Categories Berita

MRP: Masyarakat Keluhkan Pelayanan RS Hanya Prioritaskan Pasien Covid-19

Foto Bersama Usai Reses dari anggota Pokja Agama MRP Helena Hubi bersama umat Katolik Papua di Jayapura – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan reses tahap II bersama umat Katolik Papua di Kota Jayapura.

Hal tersebut disampaikan Helena Hubi, Anggota MRP Pokja Agama kepada suarapapua.com usai kegiatan reses bersama di Goa Maria “Mama Fajar Timur” Buper, Waena, Kamis, (25/6/2020).

Tujuan reses, katanya pertama mensosialisasikan tentang Covid-19 terhadap umat Katolik Papua di Jayapura, sekaligus menjaring aspirasi umat tentang kendala yang dirasakan pada masa karantina Covid-19 di Papua.

“Dari hasil sosialisasi tadi, masyarakat menginginkan satu gedung khusus untuk mengisolasi para pasien Covid-19, agar masyarakat lain yang ingin berobat ke rumah sakit atau Puskesmas tidak terganggu dengan aturan dan pakaian milik petugas kesehatan Covid-19,” tutur Hubi.

Selain itu katanya, masyarakat keluhkan pelayanan di rumah sakit di kota Jayapura yang hanya  memperioritaskan pasien Covid-19, dan mengabaikan pasien lain, seperti ibu hamil, dan pasien dengan keluhan penyakit lain.

“Bila semua RS prioritaskan pasien Covid-19, terus orang sakit yang lain ini akan berobat dimana. Sehingga masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera membangun gedung khsusus untuk pasien Covid-19, agar beberapa kasus yang menimpah masyarakat Papua tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa masyarakat mempertanyakan rumah sakit mana saja yang sedang merawat pasien Covid-19 dan jumlah pasien Covid-19 orang asli Papua.

“Untuk di Papua belum jelas angka pasti pasien Covid-19 orang asli Papua. Pemerintah dan tim Covid-19 Papua juga belum sampaikan data tersebut membuat masyarakat terus bertanya-tanya,” tuturnya.

Soal jumlah pasien Covid-19 bagi OAP katanya, pihaknya sempat bahas di MRP, namun belum melakukan tindak lanjut pertemuan dengan tim kesehatan Covid-19, agar mendapatkan angka pasti untuk diketahui semua orang.

Sementara itu Pastor John Bunai, Pr yang hadir dikesempatan itu mengingatkan umat katolik Papua agar waspada terhadap wabah virus yang lebih besar lagi dari Covid-19.

“Umat katolik di Papua harus berdoa banyak dan mulai bekerja buka lahan disekitar rumah dan bikin kebun. Wabah yang lebih besar sedang menanti kita,” pesan Pater.

Selain itu, ia minta agar orang Papua tetap menjaga diri dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengadu domba sesama orang Papua dalam situasi seperti saat ini.

Sumber: Suara Papua

 

Read More
Categories Berita

MRP Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Wamena

Helena Hubi anggota Pokja Agama MRP – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Isu yang berkembang saat ini dimana semua pihak terus bersuara menolak rencana pembangunan pabrik semen di Wamena datang juga datang dari anggota Majelis Rakyat Papua.

Penolakan tersebut datang dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui wakil Pokja Agama, Helena Hubi yang juga perempuan asli Lembah Balim.

“Di tengah-tengah wabah Covid-19, ada isu lagi akan dibangun pabrik semen di Wamena, dan saya orang pertama yang menolak hal itu,” tegas Helena Hubi usai melakukan kegiatan reses tahap II bersama umat katolik Papua di Goa Maria Buper, Waena, Kamis (25/6/2020).

Dirinya menegaskan sebagai perempuan Balim menolak rencana tersebut karena daerah Wamena sangat kecil dan sempit hanya terdapat 1 sungai Balim yang akan tercemar oleh polusi dan limbah pabrik semen tersebut.

