Hari: 19 September 2022

Categories BeritaPokja Perempuan MRP

Negara Harus Memberikan Jaminan Hidup Bagi Perempuan dan Anak di Daerah Konflik

Author mrppapua Posted on
737 views
0

JAYAPURA, MRP – Ciska Abugau, Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta 3 lembaga yang ada di provinsi Papua yaitu DPR Papua, DPRP 14 Kursi dan MRP harus membuat satu peraturan khusus dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik di Papua.

Hal tersebut disampaikan Ciska Abugau, ketika melakukan rapat koordinasi dengan DPR Papua beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan kekerasan perempuan dan anak di daerah konflik menjadi persoalan serius, dimana suami atau orang tua dari anak terbunuh ketika terjadi konflik antara TNI – Polri dan TPNPB, mereka seakan diabaikan oleh negara termasuk pemerintah provinsi Papua.

“3 lembaga sejauh ini tidak ada keberpihakan terhadap korban perempuan dan anak padahal daerah kekhususan di Papua, satu aturan khusus untuk perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik dan bagaimana cara penanganan tidak pernah di buat,” kata Ciska.

Sementara itu, Jhon Banua Rouw ketua DPR Papua menambahkan negara mestinya hadir untuk memberikan jaminan hidup bagi perempuan dan anak di daerah konflik.

“Terutama bagi anak-anak sekolah di panti-panti asuhan yang ada di kota terutama di Jayapura dimana hampir sebagian besar anak-anak dari daerah konflik sudah ada di beberapa panti asuhan di Sentani,” ujar Rouw.

Ia menambahkan, perlindungan perempuan dan anak ini dengan memberikan jaminan hidup di bidang kesehatan, pendidikan dan kebutuhan makan minum serta semua fasilitas yang mereka butuhkan selama di panti asuhan dan ini tanggungjawab negara.

DPR Papua juga berharap pemerintah kabupaten juga turut ambil bagian dalam perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik serta memberikan jaminan hidup yang layak bagi mereka. (*)

Sumber: Suara Papua

Read More
Categories BeritaPokja Perempuan MRP

Kasus Mutilasi di Timika Telah Merendahkan Martabat Orang Papua

Author mrppapua Posted on
2851 views
0

JAYAPURA, MRP – Kasus Mutilasi di Timika terhadap 4 warga sipil orang asli Papua yang di lakukan oleh aparat TNI sebagai bentuk merendahkan martabat orang asli Papua.

Hal tersebut ditegaskan Ciska Abugau, ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua ketika melakukan rapat koordinasi dengan DPR Papua beberapa waktu lalu, Selasa (13/9/2022).

Ciska menjelaskan, kasus mutilasi di Papua ini kali pertama terjadi dan dilakukan oleh aparat kepada warga sipil orang asli Papua, pembunuhan dengan senjata dan lainnya sering terjadi namun untuk kasus mutilasi ini sejarah baru di tanah Papua.

“Dengan kasus mutilasi ini, sudah merendahkan martabat orang asli Papua,” tegas Ciska.

Sementara itu, Yanni, SH anggota DPR Papua dari partai Gerindra menegaskan agar DRP Papua dan MRP harus surati Presiden RI Joko Widodo untuk menghukum pelaku mutilasi 4 warga sipil orang asli Papua dengan hukuman mati.

“Desakan ini harus disampaikan secara terbuka, karena banyak perhatian ke Papua oleh Jokowi namum dicederai dengan kasus mutilasi 4 warga sipil OAP,” tegas Yanni.

Yanni juga meminta lembaga DPR Papua dan MRP harus bersuara keras terhadap oknum institusi yang sering melakukan penjualan senjata di Papua, seakan mereka sedang memelihara konflik di Papua.

“Bila ini tidak diatasi, masalah konflik di Papua akan terus muncul dan tidak akan selesai,” kata Yanni. John Banua Rouw ketua DPR Papua juga meminta institusi aparat penegak hukum di Papua untuk tidak melakukan transaksi jual senjata dengan warga sipil di Papua.

“Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang lakukan penjualan senjata api di Papua di harus di tertibkan oleh negara melalui institusi Presiden Jokowi,” pesannya.(*)

Sumber: Suara Papua

Read More