MRP Gelar RDP Bersama Masyarakat Tabi dan Saireri, Bahas Definisi Orang Asli Papua

Foto : Humas Sekretariat MRP

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Papua Wilayah Tabi dan Saireri untuk membahas definisi Orang Asli Papua (OAP), Jumat (30/10/2026), bertempat di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Papua.

Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menyampaikan bahwa pelaksanaan RDP ini merupakan langkah penting untuk menghimpun aspirasi, pandangan, serta pemikiran masyarakat Papua dalam merumuskan pemahaman bersama mengenai definisi Orang Asli Papua.

Menurut Nerlince, pembahasan tersebut menjadi sangat penting di tengah dinamika dan situasi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang terbuka agar masyarakat Papua dapat menyampaikan pendapat dan menentukan pandangan bersama berdasarkan nilai-nilai serta identitas orang asli Papua.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok pemuda, serta perwakilan masyarakat lainnya. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat Papua secara menyeluruh.

Nerlince juga menegaskan bahwa pembahasan definisi Orang Asli Papua harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam forum tersebut, berbagai pandangan dan pemikiran telah disampaikan oleh peserta RDP. Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan dirangkum dan dirumuskan dengan melibatkan kalangan akademisi untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Ketua MRP menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga berencana kembali melibatkan pimpinan gereja untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait hasil pembahasan tersebut.

Selain itu, MRP turut memperhatikan rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Nerlince berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan secara cepat dan terarah sehingga hasil rumusan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa MRP berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Papua agar rumusan mengenai definisi Orang Asli Papua benar-benar mencerminkan identitas, hak, dan kepentingan masyarakat asli Papua.