“Akibat dampak polusi udara dan limbah pabrik akan mengalir ke daerah sungai dan udara otomatis akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan pencaharian utama masyarakat di sungai Balim seperti ikan dan udang serta air bersih dari sungai dan kali-kali kecil yang ada di Wamena,” ungkapnya.

Dirinya sebagai utusan dari keuskupan Jayapura secara tegas menolak kehadiran pabrik semen tersebut karena tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jayawijaya. Dan mendukung aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa Jayawijaya.

Sebelumnya Rencana pembangunan Pabrik Semen di Wamena Kabupaten Jayawijaya mendapat penolakan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayawijaya, Niko Kosay.

Karena, menurutnya, rencana tersebut sudah diwacanakan sejak kepemimpinan Bapak Bupati David Huby (Alm), dan sampai saat ini belum ada kajian atau penelitian yang lengkap terkait rencana pembangunan Pabrik Semen di Wamena Kabupaten Jayawijaya.

“Pemerintah Provinsi harus melakukan pertemuan dengan Pemerintah daerah,, masyarakat pemilik hak ulayat dan juga masyarakat yang ada di sekitar rencana lokasi pembangunan Pabrik Semen,” ungkapnya.

Sehingga dirinya meminta kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP untuk memberhentikan rencana pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Jayawijaya.

“Dampak pembangunan Pabrik Semen di Wamena, terutama terkait pembuangan limbah Pabrik yang akan berdampak pada rusaknya lahan perkebunan dan juga membuat dangkalnya kali Balim jika limbahnya di buang ke Kali Balim,” tegas Kosay.

 

Sumber: Suara Papua

 

Read More
Categories Berita

MRP Dukung Jabatan Sekda Papua Harus OAP

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Lembaga culture orang Papua menginginkan seleksi Sekretaris Daerah (Setda) provinsi Papua harus orang asli Papua (OAP).

Hal tersebut ditegaskan oleh ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib kepada wartawan. Jumat, (26/6/2020).

“kami menginginkan seleksi Sekda provinsi Papua itu harus OAP,” tegasnya.

Lanjutnya, walaupun secara implisit tidak dimuat didalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001 seperti gubernur, namun ini kebijakan Setda merupakan bagian dari roda pemerintahan di provinsi Papua.

“seorang Setda punya kebijakan dalam menjalankan dan mengendalikan seluruh roda pemerintahan sehingga di perlukan orang asli Papua yang menjabat,” tegasnya.

Alasan lain dukungan tersebut karena kata Murib, di Papua merupakan daerah kekhususan sama seperti di Jogja dan Aceh sehingga seorang Setda pun harus orang asli Papua.

“kami juga akan menyurati presiden RI Joko Widodo melalui Mentri Dalam Negeri (Mendagri) agar pertimbangan diatas tersebut menjadi perioritas dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Papua Nicolaus Wenda, mengaku tahap seleksi jabatan sekda sudah ada di Jakarta. “Jadi kita belum mengetahui siapa nanti yang akan lolos dalam seleksi itu. Isu yang berkembang di luar tidak benar, kita tunggu hasil seleksi dari Menteri Dalam Negeri,” ungkap Wenda.

Wenda mengatakan saat ini pengisian jabatan Sekda Papua di pusat sudah memasuki tahap seleksi asessment psikolog, setelah itu akan dilanjutkan tahap seleksi wawancara.

