DPRD Biak Numfor teruskan aspirasi eks OPM kepada MRP
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2020/03/photo6287569828147472983.jpg)
![](https://mrp.papua.go.id/wp-content/uploads/2020/03/photo6287569828147472983-1024x682.jpg)
Jayapura, MRP – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Biak Numfor, Alfius Adadikam beserta rombongannya menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Senin (9/3/2020) malam. Dalam pertemuan itu, Adadikam menyerahkan surat yang berisi aspirasi para eks aktivis Organisasi Papua Merdeka yang bermukim di Biak Barat dan Biak Utara.
Rombongan Adadikam dan enam anggota Komisi I DPRD Biak Numfor itu diterima Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib. Kepada Murib, Adadikam menyerahkan surat tujuh halaman yang berjudul “Memburu Otonomi Khusus dan Mengubah Negatif Menjadi Positif”. Adadikam menjelaskan surat itu mengulas keluh kesah para eks aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Adadikam menjelaskan para eks OPM itu adalah mereka yang berjuang menuntut kemerdekaan Papua, sebelum pemerintah pusat menjawab tuntutan itu dengan pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 2001. Menurut Adadikam, para eks OPM itu merasa tidak mendapat perhatian dan tidak pernah merasakan hasil dari Otsus Papua maupun Dana Otsus Papua.
“Eks OPM sangat mengeluh, Otsus [Papua] tidak menyentuh mereka, [dan tidak] membawa perubahan. Itu aspirasi eks OPM Biak Barat dan Utara, bekas daerah operasi militer,” kata Adadikam sebagaimana dikutip dari rekaman dokumentasi Humas MRP.
Adadikam menyatakan pihaknya juga akan meneruskan aspirasi eks OPM itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Gubernur Papua, dan pemerintah pusat. Adadikam berharap para eks pejuang OPM itu bisa merasakan pembangunan dan Dana Otsus Papua.
Murib mengatakan kunjungan Komisi I DPRD Biak Numfor itu merupakan kunjungan DPRD pertama yang diterima MRP. Murib menyatakan, sejak MRP berdiri, baru DPRD Biak Numfor yang membawa aspirasi rakyat asli Papua kepada MRP.
Kamu mungkin suka
“[Untuk pertama kalinya] kami menerima kunjungan DPRD. Mereka menyerahkan aspirasi eks OPM dari Distrik Biak Barat dan Biak Utara,” kata Murib, sebagaimana dikutip dari dokumentasi Humas MRP.
Murib membenarkan aspirasi eks OPM itu. Ia mengakui, Otonomi Khusus Papua lahir bukan dari niat baik pemerintah pusat kepada Papua, melainkan dari upaya pemerintah pusat meredam tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan meredam tuntutan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menumpahkan banyak darah di Papua.
“Saya pikir itu masalah serius. Otsus [Papua] itu bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan, air mata, dan darah orang Papua,” kata Murib sebagaimana dikutip dari dokumentasi Humas MRP.
Murib menyatakan aspirasi serupa telah diterima sejumlah anggota MRP yang menjalani reses dan mengunjungi sejumlah kabupaten di Papua. Ia menyatakan MRP akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah, selaku pengambil kebijakan. “Kami akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah, supaya ada perhatian dan perubahan,” kata Murib.(*)
Sumber: Jubi.co.id