Para staf Sekretariat Majelis Rakyat Papua mengikuti tes cepat Covid-19 yang digelar di Kota Jayapura, Papua, Jumat (25/9/2020). – Dok. Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Sejumlah lima orang staf Majelis Rakyat Papua atau MRP mendapatkan hasil tes cepat Covid-19 reaktif dalam tes yang digelar di Kota Jayapura, Jumat (25/9/2020). Sekretariat MRP akan tutup selama dua pekan, dan semua stafnya akan mulai bekerja dari rumah pada Senin (28/9/2020).
Kelima staf itu mendapatkan hasil tes cepat Covid-19 reaktif saat mengikuti tes cepat yang diselenggarakan Sekretariat MRP pada Jumat. Kelima staf itu akan menjalani isolasi, untuk mengantisipasi kemungkinan mereka telah terinfeksi virus korona.
Tes cepat pada Jumat itu diikuti 83 staf, baik staf yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak Sekretariat MRP. Sekretaris MRP, Wasuok D Siep menyatakan pihaknya membuat tes cepat bagi seluruh staf Sekretariat MRP setelah salah satu stafnya mengalami gejala sakit Covid-19.
“Sekretariat MRP bekerja sama dengan tim Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Papua melakukan rapid test. Karena [ada] lima staf [mendapatkan hasil tes] reaktif, mulai Senin pekan depan semua staf [MRP] akan bekerja dari rumah selama 14 hari,” kata Siep.
Siep menyatakan selama 14 hari mendatang Kantor MRP tidak akan memberikan pelayanan kepada publik. Selama masa penutupan kantor itu, semua bagian Kantor MRP disterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan.
Staf Bagian Humas MRP, Darat menyatakan tes pada Jumat itu telah diikuti seluruh staf Sekretariat MRP. Darat mengaku akan siap bekerja dari rumah, namun ia masih menunggu pemberitahuan dari atasannya.
“Iya, semua [staf Sekretariat MRP] ikut tes. Kami menunggu perintah Sekretaris MRP. Kalau [kami diperintahkan] kerja di rumah, pasti kerja dari rumah,” kata Darat saat dikonfirmasi pada Jumat.(*)
Ciska Abugau anggota MRP saat melakukan sosialisasi dan jaring aspirasi pada kegiatan reses II di asrama Mahasiswa Buper Waena – Doc SP
JAYAPURA, MRP – Ciska Abugau, Wakil Kelompok Kerja Prempuan (Pokja) Majelis Rakyat Papua telah melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan melakukan penjaringan aspirasi dari mahasiswa tentang realisasi pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat (PSDD) dan sikap masyarakat Orang Asli Papua terkait kearifan lokal ditengah pandemic covid-19.
Kegiatan tersebut dilakukan di asrama mahasiswa Intan Jaya Buper Waena bersama mahasiswa dan pelajar asal Intan Jaya dengan dihadiri oleh Apeniel Ezra Sani (anggota DPR Papua dari Meepago), Pastor Kleopas Sondegau, Pr dan Arnold Belau, Pemred Suara Papua pada Selasa (23/6/2020).
Abugau menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukannya itu bertujuan untuk mengecek langsung mahasiswa dan sebagai suatu kegiatan syukuran.
“Penyakit corona ini membuat semua orang panic dan tidak bisa buat apa-apa, maka hari ini saya buat kegiatan ini agar kita cek langsung apakah ada masyarakat atau mahasiswa dan pelajar Intan Jaya ada yang kena penyakit ini atau tidak. Tapi puji Tuhan kami semua baik-baik saja. Kegiatan ini juga sebagai syukuran karena beberapa bulan kita tdak bisa kumpul sama-sama,” katanya.
Lanjut dia, kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya dilakukan di daerah dimana dirinya diutus namun pembatasan sosial membuat setiap orang yang ingin berpergian bibatasi maka ia lakukan bersama mahasiswa.
“Saya ini MRP saya dipilih oleh prempuan Migani bukan kalian yang pilih tapi saya sebagai mama, tidak memilih ini dan itu maka saya buat kegiatan ini disini karena bagi saya generasi penerus itu penting,” jelas Abugau.
