Jayapura, MRP – Majelis rakyat Papua atau MRP pada Senin (27/1/2020) menerima kunjungan Bupati Jember, Faida di Jayapura, Papua. Dalam pertemuan itu, MRP menitipkan 200 mahasiswa Papua kepada Bupati Jember, agar mereka dapat berkuliah dengan aman.

Hal itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib di Jayapura, Rabu (29/1/2020). “Kami telah menerima kunjungan Bupati Kabupaten Jember, Jawa Timur, dr Hj Faida MMR,  pada Senin 26 Januari. Kami titipkan pesan [untuk] menjaga masyarakat Papua, terutama 200 mahasiswa yang kuliah di Jember,” kata Murib.

Murib menyatakan pesan khusus itu disampaikan kepada Faida agar ada jaminan keamanan bagi para mahasiswa Papua untuk berkuliah dengan aman dan nyaman. Jaminan khusus itu dibutuhkan karena kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 telah membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman berkuliah di luar Papua.

Murib berharap para mahasiswa Papua di Jember dapat berkuliah dengan aman dan nyaman. “Kita sampaikan ini supaya mereka yang ada di sana menjadi anak-anak Ibu Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Jember, dan masyarakat Jember,” kata Murib.

Dalam pertemuannya dengan para anggota MRP, Bupati Jember, Faida menyatakan pihaknya menjamin keamanan dan keselamatan para mahasiswa Papua yang berkuliah di Jember. Faida menyatakan akan menjaga para mahasiswa Papua, karena para mahasiswa itulah yang nantinya akan membangun masa depan Papua.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Dalam rapat terbuka pada pekan lalu itu, Eko Pilipus Kogoya dari Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan MRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maupun Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan nasib dan masa depan para mahasiswa eksodus yang terlanjur pulang ke Papua. “Kami korban rasisme. Pemerintah harus bicara serius. Kami mau ada solusi,” kata Kogoya seusai mengikuti rapat terbuka bersama Forkopimda Provinsi Papua itu.(*)

Sumber: Jubi.co.id