinfeksi [Corona],” kata Sumule.

Sumule menyebutkan lima PDP tersebar di empat rumah sakit. Sejumlah dua PDP tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke. Seorang PDP dirawat Dua di RSUD Dok II Kota Jayapura, dan seorang PDP dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan, Kota Jayapura. Seorang PDP lainnya dirawat di RSUD Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Sumule menyatakan lima PDP itu menunjukkan gejala demam, batuk, dan pilek, namun belum dinyatakan positif terinfeksi Corona. Dinas Kesehatan Papua telah mengirimkan spesimen kelima PDP itu ke Jakarta, untuk diperiksa dan memastikan apakah kelimanya terinfeksi virus Corona atau tidak.(*)

Sumber: Jubi.co.id