Dalam kegiatan itu, Yustianus Agimbau, ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura memberikan apresiasi kepada ibu Sisca yang menyelengarakan kegiatan itu.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mama kita yang senantiasa ada bagi kami mahasiswa dan pelajar Intan Jaya dari dulu sampai hari ini, dalam situasi apapun, saya juga menyampaikan terima kasih kepada putra-putra terbaik Intan Jaya yang hadir dikesempatan itu,”ujarnya.
Dalam kegiatan ini Sisca Abugau selaku penyelengara kegiatan menjadi moderator dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Apniel Sani sebagai narasumber pertama, Arnold Belau pmpinan redaksi suarapapua.com sebagai pemeteri kedua dan Pastor Kleopas Sondegau, Pr., sebagai narasumber ketiga.
Kegiatan itu dilakukan sekitar sejam lalu dilanjutkan dengan makan bersama hasil bakar batu, sebagai ucapan syukur dan akhir dari kegiatan yang dimaksud. Peserta yang hadir kurang lebih 500 peserta dari beberapa daerah seperti Puncak, Paniai, Yalimo dan ada beberapa asrama.
Apeniel Sani memberikan apresiasi kepada Ciska Abugau sebagai perempuan Migani yang duduk di MRP. Dimana menurut Sani, Abugai menjadi orang tua bagi mahasiswa dari Intan Jaya dan Meepago di Kota Jayapura.
Sani berharap agar semua mahasiswa Intan Jaya dapat menjaga kesehatan dan melindungi diri dari corona dengan tetap mematuhi aturan pemerintah. (*)
Steady Nef Penggu bersama peserta sosialisasi – Jubi/Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Steven Nef Penggu, mengajak warga Klasis GIDI Kabupaten Jayapura kembali ke kebun bila mereka selama ini meninggalkan kebun. Kalau masih berkebun, terus berkebun untuk menjaga eksistensi orang Papua dan tanahnya.
Steady Nef Penggu menyampaikan itu saat reses dalam rangka sosialisasi penyelamatan tanah dan manusia Papua serta menjaga ketahanan pangan bagi orang asli Papua. Kegiatan sosialisasi diadakan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/6/2020).
“Kita orang asli Papua harus kembali kepada kearifan lokal orang asli Papua,” ungkapnya dalam pesannya yang dikirim ke redaksi jubi.co.id melalui humas MRP, Selasa (23/6/2020) malam.
Kata dia, orang asli Papua kembali dengan mengolah potensi sumber daya alam, tanah yang ada di negerinya. Olah tanah secara besar-besaran maupun kecil di sekitar rumah untuk kebutuhan pangan harian.
“Kembali memanfaatkan lahan yang ada dengan berkebun bagi yang biasa bertani. Yang belum, tidak berkebun kalau tidak ada pilihan lain ke kebun,” katanya.
Kata dia, selain berkebun, ada banyak potensi perikanan yang bisa dikembangkan untuk menghidupi keluarga, juga memenuhi kebutuhan pasar.
Mereka yang ada di wilayah perairan, sambungnya, bisa memanfaatkan potensi sumberdaya air, bisa mengembangkan budidaya ikan air tawar dan air laut.
“Memelihara atau budidaya ikan air tawar/luar,mencari ikan di laut,” ungkapnya.
Orang Papua, tandasnya, melakukan itu tidak untuk orang lain. Orang Papua mengolah potensinya supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus tanahnya produksi sehingga beralih fungsi.
“Olah tanah agar kehidupan orang asli Papua bisa berlanjut,” ungkapnya.
Wene Wantik, warga Abepura-Kota Jayapura, mengatakan bertani itu bagian dari kehidupan hanya pihaknya menghadapi beberapa masalah.
“Peralatan kerja dan keterampilan mengolah pertanian secara modern sehingga hasil itu bisa jual,” ungkap Wantik kepada jubi.co.id.