 “Setelah tes wawancara baru kita bisa mengetahui hasilnya yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk diserahkan kepada Gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada 19 Juni 2020 dari 11 nama yang ikut seleksi, lima orang telah dinyatakan memenuhi syarat yakni Juliana Waromi, Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, Dance Yuliana Flassy, dan Basiran. (*)

Reporter : Agus Pabika

Read More

Categories Berita

Ciska Abugau Selenggarakan Sosialisasi dan Jaring Aspirasi Tentang PSDD dan Pangan Lokal

Ciska Abugau anggota MRP saat melakukan sosialisasi dan jaring aspirasi pada kegiatan reses II di asrama Mahasiswa Buper Waena – Doc SP

JAYAPURA, MRP – Ciska Abugau, Wakil Kelompok Kerja Prempuan (Pokja)  Majelis Rakyat Papua telah melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan melakukan penjaringan aspirasi dari mahasiswa tentang  realisasi pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat (PSDD) dan sikap masyarakat Orang Asli Papua terkait kearifan lokal ditengah pandemic covid-19.

Kegiatan tersebut dilakukan di asrama mahasiswa Intan Jaya Buper Waena bersama mahasiswa dan pelajar asal Intan Jaya dengan dihadiri oleh Apeniel Ezra Sani (anggota DPR Papua dari Meepago), Pastor Kleopas Sondegau, Pr dan Arnold Belau, Pemred Suara Papua pada Selasa (23/6/2020).

Abugau menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukannya itu bertujuan untuk mengecek langsung mahasiswa dan sebagai suatu kegiatan syukuran.

“Penyakit corona ini membuat semua orang panic dan tidak bisa buat apa-apa, maka hari ini saya buat kegiatan ini agar kita cek langsung apakah ada masyarakat atau mahasiswa dan pelajar Intan Jaya ada yang kena penyakit ini atau tidak. Tapi puji Tuhan kami semua baik-baik saja. Kegiatan ini juga sebagai syukuran karena beberapa bulan kita tdak bisa kumpul sama-sama,” katanya.

Lanjut dia, kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya dilakukan di daerah dimana dirinya diutus namun pembatasan sosial membuat setiap orang yang ingin berpergian bibatasi maka ia lakukan bersama mahasiswa.

“Saya ini MRP saya dipilih oleh prempuan Migani  bukan kalian yang pilih tapi saya sebagai mama, tidak memilih ini dan itu maka saya buat kegiatan ini disini karena bagi saya generasi penerus  itu penting,” jelas Abugau.

Dalam kegiatan itu, Yustianus Agimbau, ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura memberikan apresiasi kepada ibu Sisca yang menyelengarakan kegiatan itu.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mama kita yang senantiasa ada bagi kami mahasiswa dan pelajar Intan Jaya dari dulu sampai hari ini, dalam situasi apapun, saya juga menyampaikan terima kasih kepada putra-putra terbaik Intan Jaya yang hadir dikesempatan itu,”ujarnya.

Dalam kegiatan ini Sisca Abugau selaku penyelengara kegiatan menjadi moderator dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Apniel Sani sebagai narasumber pertama, Arnold Belau pmpinan redaksi suarapapua.com sebagai pemeteri kedua dan Pastor Kleopas Sondegau, Pr., sebagai narasumber ketiga.

Kegiatan itu dilakukan sekitar sejam lalu dilanjutkan dengan makan bersama hasil bakar batu, sebagai ucapan syukur dan akhir dari kegiatan yang dimaksud. Peserta yang hadir kurang lebih 500 peserta dari beberapa daerah seperti Puncak, Paniai, Yalimo dan ada beberapa asrama.

Apeniel Sani memberikan apresiasi kepada Ciska Abugau sebagai perempuan Migani yang duduk di MRP. Dimana menurut Sani, Abugai menjadi orang tua bagi mahasiswa dari Intan Jaya dan Meepago di Kota Jayapura.

