MRP Akan Keluarkan Pernyataan Sikap Resmi Soal Penyerangan di Kiwirok
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/09/693A1030.jpg)
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/09/693A1030.jpg)
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait kekerasan dan pembakaran puskesmas yang terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yang terjadi pada 13 September 2021.
Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib. Menurut Timotius Murib, MRP telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi terkait penyerangan dan pembakaran puskesmas di Kiwirok tersebut.
“Kami, MRP akan mengeluarkan statemen, namun setelah tim kami balik dari Pegunungan Bintang,” ujar Murib.
Murib menyatakan MRP tidak sepakat dengan segala bentuk kekerasan, siapapun pelakunya.
“Kami MRP sebagai lembaga negara dan juga lembaga struktural orang asli Papua, kami tentu tidak sepakat dengan orang Papua yang bertindak melakukan kekerasan kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Itu tidak boleh,” kata Murib.
Ia menegaskan tidak boleh ada tindakan-tindak yang merugikan orang lain baik, sesama orang Papua dan maupun orang non Papua.
“Situasi yang terjadi di Pegunungan Bintang itu, pemicunya siapa dan seperti apa? Berbagai lembaga sedang melakukan investigasi. Apa persoalannya sehingga [ada] pembakaran dan pengejaran, sehingga ada petugas [kesehatan] yang jadi korban,” jelasnya.
Ketua Pokja Agama MRP, Helena Hubi menyatakan prihatin dengan perkembangan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurutnya, pasca penyerangan dan pembakaran puskesmas di Kiwirok pada 13 September 2021, warga sipil mengungsi karena takut menjadi korban salah sasaran dari pertikaian di sana.
“Ternyata [dampak] konflik itu terus berkelanjutan, anak-anak, ibu, dan mereka mengungsi. Dari kejadian di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan beberapa daerah sekarang di Pegunungan Bintang. DPR Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat harus buka mata dan melihat situasi yang terjadi itu,” ucap Hubi.
Hubi meminta pemerintah daerah di Papua tidak diam melihat banyak warga sipil yang mengungsi.
“Masyakarat di Oksibil ada mengungsi ke hutan, kita sibuk dengan Pekan Olahraga Nasional. Mereka mau cari makan ke sana-sini, dibilang separatis. Pastor Dekanat Pegunungan Bintang [sudah] bicara, tapi susah. Mungkin harus semua Gereja bicara, baru bisa kah?” tanya Hubi. (*)
Sumber: JUBI