Karena itu dirinya berharap MRP secara lembaga bisa organisir masyarakat melalui organisasi rereja, mahasiswa, atau kelompok-kelompok yang sudah ada.
“Kalau ada kerja sama itu bagus tapi kapan kerja sama ini sulit karena tidak semua orang mau,” ungkapnya. (*)
Yoel Luiz Mulait saat berbicara dalam rapat Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor MRP. – Jubi/Dok
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta Satuan Tugas Covid-19 Papua mengumumkan data persebaran orang asli Papua atau OAP yang positif terinfeksi virus korona. Jika data terkait asal suku, marga, wilayah domisili OAP yang positif korona itu tidak dapat diumumkan, MRP meminta Satuan Tugas Covid-19 Papua memberitahukan data itu kepada MRP.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Covid-19 MRP, Yoel Luiz Mulait kepada jurnalis Jubi, Rabu (10/6/2020) di Jayapura. Mulait menegaskan data persebaran OAP yang terinfeksi itu dibutuhkan MRP untuk menjalankan tugas dan wewenangnya melindungi OAP.
Sebelumnya, MRP telah menyampaikan 11 rekomendasi MRP kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait penanganan pandemi Covid-19. Rekomendasi MRP telah disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Kota Jayapura pada Rabu (3/6/2020).
Butir ke-8 rekomendasi MRP menyatakan data kasus positif korona harus diklasifikasi berdasarkan suku, dengan merinci apakah orang yang terinfeksi OAP atau orang non-Papua. “Setelah didesak MRP, akhirnya Tim Satuan Tugas Covid-19 telah buka data [jumlah] OAP yang terinfeksi virus korona, sebanyak 120 orang,” kata Mulait pada Rabu.
Akan tetapi, Mulait menilai Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 belum merespon secara utuh rekomendasi MRP. Ia menyatakan MRP membutuhkan data yang lebih rinci terkait persebaran OAP yang terinfeksi korona. “MRP minta Tim Satgas Covid-19 umumkan asal suku, marga, dan wilayah domisili [OAP yang terinfeksi korona],” tegas Mulait.
Mulait menyebut, jika data asal suku, marga, dan wilayah domisili OAP yang terinfeksi korona itu tidak dapat diumumkan kepada publik, MRP mesti mengetahui data rinci itu. Menurutnya, data rinci itu akan menjadi rujukan utama MRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melindungi dan memperjuangkan hak kesehatan OAP.
“Data ini [harus] dibuka agar memudahkan MRP, dalam rangka proteksi, sebab Tim Satgas Covid-19 juga menggunakan [dana yang] bersumber [dari] Dana Otonomi Khusus Papua dalam [membiayai] pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,” ujar Mulait.
Mulait menyatakan MRP telah membentuk tim dalam rangka mengawasi kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Pengawasan tim bentukan MRP itu lebih kepada melindungi OAP yang sehat, dan mengawasi perawatan OAP yang menjadi pasien Covid-19.
“MRP melalui tim pengawasan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan infeksi Covid-19 telah mengeluarkan 11 rekomendasi yang telah dibacakan Ketua MRP dalam rapat evaluasi bersama [Forkopimda],” kata Mulait.
Menurutnya, 95 persen rekomendasi MRP itu telah diakomodir dan menjadi keputusan bersama dalam rapat Forkopimda pada 3 Juni 2020 lalu. Karena itu, MRP berkomitmen mengawasi pengunaaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam penanganan pandemi Covid-19.
“MRP melalui tim pengawasan Covid-19 berkomitmen untuk melakukan pegawasan ketat atas kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalu Tim Satuan Tugas Covid-19, termasuk penggunaan Dana Otsus agar tepat sasaran kepada OAP yang sakit Covid-19,” ujar Mulait.
Penambahan kasus baru membuat kasus aktif yang ditangani semakin melampaui daya tampung rumah sakit di Kota Jayapura. Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Papua, dr Silwanus Soemoele SpOG (K) mengatakan pihaknya menunggu kesiapan Rumah Sakit Jiwa Abepura, Kota Jayapura, agar dapat digunakan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.