Sani berharap agar semua mahasiswa Intan Jaya dapat menjaga kesehatan dan melindungi diri dari corona dengan tetap mematuhi aturan pemerintah. (*)

 

Sumber: suarapapua.com

Read More

Categories Berita

Kapolsek Muara Tami Hadiri Sosialisasi Penyelamatan Tanah dan Manusia Papua Serta Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

Bertempat di Aula Pemancingan Permata Hijau Distrik Muara Tami, Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wally, SH., MH menghadiri Sosialisasi penyelamatan tanah dan manusia Papua serta Ketahanan Pangan bagi orang asli Papua di masa pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua Reses II Tahun 2020. Rabu (24/6)

JAYAPURA, MRP – Bertempat di Aula Pemancingan Permata Hijau Distrik Muara Tami, Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wally, SH., MH menghadiri Sosialisasi penyelamatan tanah dan manusia Papua serta Ketahanan Pangan bagi orang asli Papua di masa pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua Reses II Tahun 2020. Rabu (24/6)

Turut hadir Ketua Pokja Perempuan MRP Nerlince Wamuar Rollo, SE, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dr. NI Nyoman Sri Antari, Kepala Kampung Koya Barat, Kepala Kampung Koya Tengah Demianus Wenggo dan Mama Papua sebanyak 50 Orang.

Anggota MRP Nerlince Wamuar Rollo, SE dalam sambutannya mengajak kepada mama papua sekalian untuk kembali beraktivitas berkebun seperti biasa tetapi di ingat dengan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak serta cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas.

“Mengingat keperluan mama-mama untuk kehidupan sehari-hari sehingga sudah diperbolehkan untuk berkebun sekaligus menjaga ketahanan pangan di tiap-tiap kampung, ” Ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wally, SH., MH menyampaikan bahwa pihak kepolisian khususnya polsek Muara Tami sangat mendukung adanya program dari Pokja Perempuan Papua tentang Ketahanan pangan, utamanya bagi mama-mama Papua yang berkebun dan dimohon tetap agar mematuhi aturan dari pemerintah dengan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19.

“Untuk perlu diketahui bahwa polri juga mempunyai program ketahanan pangan dalam mendukung pemerintah, dimana Polresta Jayapura Kota juga telah mempunyai lahan untuk bercocok tanam demi menjaga ketahanan pangan dimasa pandemi, ” Ucap AKP Jubelina Wally.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dr. NI Nyoman Sri Antari menyampaikan bahwa dimasa pandemi ini kami mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah dan ikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan dan kami sudah melakukan Rapid Test di beberapa pasar, terminal dan tempat lainnya.

Disinggung terkait apakah setiap kampung bisa dilakukan rapid test, NI Nyoman Sri Antari mengatakan untuk rapid test diutamakan kepada masyarakat yang kontak langsung dengan beberapa orang yang positif, untuk penduduk skouw yambe saya akan mengecek persediaan alat rapid test karena kami masih kekurangan alat. (*)

 

Sumber: https://humas.polri.go.id/

 

Read More
Categories Berita

MRP terima Aspirasi Pernyataan Sikap tolak pemekaran kabupaten Mapia Raya

Hengki Mote ketua RPM-Simapitowa se-Jayapura ketika serahkan surat pernyataan sikap kepada Ibu Petronela Bunapa selaku anggota MRP di sela kegiatan sosialisasi Covid-19.(Foto:Michael/PapuaLives)

JAYAPURA, MRP – Dalam rangka menolak pemekaran kabupaten Mapia Raya yang sedang di perjuangkan, sejumlah mahasiswa tergabung dalam organisasi Rumpun Pelajar Mahasiswa Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo dan Wanggar (RPM-Simapitowa) se-Jayapura kota studi Jayapura menyerahkan surat Pernyataan Sikap  kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diterima langsung oleh Ibu Petronella Bunapa selaku Anggota MRP Perwakilan wilayah adat Mee-Pago. Pada hari Selasa (23/06/2020 ) di Asrama Kasih Hagar Perumnas III Waena.

Kesempatan itu, Hengki Mote Ketua RPM-Simapitowa se-Jayapura menyampaikan bahwa mahasiswa RPM-Simapitowa se-Jayapura menolak pemekaran, dan meminta kepada Bupati Dogiyai untuk segera cari tim kerja pemekaran kabupaten Mapia Raya sebelum mahasiswa melakukan aksi penolakan.

