Pokja Perempuan MRP Lakukan Kunjungan Kerja ke Kampung Yoboi
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/11/693A7220.jpg)
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/11/693A7220.jpg)
JAYAPURA, MRP – Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP melakukan kunjungan kerja ke Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura, Jumat (12/11/2021). Kunjungan kerja itu merupakan bagian dari kunjungan kerja Pokja Perempuan MRP ke lima wilayah adat.
Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari menyatakan kunjungan kerja ke Kampung Yoboi itu dilakukan untuk menjaring aspirasi tentang pemberdayaan perempuan asli Papua.
“Kami mengumpulkan perempuan dari 22 kampung yang ada di pinggiran Sentani. Kunjungan kerja kami itu dalam rangka menjaring aspirasi dari perempuan Papua,” kata Orpa Nari.
Ia menyatakan dalam kunjungan kerja ke Kampung Yoboi, pihaknya menghadirkan tiga orang narasumber.
“Dari DPR Papua, [ada anggota dari mekanisme] pengangkatan, dalam rangka penguatan ekonomi dan proteksi hak-hak orang asli Papua melalui berbagai aturan. Selain itu, dari Sinode GKI di Tanah Papua, berkaitan dengan penguatan ekonomi jemaat, khususnya perempuan,” kata Nari.
Dalam dialog selama kunjungan kerja itu, para Mama dari 22 kampung di Kabupaten Jayapura berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“[Itu] harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang ada di Tanah Papua ini, khususnya MRP, DPR Papua, dan lembaga-lembaga gereja [yang menangani program] penguatan ekonomi jemaat, khususnya perempuan Papua, dan lebih khusus di Kabupaten Jayapura,” ujar Nari.
Ia menyatakan Pokja Perempuan MRP ingin berbagai program pemberdayaan perempuan Papua dilanjutkan pasca penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua.
“Bagaimana ketika PON berakhir pemberdayaan ekonomi itu selalu kita lakukan, supaya bisa mempersiapkan [barang kerajinan] yang dibuat Mama-mama Papua,” kata Nari.
Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Regional Papua, Daniel Toto mengatakan kehadiran MRP di Kampung Yoboi mempunyai arti tersendiri.
“MRP adalah lembaga penjaring aspirasi, jadi mereka punya kewajiban untuk langsung turun ke masyarakat, mengambil aspirasi dari masyarakat, kemudian mengelola dan menyalurkan [kepada] lembaga yang berkepentingan,” jelas Toto
Ia menilai kehadiran Pokja Perempuan MRP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari kaum perempuan di kampung-kampung sekitar Danau Sentani.
“Saya pikir itu hal yang positif. MRP, khususnya Pokja Perempuan, dan DPR Papua [adalah] mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan, karena DPR Papua adalah eksekutornya,” ujar Toto. (*)
Sumber: JUBI