Tag: Pemprov Papua

Categories Berita

Waket I MRP Apresiasi Respon Cepat Pemprov Papua Bangun Asrama di Tomohon

Author mrppapua Posted on
841 views
0
Waket I MRP Yoel Luiz Mulait saat menyerahkan rekomendasi pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon yang di terima langsung oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Elpius Hugi, MA. – for Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Setelah penantian panjang, akhirnya pembangunan asrama Kamasan VIII di Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara milik mahasiswa Papua akan dilakukan oleh Pemprov Papua di tahun anggaran 2022 mendatang.

Pembangunan asrama ini tidak terlepas dari peran Majelis Rakyat Papua (MRP), setelah kunjungan kerja wakil ketua I MRP Yoel Luiz Mulait, SH pada pertengahan Agustus 2021 di Tomohon bertemu mahasiswa asal Papua dan Papua Barat.

Yoel Luiz Mulait, SH Waket I MRP mengatakan setelah berkunjung ke Manado pertengahan Agustus untuk bertemu adik-adik Mahasiswa.

“Saya menerima aspirasi mahasiswa bahwa asrama Kamasan VIII Tomohon yang telah terbakar tahun 2019 harus segera dibangun dan aspirasi itu ditindaklanjuti oleh MRP untuk mendorong agar pembangunan asrama tersebut bersifat mendesak dan segera,” kata Yoel Mulait.

Lanjut Waket I MRP, waktu dirinya berkunjung melihat langsung kondisi asrama sangat tidak layak bagi adik-adik mahasiswa. Namun karena keadaan terpaksa mereka harus tinggal, terkesan ada pembiaran oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Namun Puji Tuhan hari ini Rabu, (15/9/2021), saya telah bertemu Plt. Sekretaria Daerah Provinsi Papua Dr. Ridwan Rumasukun, bahwa Pemprov Papua merespon baik,” kata Mulait.

Selain disampaikan rekomendasi MRP kepada Pemprov Papua juga telah disampaikan kepada DPRP, jadi MRP akan kawal rencana pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon.

Sementara itu, Plt. Sekretaria Daerah Provinsi Papua Dr. Ridwan Rumasukun, merespon aspirasi mahasiswa yang di sampaikan oleh Majelis Rakyat Papua.

“Kami respon baik Waket I MRP Yoel Luiz Mulait yang telah membantu adik-adik mahasiswa di Manado, terkait aspirasi mahasiswa untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon akan kita anggarkan pembangunan tahun 2022, kata Mulait, sebagaimana disampaikan Plt. Sekda provinsi Papua.

Kata Mulait, hari ini Plt. Sekda provinsi Papua telah disposisi rekomendasi MRP untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon.

Setelah disposisi oleh bapak Plt. Sekda, dokumen selanjutnya telah disampaikan Biro Umum Setdaprov Papua.

“Kami telah menerima aspirasi langsung dari mahasiswa sebelum di sampaikan oleh MRP, oleh sebab itu sesuai arahan bapak Sekda, kami telah usulkan untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon tahun 2022, kata Mulait, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Umum Setda provinsi Papua Elpius Hugi, MA.

MRP sangat apresiatif atas respon cepat oleh Pemprov Papua melalui Sekda dan Kepala Biro Umum telah berkomitmen untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon yang telah menjadi kerinduan mahasiswa agar tidak terhalang aktifitas kuliah dan tempat tinggal.(*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

MRP laksanakan Bimtek di Biak, Ini Pesan Asisten I Setda Papua

Author mrppapua Posted on
723 views
0
Asisten I Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa didampingi ketua I MRP Jimmy Mabel, Bupati Baik Numfor Herry Ario Naap, dan perwakilan Dirjen Bapenas RI ketika memukul tifa tanda dibukanya kegiatan Bimtek bagi MRP di Biak – Jubi/Humas MRP.

Jayapura, MRP – Doren Wakerkwa, Asisten I Setda Papua mengatakan, bimbingan teknis yang dilakukan Majelis Rakyat Papua di Biak diharapkan bisa sinergis dengan kajian-kajian yang dilakukan tahun 2019.

