MRP bersama Tokoh Adat Tabi-Saireri ambil langkah tegas bagi oknum yang terlibat dalam pembakaran aksesoris mahkota Cenderawasih.
Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama para tokoh adat Tabi-Saireri menggelar rapat koordinasi terkait peristiwa pembakaran burung Cenderawasih sebagai mahkota yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II MRP Max Ohee, sejumlah para tokoh adat menyampaikan pandangan serta tuntutan mereka.
Wakil II MRP Max Ohee menegaskan bahwa lembaga MRP bersama masyarakat adat akan segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Para kepala suku dari berbagai wilayah kini tengah membahas bentuk sanksi adat yang akan diberikan. Sanksi tersebut akan disesuaikan dengan aturan dan nilai-nilai adat di masing-masing daerah.
Peristiwa ini bukan sekadar pembakaran benda, tetapi merupakan tindakan yang melukai harga diri, kehormatan, dan martabat Orang Asli Papua, oleh karena itu melalui pernyataan bersama MRP bersama parah tokoh adat Tabi – Saireri yang hasilnya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi Papua esok hari (Jumat, 24/10/2025), salah satu poin menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak BBKSDA Provinsi Papua dan semua oknum yang terlibat langsung dalam pembakaran, baik melalui proses hukum positif negara maupun hukum adat Papua. Dan juga meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan aparat penegak hukum (TNI/POLRI) untuk mengambil langkah cepat secara terbuka dan terukur guna menjaga situasi sosial agar tetap kondusif serta mencegah terjadinya provokasi dan gejolak di tengah masyarakat. (23/10/2025)
