Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan meluncurkan buku tentang konflik di Kabupaten Nduga di Hotel Horison, Kota Jayapura, Papua, Senin (9/12/2019). Buku “Kekerasan tak Berujung di Nduga” itu diluncurkan menjelang Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati masyarakat internasional setiap 10 Desember. Buku itu merupakan hasil investigasi MRP terhadap situasi yang dialami para pengungsi konflik bersenjata Nduga.

Rencana peluncuran buku itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib kepada jurnalis Jubi pada Sabtu (7/12/2019). Murib menyatakan buku itu berisi catatan tentang tentang konflik bersenjata di Nduga yang menyebabkan menewaskan puluhan orang dan membuat ribuan warga sipil mengungsi sejak Desember 2018. “MRP memberi judul bukunya ‘Kekerasan tak Berujung di Nduga’,” kata Murib.

Ia menyatakan hingga kini para warga sipil yang mengungsi belum dapat kembali ke Nduga. Para pengungsi itu hidup secara tidak layak di sejumlah kantong pengungsian, dan kehilangan akses terhadap sejumlah layanan dasar ataupun pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Kondisi para pengungsi itu diabaikan pemerintah. “Melalui buku itu MRP ingin mengajak publik untuk kembali melihat situasi HAM di Nduga,” kata Murib.

Murib menyatakan MRP ingin membangun dialog konstruktif dengan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Murib menyatakan seluruh pemangku kepentingan itu harus terlibat dalam masalah kemanusiaan di Nduga. Sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP ingin menjembatani dan memperjuangkan hak orang asli Papua, terutama hak untuk hidup dan hak milik yang terabaikan dalam akibat konflik bersenjata di Nduga.

Ketua Penitia Khusus HAM MRP, Aman Jikwa mengatakan buku ini hasil investigasi MRP. Hasil investigasi itu antara lain disusul dari laporan kunjungan MRP ke kantong pengungsi Nduga di Wamena ibukota Kabupaten Jayawijaya, dan Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya.

“Tim investigasi MRP langsung turun menelusuri jejak-jejak konflik Nduga. Hasilnya buku yang akan diluncurkan,” kata Aman Jikwa.

Jikwa menyatakan dengan buku itu MRP ingin mengajak semua pemangku kepentingan melihat persoalan kemanusiaan yang terjadi di Nduga. MRP ingin mengajak semua pihak berfikir dan mengetahui kondisi rakyat Nduga sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang terabaikan hak-haknya. “Apakah rakyat Nduga itu bukan warga negara Indonesia? Kita semua harus serius memikirkan hal itu,” kata Jikwa.(*)

Sumber: Jubi.co.id