Menurutnya,  di tahun 2020 hasil dari penyempurnaan kajian itu bisa melahirkan program-program yang berjalan dengan baik, sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari MRP sendiri.

“Berbicara tentang OAP, berbicara tentang bagaimana membangun Papua, berbicara tentang bagaimana proteksi terhadap orang Papua, itu yang akan dilakukan dan dilaksanakan selama ini oleh MRP,” katanya saat membuka Bimtek MRP di Biak, Selasa (4/02/2020).

Lanjutnya, Bimtek ini merupakan salah satu evaluasi kegiatan MRP dari tahun 2019 ke 2020, dengan harapan di tahun yang baru MRP betul-betul melaksanakan tugas dari sisi regulasi, sisi penyelamatan umat manusia (OAP) di atas tanah Papua serta membela hak-hak rakyat Papua.

“Sehingga Pemprov Papua bersama MRP bergandengan tangan kita bisa membangun rakyat Papua,” katanya.

Sementara itu Jimmy Mabel, ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), mengatakan Bimtek bagi MRP dilakukan guna mempersiapkan Papua untuk hari esok yang lebih baik.

“Orang Papua melalui MRP punya kewenangan dan kekhususan untuk mengatur diri sendiri, namun nyatanya MRP tidak punya kewenangan untuk mengatur itu semua karena negara selalu mengikat kami dengan aturan,” katanya.

Ia berharap dengan Bimtek ini, ada satu perubahan besar yang akan dilakukan MRP nanti, berbeda dengan tahun kemarin, sehingga MRP bersama orang Papua bisa menunjukan eksistensinya di atas tanahnya sendiri.

Sementara itu, Herry Ario Naap, Bupati Biak Numfor, bersama segenap jajaran dan masyarakat menyambut baik kehadiran seluruh pimpinan dan staf MRP berkenan melaksanakan Bimtek di Biak Numfor.

“Kami harap Bimtek yang dilakukan MRP dalam beberapa hari mendatang dalam pelaksanaan diharapkan akan membawa sebuah arah kebijakan baru dalam mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai harapan gubernur Papua,” katanya. (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

Gubernur Papua tak hadir, mahasiswa eksodus batal baca pernyataan sikap

Author mrppapua Posted on
738 views
0
Pertemuan Mahasiswa Eksodus Papua dengan Pejabat Papua difasilitasi oleh MRP di halaman kantor MRP kemarin. – Foto/Humas MRP

 

Jayapura, MRP– Perwakilan kelompok mahasiswa eksodus membatalkan pembacaan pernyataan sikap mereka dalam rapat terbuka yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua atau MRP di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Pernyataan sikap itu batal dibacakan karena Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri rapat terbuka yang mempertemukan para mahasiswa eksodus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua itu.

Pemimpin kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura, Eko Pilipus Kogoya menyatakan pihaknya tidak akan menyampaikan pernyataan apapun sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama-sama menemui kelompoknya. Hal itu nyatakan Kogoya dalam rapat terbuka yang digelar di halaman Kantor MRP itu.

“Sikap apapun tidak akan kami baca di sini. Kami hadir hanya mau mendengar penyampaian dari Forkopimda Provinsi Papua,” ujar Kogoya dihadapan Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen, serta sejumlah perwakilan dari Kepolisian Daerah Papua, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, dan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Kogoya menegaskan pihaknya telah dua kali bertemu dengan pimpinan MRP, meminta MRP mempertemukan para mahasiswa eksodus dengan Gubernur Papua bersama-sama Ketua MRP dan Ketua DPR Papua. “Kami pernah minta Ketua MRP memfasilitasi [kami agar bisa bertemu] Bapak Gubernur. Kami mahasiswa eksodus sesuai perkataan,” kata Kogoya.

Ketua MPR, Timotius Murib mengatakan rapat terbuka itu diharapkan menjadi pertemuan satu arah, di mana Forkopimda Provinsi Papua akan mendengarkan aspirasi mahasiswa eksodus terkait penyelesaikan masalah mahasiswa eksodus maupun kasus rasisme Papua. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa eksodus kepada Gubernur Papua.

