MRP Gelar Rakor Bahas Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210301-WA0118-696x362-1.jpg)
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210301-WA0118-696x362-1.jpg)
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan lakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bahas pemenuhan dan penegakan hak-hak dasar perempuan dan anak asli Papua.
“Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Pasar Rakyat Perempuan Port Numbay Holtekam, serta turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jayapura, Ketua DPRD Kota Jayapura, Kepala Bappeda Kota Jayapura, Kementrian PUPR Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Ondoafi dan Perwakilan Perempuan dari 10 Kampung Adat yang ada di Wilayah Kota Jayapura”, Senin (01/03/2021).
Ketua tim Pokja Perempuan MRP Nerlince Wamuar Rollo,SE, usai rapat kepada sejumlah awak media mengatakan dalam rapat tadi, selain bahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, topik yang paling penting yaitu tentang pembangunan venue dayung yang ada diteluk youtefa.
Dimana, venue dayung yang dibangun di teluk youtefa adalah tempat mencari nafkah dari perempuan-prempuan Port Numbay yang mendiami sekitar teluk tersebut, tetapi teluk ini sudah ditimbun guna membangun venue dayung untuk PON XX, jelas Nerlince Rollo.
Dijelaskannya, kami tidak menghambat pembangunan tersebut, justru kami mendukung penuh untuk suksesnya PON XX di tanah Papua. Namun kami ingin pemerintah melihat hak-hak dasar perempuan Port Numbay yang ada diteluk ini, karena tempat ini sudah merupakan menjadi piring makan bagi perempuan-perempuan Port Numbay ditempat tersebut.
Namun tadi, kebetulan hadir pihak PUPR dalam hal ini Balai Wilayah Sungai, yang mengerjakan pekerjaan tersebut, sudah memberikan penjelasan mereka hanya membangun, selanjutnya tangung jawabnya ada di pemerintah provinsi (pemprov) Papua, dan pemerintah Kota (pemkot) Jayapura.
Oleh karena itu, akhir dari kegiatan ini kami akan membuat notulen dan sampaikan ke pemprov Papua, kementrian PUPR, DPRP, DPRD Kota Jayapura dan pemkot Jayapura, terkait isu yang diangkat dalam rapat hari ini, ujarnya.
Dirinya berharap, selesai kegiatan ini ada tindak lanjut, selain itu pihaknya juga mohon kedepan apabila ada undangan dari MRP kepada pemerintah, harus diseriusi, sehingga bisa membahas tindak lanjut pada rapat hari ini, pungkasnya. (*)