” Mahasiswa IPMADO menilai dana Covid-19 dialihkan ke pemekaran Mapia Raya, namun sebagian dialihkan ke persiapan pemilu kada namun guna membayar utang politik mengapakan saya katakan demikian karena data yang diminta dari Pemda Dogiyai sejak bulan maret lalu namun tidak ada respon positif dari pemda.”kata Mote

Ketua RPM-Simapitowa meminta dengan hormat kepada Bupati Dogiyai segera menindak tegas kepada sejumlah oknum yang memperjuangkan kabupaten Mapia Raya.

“Segera cari surat keputusan tim kerja pemekaran kabupaten Mapia Raya sebelum kami turun melalukan aksi penolakan.” Pungkas Mote disela-sela kegiatan (23/06/2020) siang itu.

Sementara itu, Selaku Anggota MRP Ibu Petronela Bunapa  menerima surat pernyataan sikap yang disaksikan puluham mahasiswa, selaku lembaga kultur orang Papua, MRP akan menindaklanjuti aspirasi ini.

” kami siap menindaklanjuti aspirasi kepada atasan. Soal pemekaran kami MRP juga tolak karena kami duduk di kursi MRP karena adanya masyarakat, sehingga siap mendukung aspirasi mahasiswa dan masyarakat.” ungkap Bunapa (23/06/2020) siang.

Terkait hal itu, ada dua hal mendasar penolakan pemekaran yakni; Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap. Kedua, Sejumlah tanah keramat akan di hancurkan oleh oknum-oknum tertentu. Hal itu menjadi hal mendasar mahasiswa tetap menolak. (*)

 

Sumber: www.papualives.com

 

Read More
Categories Berita

MRP Sosialisasi Bahaya Covid-19 Bersama Mahasiswa Mee-Pago

Salah satu Anggota MRP Petronela Bunapa ketika memberikan sosialisasi Covid-19 kepada mahasiswa Mee-Pago di kota Studi Jayapura (Foto:Michael/PapuaLives)

JAYAPURA, MRP – Dalam rangka pencegahan bahaya pandemi virus Corona ( Covid-19 ) terkait hal itu Majelis Rakyat Papua ( MRP ) melakukan sosialisasi kepada mahasiswa asal wilayah adat Mee-Pago  mengangkat tema “Penyelamatan Tanah dan Manusia Papua” yang dihadiri puluhan mahasiswa asal Mee-Pago yang berada di kota studi Jayapura berlangsung di Asrama Kasih Hagar Perumnas III Waena, Jayapura Papua pada Selasa (23/06/2020) dimulai pukul 10:30 WIT sampai selesai.

Anggota MRP, Petronela Bunapa ketika menyajikan materi, ada pula banyak saran dan usul dari mahasiswa  terutama dalam pencegahan pandemi-19 dan juga penolakan pemekaran kabupaten Mapia Raya di wilayah Mee-Pago  beberapa hal tersebut diterima langsung oleh Anggota MRP.

” Ditengah pandemi Covid-19 kita pun harus hindari, namun ade-ade mahasiswa juga perlu mengisi waktu kosong dengan berolahraga ataupun mengegolah lahan yang kosong.” kata Bunapa disela-sela kesempatan itu (23/06/2020) siang.

Lanjutnya, MRP juga terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 juga ke berbagai daerah yang ada di Papua,

” Sosialisai seperti ini, kami sering lakukan di daerah-daerah terpecil. Namun kali ini kami lakukan bersama mahasiswa karena ruang gerak kami di batasi dengan Lockdown.”pungkasnya.* (*)

 

Sumber: www.papualives.com

 

Read More
Categories Berita

Anggota MRP ajak orang Papua olah tanah untuk bertahan hidup

Steady Nef Penggu bersama peserta sosialisasi – Jubi/Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Steven Nef Penggu, mengajak warga Klasis GIDI Kabupaten Jayapura kembali ke kebun bila mereka selama ini meninggalkan kebun. Kalau masih berkebun, terus berkebun untuk menjaga eksistensi orang Papua dan tanahnya.

