Terkait dengan kebijakan anggaran khusus dalam pembangunan di Provinsi Papua, PURT MRP lakukan temu konsultasi.
Temu konsultasi PURT MRP bersama kementrian / lembaga pemerintah pusat terkait arah baru kebijakan anggaran pembangunan Otsus Papua dengan menghadirkan pembicara Maurits V.W. Hege, S.STP Kasubdit Otsus Ditjen Otda Kemendagri, DR. M. Rusdianto Abu, S.AP, M.Si Kepala BPKAD Provinsi Papua dengan moderator Ronald Tapilatu, S.Th dari PGI - Biro Papua. Temu konsultasi ini di hadiri oleh seluruh Anggota MRP, tokoh-tokoh Papua dan para mahasiswa Papua di Jakarta. Dalam kesempatan ini Dr. Velix V. Wanggai Ketua KEPPOKP tidak sempat hadir.
"Melalui temu konsultasi PURT MRP terkait dengan kebijakan anggaran khusus dalam pembangunan di Provinsi Papua, dilaksanakan dalam rangka kita memperoleh informasi dan kebijakan dari policemaker atau decision maker atau pengambil keputusan atau kebijakan yaitu khususnya Kemendagri melalui Dirjen Otsus Papua dan juga pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur dan kepala badan keuangan sehingga tentu kita ingin memastikan bahwa penyaluran dana otonomi khusus yang dilakukan di Provinsi Papua itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat orang asli Papua oleh karena itu tentu dengan kesempatan ini kita melihat bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini maka PURT ingin menerima informasi-informasi dan kemudian ini akan kita lakukan perumusan berupa pokok-pokok pikiran ide dan gagasan yang bisa kita tindaklanjuti kepada kementerian lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap dana otonomi khusus Papua apakah itu Kementerian Dalam Negeri khususnya ditjen keuangan daerah dan juga kementerian keuangan dan tentu kita juga akan melakukan komunikasi juga dengan pihak komisi 11 DPR RI untuk bisa mendorong agar implementasi otsus di Papua ini harus didukung dengan anggaran yang memadai", ungkap Benny Swenny Ketua PURT.
Pelaksanaan ini berlangsung selama sehari, dan dilaksanakan pada Ballroom Hotel Morrissey, Menteng Jakarta Pusat. (13/11/2025)