Murib juga menyatakan Sekda Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen akan memberitahu Gubernur Papua agar menemui mahasiswa eksodus. Forkopimda akan sampaikan [aspirasi mahasiswa eksodus] melalui Sekda,” kata Murib.

Hery Dosinaen menyatakan ia akan segera melaporkan hasil rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu kepada Gubernur Papua. “Kami akan sampaikan. Beliau pasti akan bertemu dengan adik-adik semua,” kata Dosinaen kepada para mahasiswa eksodus.D

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyatakan pertemuan para mahasiswa eksodus dengan Forkopimda pada rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu awal yang baik untuk segera menyelesaikan masalah para mahasiswa eksodus yang terlanjur pulang ke Papua. “Kalau tidak selesai hari ini, mungkin ada waktu lain,” katanya merespon aspirasi mahasiswa. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Meeting postponed, ‘exodus’ students still wait to see Papua Governor

Author mrppapua Posted on
512 views
0
The Chairperson of Papuan People’s Assembly Matius Murib during a dialogue with the exodus students’ group at his office’s lawn, Jayapura, Thursday (9/1/2020). -Jubi/Courtesy Papuan People’s Assembly

 

Jayapura, MRP – The exodus students’ goal to meet and have a dialogue with Papua Governor and the Chairs of Papuan House of Representatives and Papuan People’s Assembly on Thursday (16/1/2020) had not yet materialized. The Chairperson of Papuan People’s Assembly Timotius Murib, who set up the meeting, announced it has to postpone.

“Last week the students asked [to meet the governor and the House of Representative’s chairperson on] Thursday. But we asked them to wait for the governor to schedule the meeting,” Murib told Jubi in Jayapura on Thursday.

Following the mob’s persecution and racism taunt towards Papuan students in Surabaya on respective 16 and 17 August 2019, thousands of Papuan students studying in various Indonesian regions, have returned home to Papua in exodus wave. The seizure and persecution by security forces and local mobs to their boarding houses and accommodation drove the feeling of unsecured amongst the Papuan students. Therefore, many of them decided to discontinue their study and return home to Papua.

The Papua Police Chief estimated that the number of exodus students coming from various tertiary institutions from external Papua reaches three thousand. By contrast, the Central Post of Exodus Students in Jayapura said their current number is six thousand.

On January 2020, 146 people identified themselves as members of the Central Post of Exodus Students came to the office of Papua’s People Assembly asking the Chairperson Timotius Murib to schedule a meeting with the governor Lukas Enembe and the chairperson of Papuan House of Representative Jhony Banua Row. They said that they wanted to convey their statement regarding the issue of racism towards Papuans through this setup.

The meeting previously scheduled for taking place on Thursday this week, but Murib said it had to postpone due to further acknowledgement from the governor. Furthermore, he said his office (Papuan People’s Assembly) would notify the students if the Papuan Governor is already in Papua because the Governor Enembe also wants to meet the exodus students. Even the governor has tried several times to meet the exodus students but continued to reject by the students.

“In 2019, [when the case of] racism increased, the governor came to Surabaya to meet the students but failed [to meet. After the governor] arrived in Papua, he [had] invited [the exodus students in a meeting], but the students rejected it,” said Murib.

Now, the representatives of the Central Post of Exodus Students asked for a meeting with the Papuan Governor. Personally, Murib said he hopes the meeting would immediately happen. He said it is crucial because it contains the issue of the future of these students, those who expected to become the foundation of Papua’s future.

“Education is more important, because [education will become an investment] of their future and this nation. Therefore, we are waiting for the governor to set up the meeting with the students,” said Murib.

In the meantime, Kaitanus Ikinia from the Central Post of Exodus Students confirmed that the students already received notification about this postponement. “Today is cancelled. [We knew] after communicating with the Papuan People’s Assembly,” Ikinia texted Jubi on Thursday. (*)

 

Sumber: https://eng.jubi.co.id

 

Read More