“Kondisi rumah sakit kita penuh hari ini. Kami berharap jika malam nanti sudah ada hasil PCR, maka kita jalan kita mampu mengeluarkan sejumlah orang dari rumah sakit. Karena sekali lagi kita masih menunggu hasil pemeriksaan fisik itulah kendala kita saat ini,” katanya.(*)
Foto ilustrasi, pemeriksaan tes cepat atau rapid test yang dilakukan oleh tim medis Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jayapura, Papua. Jubi / Engel Wally
JAYAPURA, MRP – Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diminta melakukan tes cepat atau rapid test Covid-19 secara massal bagi seluruh warganya. Permintaan itu disampaikan Wakil Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo di Jayapura, Kamis (4/6/2020).
Langowuyo menyatakan tes massal bagi seluruh warga penting untuk menghentikan penularan virus korona. “Harus ada tes massal per distrik, per kelurahan, per RT. Tes massal gratis itu [harus dilakukan untuk membebaskan orang asli Papua dan semua [orang] di sini dari korona,” kata Langowuyo.
Langowuyo mengkhawatirkan kemungkinan adanya orang yang telah tertular virus korona dan tetap beraktivitas. Ia juga menekankan pentingnya tes cepat Covid-19 massal secara cuma-cuma. “Kalau informasi tes saja masih sangat terbatas, apalagi untuk tes harus bayar, adoo siio, tong pu orang ni, [orang kita nanti] biarpun sakit juga [mengaku] sehat karena takut bayar mahal,” katanya.
Pada Rabu (3/6/2020), Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyampaikan 11 rekomendasi MRP kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Rekomendasi itu dibacakan Ketua MRP, Timotius Murib dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua pada Rabu.
Butir ke-11 rekomendasi itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua harus memfasilitasi pemeriksaan Covid-19 terhadap orang asli Papua. Rekomendasi itu muncul setelah pandemi Covid-19 telah menyebar di 12 kabupaten/kota di sana. “Pemerintah Provinsi Papua agar menfasilitasi pemeriksaan Rapid Test dan Polymerace Chain Reaction (PCR) terhadap masyarakat orang asli Papua,” ungkap Murib mengutip rekomendasi butir ke-11 itu.
Pada Rabu malam, Tim Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Papua mengonfirmasi 36 kasus baru, sehingga total kasus positif korona bertambah menjadi 862 kasus. Penambahan kasus pada Rabu ditemukan di Kota Jayapura, mencapai 23 kasus. Kasus baru juga ditemukan di Kabupaten Boven Digoel (6 kasus), Mimika (5 kasus), Merauke (1 kasus), dan Kabupaten Jayapura (1 kasus).
Total pasien Covid-19 yang dirawat atau kasus aktif di seluruh Papua berjumlah 597 orang atau 69 persen dari total kasus. Dari jumlah itu, kasus aktif terbanyak dirawat di Kota Jayapura, mencapai 328 kasus (terdiri dari 322 warga Kota Jayapura, 4 anak buah kapal KM Doloronda, dan dua warga dari luar Kota Jayapura).
Kasus aktif terbanyak berikutnya ada di Kabupaten Mimika (174 pasien masih dirawat), Kabupaten Jayapura (41 pasien masih dirawat), Biak Numfor (20 pasien masih dirawat), dan Boven Digoel (13 pasien masih dirawat), Nabire (8 pasien masih dirawat), dan Kabupaten Jayawijaya (4 pasien masih dirawat). Rumah sakit di Kabupaten Keerom dan Merauke masing-masing masih merawat tiga pasien.
Sementara rumah sakit di Kabupaten Sarmi, Waropen, dan Kepulauan Yapen masing-masing masih merawat satu pasien. Dari 14 kabupaten/kota yang pernah menemukan kasus positif korona, hanya Kabupaten Mamberamo Tengah dan Supiori yang tidak lagi memiliki pasien dalam perawatan.(*)
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib – Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP sesuai tugas dan kewenangannya dalam melindungi hak hidup dan hak milik orang asli Papua mengeluar 11 rekomendasi penanganan pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua. Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Rabu (3/6/2020).
