Categories Berita

MRP berharap rekonstruksi kantornya segera selesai

 

Ruang di kantor MRP yang dibakar – Jubi/Arjuna Pademme.

 

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP berharap rekonstruksi atau pembangunan kembali Kantor MRP yang terbakar dalam amuk massa 29 Agustus 2019 segera selesai. Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/1/2020).

Saat ini, rekonstruksi Kantor MRP masih berlangsung, untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang terjadi saat massa membakar kantor itu pada 29 Agustus 2019 lalu. Dalam peristiwa itu, sejumlah tujuh ruangan di dalam gedung kantor MRP terbakar, termasuk ruang sidang utama, ruang umum, dan ruang Bagian Keuangan MRP.

Pembakaran kantor itu terjadi pada 29 Agustus 2019, saat belasan ribu warga Kota Jayapura menggelar unjukrasa damai untuk memprotes kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. Saat barisan terdepan pengunjukrasa telah meninggalkan Kantor MRP dan berjalan kaki dengan tertib menuju Kantor Gubernur Papua, sekelompok orang membakar kantor itu.

Murib menyatakan pembakaran itu membuat sejumlah staf harus berbagi ruang kerja. Ruang kerja Kepala Bagian Persidangan misalnya, berpindah dari gedung utama ke gedung 2 MRP. MRP juga harus memindahkan sidang mereka ke salah satu hotel di Jayapura, karena ruang sidang utama tak bisa dipakai.

“Kami berharap tujuh ruangan yang hilang [terbakar] segera selesai diperbaiki. Kami lihat sampai sekarang kelihatan belum selesai. Kami akan cek proses pembangunan yang berlangsung,” kata Murib.

Ia mengatakan pengecekan akan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi Kantor MRP. “Kami akan bicara dengan kepala tukang, [karena] kami berharap [perbaikan itu] segera selesai. Kami akan dukung supaya cepat selesai,” ujar Murib.

Kepala Bagian Keuangan MRP, Anes Telenggen membenarkan ruang kerja Bagian Keuangan MRP turut terbakar dalam amuk massa 29 Agustus 2019. “[Saya] sementara bergabung ke ruang di gedung belakang ini,” kata Talenggen.(*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

Ketua DPR Papua minta mahasiswa eksodus utamakan pendidikan

Ketua DPR Papua Jhon Banua Rouw saat memberikan arahan di rapat terbuka bersama mahasiswa Eksodus Papua di halaman kantor MRP – Foto/Humas MRP

 

Jayapura, MRP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Papua, Jhony Banua Rouw meminta para mahasiswa eksodus yang terlanjur meninggalkan kuliahnya demi pulang ke Papua mau mengutamakan pendidikan. Pesan itu disampaikannya dalam rapat terbuka Majelis Rakyat Papua yang mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Di hadapan para mahasiswa eksodus yang menghadiri rapat terbuka di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) itu, Rouw meminta para mahasiswa eksodus memikirkan masa depan dirinya dan masa depan Papua. Ia menyatakan masa depan Papua yang bebas dari ketertinggalan bergantung kepada para mahasiswa hari ini.

“Kami harapkan adik-adik mengutamakan pendidikan. Kalian adalah masa depan bangsa ini, masa depan Papua,” kata Rouw.

Ia berharap para mahasiswa eksodus bisa meneruskan perjuangan membangun Papua. “Kami akan tinggalkan semua ini. Saya sudah empat periode di DPR. Saya akan tinggalkan itu,” ujar Rouw.

Ia juga mencontohkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen yang pada akhirnya akan memasuki masa purna karya. “Adik-adik yang akan meneruskan itu. Adik-adik, lihat masa depan,” katanya.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Rouw menyatakan perbedaan pendapat dalam proses pembangunan Papua tidak boleh menghalangi pembangunan Papua menjadi lebih maju dan cerdas. “Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tujuan satu, membangun Papua,” ungkapnya.