Steady Nef Penggu menyampaikan itu saat reses dalam rangka sosialisasi penyelamatan tanah dan manusia Papua serta menjaga ketahanan pangan bagi orang asli Papua. Kegiatan sosialisasi diadakan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/6/2020).

“Kita orang asli Papua harus kembali kepada kearifan lokal orang asli Papua,” ungkapnya dalam pesannya yang dikirim ke redaksi jubi.co.id melalui humas MRP, Selasa (23/6/2020) malam.

Kata dia, orang asli Papua kembali dengan mengolah potensi sumber daya alam, tanah yang ada di negerinya. Olah tanah secara besar-besaran maupun kecil di sekitar rumah untuk kebutuhan pangan harian.

“Kembali memanfaatkan lahan yang ada dengan berkebun bagi yang biasa bertani. Yang belum, tidak berkebun kalau tidak ada pilihan lain ke kebun,” katanya.

Kata dia, selain berkebun, ada banyak potensi perikanan yang bisa dikembangkan untuk menghidupi keluarga, juga memenuhi kebutuhan pasar.

Mereka yang ada di wilayah perairan, sambungnya, bisa memanfaatkan potensi sumberdaya air, bisa mengembangkan budidaya ikan air tawar dan air laut.

“Memelihara atau budidaya ikan air tawar/luar,mencari ikan di laut,” ungkapnya.

Orang Papua, tandasnya, melakukan itu tidak untuk orang lain. Orang Papua mengolah potensinya supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus tanahnya produksi sehingga beralih fungsi.

“Olah tanah agar kehidupan orang asli Papua bisa berlanjut,” ungkapnya.

Wene Wantik, warga Abepura-Kota Jayapura, mengatakan bertani itu bagian dari kehidupan hanya pihaknya menghadapi beberapa masalah.

“Peralatan kerja dan keterampilan mengolah pertanian secara modern sehingga hasil itu bisa jual,” ungkap Wantik kepada jubi.co.id.

Karena itu dirinya berharap MRP secara lembaga bisa organisir masyarakat melalui organisasi rereja, mahasiswa, atau kelompok-kelompok yang sudah ada.

“Kalau ada kerja sama itu bagus tapi kapan kerja sama ini sulit karena tidak semua orang mau,” ungkapnya. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

MRP: Kapan RI bangun Papua sesuai falsafah negara?

Ilustrasi demo Otsus – Jubi. Dok

JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Yohanes Wob menilai pemerintah Indonesia belum membangun Papua sesuai falsafah negara. Penyelenggara negara masih menyampingkan cita-cita pendiri negara yang tersurat dalam Pancasila, dan belum memanusiakan dan memberikan keadilan bagi rakyat Papua.

Pernyataan itu disampaikan Yohanes Wob kepada Jubi saat dihubungi melalui panggilan telepon selularnya pada Senin (22/6/2020). “Kapan Kementerian-kementerian RI menyusun program pembangunan berdasarkan sila-sila falsafah negara Pancasila?” tanya Wob.

Wob menegaskan pemerintah semestinya menyusun dan membangun Papua sesuai sila kedua dan sila kelima Pancasila. Menurutnya, pembangunan di Papua belum mewujudkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wob menilai pembangunan di Papua masih jauh dari manusiawi, karena menempatkan manusia Papua masih menjadi obyek pembangunan. Pembangunan di Papua akhirnya tidak membawa perubahan nyata bagi kehidupan orang asli Papua.

Ia menegaskan, Jakarta selalu menyebut Papua tertinggal, membuat banyak proyek pembangunan dan memberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun setelah Otsus Papua diberlakukan selama hampir 20 tahun, proyek pembangunan dan otonomi khusus itu gagal memanusiakan orang asli Papua. “Perihal peradaban dan keadilan bagi manusia Papua masih nol!” tegas Wob.

