MRP mendesak agar aparat tidak mengembangkan konflik di Papua

Prajurit TNI menaiki helikopter di Kabupaten Jayawijaya Papua Rabu 5-12-2018. Ratusan Prajurit TNI ini dikerakan negara untuk memburu kelompok penembak puluhan pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga Papua – (Foto/Antara)

 

Jayapura, MRP – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua, Nikolaus Degey, mendesak elit politik sipil dan militer berhenti mengembangkan opsi kekerasan atas nama penegakan hukum yang sebenarnya mencari popularitas dan kedudukan di Papua. Degey mencurigai pendekatan militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak tidak pernah mempertimbangkan warga sipil.

“Jangan kembangkan opsi konflik untuk mencari keuntungan. Kalau opsi itu, mau bawa ke mana rakyat sipil dan negara ini,”ungkap Degey Kepada jurnalis Jubi, Rabu (16/01/2020) pagi tadi.

Ia menjelaskan pendekatan militer selama ini tidak pernah mempertimbangkan warga sipil yang dampaknya menimbulkan ratusan warga tewas di Nduga dan ribuan mengungsi.

“Situasi pengungsian yang sama terjadi di Intan Jaya dan Puncak,” kata Degey menambahkan.

Ia menyebutkan nasib para pengungsi di wilayah operasi militer itu tidak terurus hingga saat ini, tak jarang sejumlah warga tewas akibat kelaparan dan sakit. hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan slogan yang dikembangkan pihak kepolisian dan TNI.

“Kondisi itu tak sesuai dengan slogan aparat yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat,”kata Degey menjelaskan.

Kehadiran aparat militer dinilai menciderai fasafah pancasila yang justru dijadikan dasar kehadiran polisi dan TNI di Papua. Ia mencontohkan sila pertama mengakui adanya Tuhan, namun saat perayaan Natal dan hari besar lainnya di Papua justru terganggu dengan aksi penangkapan.

Degey menyebut pegakuan terhadap adanya Tuhan itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjalankan tugas melayani masyarakat sesuai dengan sila-sila berikutnya.

“Sila kedua jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus bersikap manusiawi dan itu harus hadir sebagai manusia yang beradab dalam tugas melayani masyarakat,”katanya.

Ia mencurigai mencurigai dan menuding para jenderal di institusi kepolisian sedang menciptakan konflik di Papua.

Mantan anggota DPR Papua jalur pengangkatan, John Gobay, mengatakan peperangan antara pasukan Indonesia dan organisasi Papua merdeka hanya merugikan warga sipil.

“Kita harus jujur kontak senjata antara TPNPB dan Militer Indonesia di Intan Jaya juga daerah lain membuat masyarakat tidak nyaman,” kata Gobay.

Situasi yang ada mestinya membuka mata dan menggugah hati pengambil keputusan di institusi militer dan sipil di Jakarta serta Papua.

“Padahal TPN-PB itu manusia yang bisa diajak bicara. Kita pasti masih ingat awal konflik di Nduga, berawal dari seorang Johni Arung (JA) yang sering komunikasi dengan TPN-PB,” kata Gobay.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah Indonesia dan organisasi Papua merdeka bisa duduk bersama dan mencari solusi. “Kalau konflik bersenjata yang dikedepankan, solusi dan niat baik membangun Papua tidak akan terwujud. Duduk bicara, apa sih yang susah,” katanya. (*)

 

Sumber: Jubi.co. id

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print