Rouw menyatakan siap untuk mendiskusikan masalah pembangunan Papua dengan para mahasiswa eksodus. “Kami membuka diri, tidak harus pertemuan seperti ini. [Kalau] ada waktu, [silahkan] datang, kami siap terima,” janjinya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan dirinya sangat prihatin dengan kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, karena telah membuat ribuan mahasiswa Papua meninggalkan kuliah mereka dan pulang ke Papua. “Banyak mahasiswa yang meninggalkan studi,” kata Murib di depan para mahasiswa eksodus.

Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, MRP telah melakukan beberapa langka bersama pemerintah daerah.”[Kami] mendata mahasiswa eksodus, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah kota studi untuk menjamin jaminan keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di sana. [Kami juga] menyiapkan fasilitas mahasiswa [kembali] ke kota studi,”ungkapnya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Anggota MRP: MG berada di Wamena saat karyawan Istaka Karya dibunuh

Majelis Rakyat Papua akan meluncurkan buku “Kekerasan tak Berujung di Nduga” di Jayapura, Papua, pada Senin (9/12/2019). – Jubi/Benny Mawel

 

Jayapura, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Luis Madai menyatakan MG, orang yang dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya, tidak berada di Nduga pada saat pembunuhan itu terjadi. Madai menyatakan MG berada di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Hal itu dinyatakan Luis Madai di Jayapura, Rabu (22/1/2020). “Waktu kejadian [pembunuhan itu], MG berada di Wamena bersama [keluarganya],” kata Madai.

Luis Madai meminta polisi adil dan cerdas dalam mengusut kasus pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya itu. Madai menyebut penyidikan polisi dalam perkara MG terkesan seperti memanfaatkan orang yang tidak tahu menahu tentang hukum dan bahasa Indonesia, lalu dijadikan tersangka.

“Polisi harus melihat dengan jelas siapa pelaku yang sebenarnya. Kalau melihat dengan jeli, ada orang yang layak polisi tangkap dan adili,” kata Madai.

Madai mencontohkan Egianus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang telah mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan itu. Madai juga menyebut polisi seharusnya mendalami kesaksian Jhoni Arung sebagai penanggung jawab lapangan PT Istaka Karya.

“Egianus Kogoya itu jelas-jelas otak yang harus polisi tangkap. Tetapi Egianus tidak ditangkap hingga hari ini,” kata Magai. Magai juga meminta polisi mendalami keberadaan Jhony Arung, salah satu pekerja PT Istaka Karya yang lolos dari pembunuhan itu.

Pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, pada 2 Desember 2018. Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya.

Proses hukum terhadap MG menjadi kontroversi. MG sendiri ditangkap Satuan Tugas pada Mei 2019, dan diserahkan ke Polres Jayawijaya. Lokasi penangkapan MG pun jauh dari lokasi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya yang terjadi di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Polisi sendiri mengakui MG bukan anggota TPNPB kelompok Egianus Kogoya. Pada 15 Agustus 2019, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya menggelar rekonstruksi penembakan di halaman Markas Polres Jayawijaya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya Dalam rekonstruksi itu, MG melakukan sekitar 30 adegan penembakan tersebut.

Usai rekonstruksi itu Kaur Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, Ipda Alexander menjelaskan kepada Jubi bahwa MG bukan anggota kelompok bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya. Alexander menyebut MG adalah simpatisan kelompok Egianus Kogoya.

Pada 17 Desember 2019, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya, AKP Suheriadi mengumumkan MG telah diterbangkan ke Jakarta, dan akan menjadi persidangan di Jakarta. Saat itu Suheriadi menyatakan menyatakan MG ditetapkan tersangka karena berada di Puncak Kabo pada saat pembunuhan itu terjadi. “MG ikut memastikan apakah korban yang telah ditembak sudah meninggal atau belum, dengan cara menusuk tubuh korban,” kata Suheriadi kepada Jubi pada 17 Desember 2019.

Proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjadi perhatian banyak pihak. Pada 17 Januari 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersurat kepada Ketua PN Jakarta Pusat, meminta majelis hakim mempertimbangkan perlunya pemeriksaan gigi untuk memperkirakan usia MG. KPAI mengirimkan surat itu setelah menerima informasi bahwa MG masih berstatus anak, namun diadili di peradilan umum.

MRP sendiri telah menerbitkan laporan investigasi MRP berjudul “Kekerasan tak Berujung”. Laporan itu menyimpulkan pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya tidak terjadi secara spontan, dan didahului serentetan peristiwa yang melibatkan kelompok bersenjata TPNPB dan pekerja PT Istaka Karya. Laporan investigasi MRP berjudul “Kekerasan tak Berujung” itu antara lain mengulas keberadaan Jhoni Arung dalam rangkaian peristiwa yang berujung kepada pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya itu.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

Gubernur Papua tak hadir, mahasiswa eksodus batal baca pernyataan sikap

Pertemuan Mahasiswa Eksodus Papua dengan Pejabat Papua difasilitasi oleh MRP di halaman kantor MRP kemarin. – Foto/Humas MRP

 

Jayapura, MRP– Perwakilan kelompok mahasiswa eksodus membatalkan pembacaan pernyataan sikap mereka dalam rapat terbuka yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua atau MRP di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Pernyataan sikap itu batal dibacakan karena Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri rapat terbuka yang mempertemukan para mahasiswa eksodus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua itu.

Pemimpin kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura, Eko Pilipus Kogoya menyatakan pihaknya tidak akan menyampaikan pernyataan apapun sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama-sama menemui kelompoknya. Hal itu nyatakan Kogoya dalam rapat terbuka yang digelar di halaman Kantor MRP itu.

“Sikap apapun tidak akan kami baca di sini. Kami hadir hanya mau mendengar penyampaian dari Forkopimda Provinsi Papua,” ujar Kogoya dihadapan Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen, serta sejumlah perwakilan dari Kepolisian Daerah Papua, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, dan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang. MRP akhirnya mencoba membuat rapat terbuka pada Rabu, untuk mempertemukan mahasiswa eksodus dengan Forkopimda Papua.

Kogoya menegaskan pihaknya telah dua kali bertemu dengan pimpinan MRP, meminta MRP mempertemukan para mahasiswa eksodus dengan Gubernur Papua bersama-sama Ketua MRP dan Ketua DPR Papua. “Kami pernah minta Ketua MRP memfasilitasi [kami agar bisa bertemu] Bapak Gubernur. Kami mahasiswa eksodus sesuai perkataan,” kata Kogoya.

Ketua MPR, Timotius Murib mengatakan rapat terbuka itu diharapkan menjadi pertemuan satu arah, di mana Forkopimda Provinsi Papua akan mendengarkan aspirasi mahasiswa eksodus terkait penyelesaikan masalah mahasiswa eksodus maupun kasus rasisme Papua. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa eksodus kepada Gubernur Papua.

Murib juga menyatakan Sekda Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen akan memberitahu Gubernur Papua agar menemui mahasiswa eksodus. Forkopimda akan sampaikan [aspirasi mahasiswa eksodus] melalui Sekda,” kata Murib.

Hery Dosinaen menyatakan ia akan segera melaporkan hasil rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu kepada Gubernur Papua. “Kami akan sampaikan. Beliau pasti akan bertemu dengan adik-adik semua,” kata Dosinaen kepada para mahasiswa eksodus.D

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyatakan pertemuan para mahasiswa eksodus dengan Forkopimda pada rapat terbuka di halaman Kantor MRP itu awal yang baik untuk segera menyelesaikan masalah para mahasiswa eksodus yang terlanjur pulang ke Papua. “Kalau tidak selesai hari ini, mungkin ada waktu lain,” katanya merespon aspirasi mahasiswa. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More