JAYAPURA,  MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta Satuan Tugas Covid-19 Papua mengumumkan data persebaran orang asli Papua atau OAP yang positif terinfeksi virus korona. Jika data terkait asal suku, marga, wilayah domisili OAP yang positif korona itu tidak dapat diumumkan, MRP meminta Satuan Tugas Covid-19 Papua memberitahukan data itu kepada MRP.

Hal itu dinyatakan Ketua Tim Covid-19 MRP, Yoel Luiz Mulait kepada jurnalis Jubi, Rabu (10/6/2020) di Jayapura. Mulait menegaskan data persebaran OAP yang terinfeksi itu dibutuhkan MRP untuk menjalankan tugas dan wewenangnya melindungi OAP.

Sebelumnya, MRP telah menyampaikan 11 rekomendasi MRP kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait penanganan pandemi Covid-19. Rekomendasi MRP telah disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Kota Jayapura pada Rabu (3/6/2020).

Butir ke-8 rekomendasi MRP menyatakan data kasus positif korona harus diklasifikasi berdasarkan suku, dengan merinci apakah orang yang terinfeksi OAP atau orang non-Papua. “Setelah didesak MRP, akhirnya Tim Satuan Tugas Covid-19 telah buka data [jumlah] OAP yang terinfeksi virus korona, sebanyak 120 orang,” kata Mulait pada Rabu.

Akan tetapi, Mulait menilai Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 belum merespon secara utuh rekomendasi MRP. Ia menyatakan MRP membutuhkan data yang lebih rinci terkait persebaran OAP yang terinfeksi korona. “MRP minta Tim Satgas Covid-19 umumkan asal suku, marga, dan wilayah domisili [OAP yang terinfeksi korona],” tegas Mulait.

Mulait menyebut, jika data asal suku, marga, dan wilayah domisili OAP yang terinfeksi korona itu tidak dapat diumumkan kepada publik, MRP mesti mengetahui data rinci itu. Menurutnya, data rinci itu akan menjadi rujukan utama MRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melindungi dan memperjuangkan hak kesehatan OAP.

“Data ini [harus] dibuka agar memudahkan MRP, dalam rangka proteksi, sebab Tim Satgas Covid-19 juga menggunakan [dana yang] bersumber [dari]  Dana Otonomi Khusus Papua dalam [membiayai] pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,” ujar Mulait.

Mulait menyatakan MRP telah membentuk tim dalam rangka mengawasi kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Pengawasan tim bentukan MRP itu lebih kepada melindungi OAP yang sehat, dan mengawasi perawatan OAP yang menjadi pasien Covid-19.

“MRP melalui tim pengawasan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan infeksi Covid-19 telah mengeluarkan 11 rekomendasi yang telah dibacakan Ketua MRP dalam rapat evaluasi bersama [Forkopimda],” kata Mulait.

Menurutnya, 95 persen rekomendasi MRP itu telah diakomodir dan menjadi keputusan bersama dalam rapat Forkopimda pada 3 Juni 2020 lalu. Karena itu, MRP berkomitmen mengawasi pengunaaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam penanganan pandemi Covid-19.

“MRP melalui tim pengawasan Covid-19 berkomitmen untuk melakukan pegawasan ketat atas kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalu Tim Satuan Tugas Covid-19, termasuk penggunaan Dana Otsus agar tepat sasaran kepada OAP yang sakit Covid-19,” ujar Mulait.

Pada Selasa (9/6/2020), Satgas Covid-19 Papua mengonfirmasi 30 kasus baru positif korona, menambah total kasus positif korona menjadi 1.110 kasus. Sejumlah 30 kasus baru itu tersebar di Kota Jayapura (12 kasus), Kabupaten Jayapura (9 kasus), Keerom (6 kasus), Sarmi (2 kasus), dan Nabire (1 kasus).

Penambahan kasus baru membuat kasus aktif yang ditangani semakin melampaui daya tampung rumah sakit di Kota Jayapura. Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Papua, dr Silwanus Soemoele SpOG (K) mengatakan pihaknya menunggu kesiapan Rumah Sakit Jiwa Abepura, Kota Jayapura, agar dapat digunakan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.

“Kondisi rumah sakit kita penuh hari ini. Kami berharap jika malam nanti sudah ada hasil PCR, maka kita jalan kita mampu mengeluarkan sejumlah orang dari rumah sakit. Karena sekali lagi kita masih menunggu hasil pemeriksaan fisik itulah kendala kita saat ini,” katanya.(*)

Sumber: Jubui.co.id