SERUI, MRP –  Rabu 1 Mei 2024 bertempat di Gedung Gereja GKPMI Elsadai Serui Kota, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pokja Agama jaring aspirasi tentang penguatan peran kelembagaan Adat, Perempuan, Agama dalam rekrutmen kursi pengangkatan DPRP maupun DPRK tahun 2024 -2029 dan Pilkada serentak 2024.

Giat ini melibatkan konstituen Sinode GKPMI tapi juga tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda maupun beberapa masyarakat adat.

Anggota MRP Provinsi Papua pokja Agama Izak R. Hikoyabi dalam giat dimaksud menuturkan kehadiran nya di kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka jaring aspirasi secara langsung dari masyarakat tentang penguatan peran kelembagaan adat, perempuan dan agama tapi juga terkait perekrutan DPRP dan DPRK, maupun pilkada serentak 2024.

“Kegiatan hari ini kita mau dengar aspirasi masyarakat termasuk apa yang sudah terjadi di Yapen tentang pemilu kemarin, bagaimana peran adat, tokoh perempuan, termasuk DPRK bagaimana serta beberapa hal penting lainnya termasuk hak politik orang asli Papua,” tandas Izak Hikoyabi wakil ketua pokja Agama MRP Provinsi Papua.

Dipilihnya kabupaten kepulauan Yapen sebagai tempat jaring aspirasi bukan tanpa alasan, karena dirinya utusan agama dari GKPMI (Gereja Kalvari Pentakosta Missi Di Indonesia) Provinsi Papua yang kini di percayakan duduk di lembaga Majelis Rakyat Papua.

“Berkaitan dengan kunjungan atau jaring aspirasi ini,karna memang nomen klatur baru yang harus di lakukan dan merupakan salah satu bagian tugas dari mrp guna memproteksi hak-hak dasar orang asli papua termasuk hak politik.,selain saya tapi juga rekan-rekan anggota MRP lainnya yang juga lakukan hal yang sama pada masing masing pokja dan saya memilih untuk ke Yapen bertemu dengan konstituen saya di sini,” kata Izak Hikoyabi.

Lewat Jaring aspirasi yang di laksanakan Majelis Rakyat Papua pokja agama di Yapen mendapat berbagai aspirasi masukan yang di sampaikan dari berbagai kalangan diantaranya mengenai keagamaan, seleksi DPRK dan DPRP maupun, pilkada serentak 2024 yang memprioritaskan bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua, serta beberapa masukan penting lainnya yang nantinya di tindak lanjuti Majelis Rakyat Papua. (*)