“Dalam sidang pada 3 Juni 2020, MRP mengeluarkan rekomendasi Nomor 02/MRP/2020 tentang Penanganan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penularan Virus Covid-19 di Provinsi Papua. Rekomendasi itu dibacakan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua pada Rabu,” ujar Murib.
lembaganya kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah berupaya menanggulangi pandemi Covid-19, demi melindungi orang asli Papua. Murib menyatakan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua membentuk Satuan Tugas Pecegahan dan Penanganan Covid-19 Papua harus diapresiasi dan didukung semua pihak.Sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP mengapresiasi kerja Satuan Tugas Covid-19 Papua menanggulangi pandemi Covid-19, dan mencegah wabah itu meluas di Papua.
“Karena itu, MRP memandang perlu berperan aktif dengan cara melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua. Sampai saat ini kasus Covid-19 semakin meningkat, dan berdampak terhadap orang asli Papua, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Murib.Ketua Tim Covid-19 MRP,
Yoel Mulait menambahkan MRP mengimbau rakyat Papua untuk bersiap hidup disiplin dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, karena virus korona terus mengintai. “Ikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Mulait.
Ia berharap Dinas Kesehatan Papua terbuka menginformasikan data pasien Covid-19 di seluruh Papua. “Dalam update data pasien Covid-19, sebaiknya mencantumkan asal suku pasien, jika indentitas lain dirahasiakan. Data itu penting agar MRP punya kejelasan dalam memproteksi orang asli Papua yang terpapar Covid-19,” kata Mulait.
Ia juga berharap aparat keamanan dalam pengamanan pada masa pandemi Covid-19 dapat menghindari tindakan berlebihan yang bisa melukai fisik atau hati rakyat Papua.
Berikut 11 rekomendasi MRP dalam penanganan pandemi Covid-19 di Papua:
Sesuai kewenangan, Pemerintah Provinsi Papua menfasilitasi masyarakat yang terkena dampak kebijakan pembatasan transportasi udara maupun laut untuk kembali ke kabupaten asal, setelah melewati tes kesehatan sesuai protokol kesehatan yang berlaku dan memberlakukan akses transportasi lokal secara bersyarat.
Pemerintah Provinsi Papua wajib memberikan dukungan pembiayaan dan kemudahan lainnya kepada Universitas Cenderawasih dan lembaga-lembaga penelitian lainnya di Provinsi Papua untuk melakukan penelitian berbasis kearifan lokal dalam rangka memperkuat sistem imun manusia terkait pencengahan Covid-19.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu bersinergi dalam memberlakukan status tanggap darurat dan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD), dengan memperhatikan karakteristik aspek ekonomi, sosial, dan kepadatan penduduk suatu wilayah kabupaten/kota yang berbeda-beda, serta memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan motivasi kepada masyarakat orang asli Papua untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan cara bercocok tanam dan melaut.
Pemerintah Provinsi wajib membangun laboratorium kesehatan lengkap dengan sumber daya manusia di bidang analis kesehatan, dengan fasilitas pendukungnya setingkat Laboratorium Kesehatan Daerah Jayapura di 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.
Rekruitment dan penempatan tenaga medis meliputi dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit jantung, dokter spesialis THT Rumah Sakit Rujukan di 5 (lima) wilayah adat Provinsi Papua.
Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam rangka pengawasan dan perlindungan orang asli Papua maka, Pemerintah Provinsi Papua setiap kali menyampaikan update Covid-19 Provinsi Papua harus mencantumkan klasifikasi orang asli Papua dan non Papua.
Dalam hal pelaksanaan PSDD di Provinsi Papua, aparat penegak hukum wajib menghindari tindakan yang berlebihan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum.
Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD) agar diberlakukan mulai dari pukul 06:00 sampai dengan pukul 18:00 WIT.
Pemerintah Provinsi Papua agar memfasilitasi pemeriksaan rapid test dan Polymerace Chain Reaction (PCR) terhadap masyarakat orang asli Papua.(*)
Author
mrppapua
Posted on