Ia mengingatkan keadilan bagi rakyat Papua tidak bisa diukur dengan berbagai perubahan yang dialami dan diterima para elit Papua, termasuk jabatan dan fasilitas jabatan bagi mereka. Keadilan tidak bisa diukur dengan fasilitas layanan umum yang dibangun di kota-kota, yang mayoritas penduduknya kaum migran. “Keadilan harus [ada] bagi orang asli Papua yang ada di kampung-kampung,” ujarnya.

Wob mengkritik pemerintah pusat yang telah gagal menjalankan Otsus Papua, namun tetap memaksakan keberlanjutan otonomi khusus itu. Ia menilai pilihan untuk melanjutkan Otsus Papua lebih didasari kepentingan ekonomi dan politik ketimbang didasari rasa kemanusiaan terhadap orang Papua.

“Keberlanjutan Otsus di Papua akan dipaksakan oleh Jakarta, karena Otsus adalah penghubung Jakarta dan Papua. Tanpa Otsus, Jakarta tak punya pilihan [dan alasan] untuk tetap jadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia,” ujar Wob.

Wob menilai Otsus Papua adalah hasil kesepakatan elit Papua dengan Jakarta. Kedua belah pihak saling memanfaatkan, dengan mengatasnamakan rakyat Papua. “Otsus itu kontrak politik Pemerintah Indonesia dengan elit Papua tentang status politik manusia dan bumi Papua,” kata Wob.

Wob menyatakan kontrak politik semacam itu seharusnya dilakukan dengan rakyat Papua. “Sekarang penentunya ada di rakyat Papua, mau Otsus atau mau pilihan politik lainnya?” tanyanya.

Pemerintah pusat sendiri telah berencana merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait Osus Papua. Dikutip dari pemberitaan Tirto.id berjudul “Mendagri: RUU Otsus Papua Mendesak Dibahas Karena Berakhir 2021“, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus Papua harus dilaksanakan DPR pada tahun ini. Ia menganggap RUU itu sangat mendesak mengingat pada tahun 2021 kucuran Dana Otsus Papua akan berakhir.

“Ada dua skenario alternatif, untuk RUU [Otsus Papua]. Yang pertama adalah hanya melakukan keberlanjutan dana otsus dua persen dari dana alokasi umum. Kedua melanjutkan hasil pembahasan tahun 2014 RUU tentang Otsus Pemprov Papua, singkatnya yang dilanjutkan dananya, otsusnya terus dilakukan,” kata Tito, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (22/1/2020).

Pada 11 Maret 2020 Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas di Jakarta, membahas evaluasi Dana Otsus Papua. Presiden Jokowi mengharapkan kucuran Dana Otsus Papua dievaluasi secara menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut Jokowi, nilai kucuran Dana Otsus Papua sejak 2002 hingga 2020 telah mencapai Rp94,24 triliun. “Angka yang sangat besar. [Harus ada evaluasi sejauh mana dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat. Perlu dikonsultasikan dengan seluruh komponen rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari dokumentasi video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden.

Rapat terbatas itu ditanggapi Ketua MRP Timotius Murib pada 17 Maret 2020, yang menyatakan setiap rencana perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang UU Otsus Papua harus mengacu Pasal 77 UU Otsus Papua. Ia mengingatkan hanya rakyat Papua yang memiliki hak untuk mengevaluasi Otsus Papua, karena Otsus itu diberlakukan sebagai jawaban atas tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dari Indonesia.

“MRP tahu pemerintah punya kepentingan pembangunan di Papua. Akan tetapi, kami mau [evaluasi Otsus Papua] sesuai dengan Pasal 77 UU Otsus Papua. Kalau mau melakukan perbaikan, [hal itu] benar-benar terinspirasi dari aspirasi rakyat Papua,” kata Murib kepada Jubi, Selasa (17/3/2020).(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More