JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan merealokasi sejumlah mata anggarannya untuk dialihkan menjadi anggaran pendukung penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Papua. Rencana itu diungkapkan Ketua MRP, Timotius Murib usai memimpin Rapat Gabungan Kelompok Kerja dan alat kelengkapan MRP di Jayapura, Kamis (16/4/2020).

Timotius Murib mengatakan pihaknya akan merelokasi sejumlah dana dari beberapa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MRP tahun 2020. Meskipun mata anggaran yang akan realokasi itu baru akan diputuskan pada Jumat (17/4/2020), Murib memastikan alokasi anggaran pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tujuh kabupaten di Papua akan direalokasi untuk mendukung penanganan Covid-19 di Papua.

“Hari ini MRP menggelar Rapat Gabungan Kelompok Kerja, bicarakan empat agenda. Di antaranya, pergeseran mata anggaran DPA MRP terkait dengan pemantauan MRP dengan Pilkada. Anggaran ini akan digeser untuk pencegahan [penyebaran] virus korona,” kata Murib kepada Jubi, Kamis.

Secara terpisah Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) MRP, Dorince Mehue menjelaskan pihaknya telah menyisir pos anggaran MRP. Ia menyatakan ada sejumlah pos anggaran yang akan diusulkan untuk realokasi pada rapat lanjutan pada Jumat.

Dorince Mehue menjelaskan MRP memiliki dua sumber anggaran, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus/Urusan Bersama. Kedua sumber anggaran itu memiliki sejumlah pos anggaran yang dapat dimaksimalkan penggunaannya, seperti rencana aksi pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Kami melakukan penyisiran itu, karena dalam satu-dua bulan kegiatan MRP tidak maksimal akibat karena persoalan yang mengancam dunia dan kita di Papua. Jangan sampai pada akhir tahun nanti [ada banyak dana yang tidak terserap, sehingga harus] dikembalikan. Lebih baik, kita [alihkan untuk] melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini dan lebih baik kita salurkan ke mereka,” jelasnya.

Mehue menilai tepat rencana Ketua MRP merealoasi mata anggaran terkait pemantauan Pilkada di tujuh kabupaten di Papua. Mehue memperkirakan pelaksanaan Pilkada di ketujuh kabupaten itu akan ditunda, karena pembatasan sosial yang harus dijalankan untuk memutus rantai penularan virus korona.

“Pimpinan juga telah bersepakat untuk pos-pos mana yang bisa kami lakukan pergeseran [anggaran]. Saya melihat ada peluang besar dalam DPA 2020 untuk kami sisihkan [dan dialihkan untuk mendukung]  penanganan pencegahan Covid-19,” ujar Mehue.

Ia belum dapat menyebutkan besaran anggaran yang akan direalokasikan menjadi anggaran penanganan Covid-19 di Papua. Besaran itu baru akan diketahui setelah MRP memutuskan realokasi itu dalam rapat lanjutan pada Jumat.(*)

Sumber: Jubi.co.id