MRP: Demo itu upaya terakhir, sampaikan evaluasi Otsus dengan santun dan berbasis data
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-24-at-19.59.50.jpeg)
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-24-at-19.59.50.jpeg)
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP mengajak seluruh komponen rakyat Papua bekerjasama mengevaluasi implementasi otonomi khusus Papua dengan cara menggalang dukungan semua pihak untuk melakukan evaluasi.
“Kalau tidak berhasil katakan tidak, kalau berhasil, katakan berhasil, kita sampaikan secara satun, secara ilmiah dan terakhir harus ada data,” ungkap ketua MRP, Timotius Murib kepada redaksi Jubi, Jumat (24/07/2020) di Jayapura.
Kata dia, apa pun hasil evaluasinya, harus diperkuat dengan bukti-bukti yang membuktikan pernyataan dan sikap atas evaluasi.
Jika pun gagal, harus dibeberkan sejumlah fakta kegagalan itu, dan jika berhasil juga harus disertai buktinya.
“Kami tolak atau terima buktinya ada ini. Seketika kita bicara otonomi khusus gagal, mana buktinya, mana data kita, gagalnya seperti apa? Harus kita tunjukan?”ungkapnya.
Kata dia, MRP sudah membentuk empat tim besar yang melibatkan akademisi. Empat tim terdiri dari empat prioritas perhatian pembangunan otonomi khusus Papua. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur.
MRP juga tidak akan mengabaikan pelanggaran HAM 20 tahun terakhir. Apakah ada pelanggaran HAM 20 tahun otonomi khusus berlaku? Berapa banyak orang Papua yang meninggal karena sakit penyakit dan kekerasan? Kalau ada kekerasan, mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak pernah dibentuk sesuai amanat otonomi khsus Papua?
“Kami juga akan sisir pasal per pasal. Pasal pertama hingga pasal terakhir, apakah ini sudah ada perdasi, perdasus, atau tidak? Atau ada kebijakan pemerintah daerah tidak?” katanya.
Dia melanjutkan, dalam proses itu, pihaknya membagikan kuesioner untuk mengukur plus dan minusnya.
“Kita evaluasi. Kita bagikan kuesioner.Kegagalan plus minus akan terukur dengan baik, sampaikan dengan santun, jangan dengan cara demo-demo. Demo itu upaya yang paling terakhir,”ungkapnya.
Kata dia, langkah evaluasi seperti ini sangat tepat karena itu membuka mata semua pihak, untuk melihat, mendengar dan meyampaikan apa yang harus disampaikan atas implementasi otsus Papua.
“Hari ini kita orang asli Papua harus menyampaikan dengan gagasan-gagasan dalam narasi yang sopan, melakukan kajian-kajian ilmiah supaya ada semua pihak memberikan pendapat demi kehidupan masa depan orang asli Papua yang terbaik,”ungkapnya.
Ia mengatakan, pendapat dan rumusan terbaik atas evaluasi semua pihak itulah yang harus disampaikan kepada Jakarta.
Jhony Banua Rouw, Ketua DPRP mengatakan, pihaknya bersama MRP telah bersepakat untuk bekerjasama untuk mengevaluasi otonomi khusus Papua.
Pihaknya sadar, jika DPR Papua, MRP dan Gubernur Papua datang dari rakyat sehingga harus bekerjasama menyampaikan aspirasi rakyat.
“Kita samakan perseepsi karena ada usulan untuk merevisi UU otsus. Kita bekerjasama karena sadar, rakyat yang memilih DPRP, rakyat sama memilih MRP dan gubernur Papua,”ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak untuk menyatukan persepsi, agar ketiga lembaga ini tidak terpisah dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
“Kita sudah sepakat, kita bekerja sama bersama-sama. Ini baru langkah awal, kita belum tentukan sikap,” ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan dengan MRP pada 24 Juli 2020 di Swiss Bel Hotel, Kota Jayapura, Papua. (*)
Sumber: Jubi.co.id