JAYAPURA, MRP — Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) gelar hearing dampak Covid-19 terhadap pendidikan, ekonomi dan infrastruktur bersama perempuan asli Papua di aula reat-reat Kotaraja, Jayapura, Kamis (13/8/2020).

Ciska Abugau, Ketua Pokja Perempuan MRP mengungkapkan bahwa biasanya kegiatan seperti ini dilakukan ke setiap daerah utusan, namun karena situasi Covid-19 maka pihaknya memusatkan kegiatan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Intinya hearing ini dilakukan untuk mendengarkan tangapan atas dampak langsung dari mereka yang merupakan pelaku usaha dari ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena Covid,” katanya.

Ia mengakui, apa yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk dari keprihatinannya dengan kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat Papua akibat covid-19.

“Satu tahun ini anak-anak Papua tidak belajar baik karena Covid itu kami sangat sedih melihat kondisi ini, karena generasi penerus bangsa Indonesia, bangsa Papua ini tidak menerima ilmu dengan baik. Guru batasi murid belajar tatap muka, maka sekolah terapkan belajar online. Kalau online siswa diwajibkan memiliki hp Android, harus isi pulsa, lalu bagaimana dengan mereka yang orangtuanya petani. Ini masalah besar. Terus kalau belajar manual perlu ada bimbingan khusus dari orangtua namun orangtuanya itu petani yang  buta huruf, bagaimana? Kalau sudah begini disayangkan nasib anak-anak ini kedepan,” kata Abugau.

Selain itu katanya soal ekonomi, terutama bagi mama-mama Papua yang berkebun, tetapi hasilnya itu hanya dalam jangka pendek. Ketika ke pasar, pembeli terbatas, sementara dagangan yang sama dijual oleh pedagang sayur lain yang berjualan dari rumah ke rumah.

Dengan demikian, katanya, hasil jualannya di pasar tidak laku, sehingga harus di bawa pulang ke rumah.

“Sehingga masalah-masalah ini perlu disikapi dari bersanghkutan di Provinsi Papua, kota/kabupaten,” harapnya.

Yuliana Wambrauw, Anggota MRP yang adalah Koordinator hearing Pokja Perempuan MRP mengakui dalam hearing tersebut, pihaknya juga mendatangi pemilik Hypermarket, mall dan hotel agar pihaknya bisa memberikan ruang perdayakan ekonomi masyarakat Papua.

Hal ini dilakukan kata Wambrauw agar kedepan masyarakat yang punya hasil bumi ataupun hasil kerajinan tangan bisa dipasarkan di Hypermat, mall-mall atau di setiap hotel yang ada di Jayapura,” jelasnya.

Selain itu, Fien Jarangga kordinator Tiki jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Papua yang juga pemateri dalam hearing tersebut mengatakan bahwa peserta yang hadir juga mempertanyakan angka pasien Covid-19 yang semakin meningkat signifikan di Papua.

“Mahasiswi, pemudi dan mama-mama yang hadir sempat tanya terkait Covid-19 yang wujudnya tidak jelas. Mereka juga sampaikan kalau Covid ini bukan penyakit, tapi sebuah proyek besar yang buat semua aktifitas mati. Sudah begitu, orang diminta beli handphone untuk belajar online, walaupun fasilitas sangat minim,” ujarnya.

Ia berharap agar kedepannya bisa ada ruang seperti ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap masalah yang ada di tanah Papua.

Sumber: Suara Papua