Mengedepankan Penyelamatan Nyawa Pasien Dari Pada Pengurusan Administrasi BPJS.
MENGEDEPANKAN PENYELAMATAN NYAWA PASIEN DARI PADA PENGURUSAN ADMINISTRASI BPJS
Mengakhiri Masa Sidang IV Tahun 2025, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, melakukan kegiatan Penjaringan Aspirasi (PA), yang dipusatkan di tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten, Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. Topik utama dalam pelaksanaan PA ini adalah “ Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua”. Salah satu anggota MRP dari Pokja Agama, yaitu Korinus Reri, SP,MM, M.Ak, melaksanakan kegiatan tersebut di Kampus STFT GKI I.S. Kijne Jayapura, dihadiri oleh 60 orang peserta.
Dalam kegiatan ini banyak tanggapan kritis maupun saran dan usul yang disampaikan oleh Dosen dan Mahasiswa tentang pelayanan kesehatan, layanan BPJS, dan kinerja MRP.
Ketua STFT GKI I.S. Kijne, Pdt. Dr. Diana Jenbise, M.Th, menyampaiakan bahwa, banyak kasus yang dialami oleh para mahasiswa dan masyarakat, dimana pasien yang sakit dalam keadaan emergensi, diantar ke Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit tidak segera melakukan tindakan pertolongan, tetapi lebih mendahulukan urusan administrasi BPJS sehingga terkadang pasien tidak tertolong dan meninggal dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus mengambil langkah konkrit agar jangan selalu terkesan bahwa di Papua, pasien diantar ke rumah sakit bukan untuk sembuh tetapi untuk meninggal.
Di sisi lain, Pendeta Jenbise mengatakan bahwa, MRP harus terus bersuara tentang kondisi Orang Asli Papua yang semakin hari semakin terpinggirkan di atas negerinya sendiri. “Papua diberikan Otonomi Khusus, jadi harus ada hal-hal yang khusus seperti Aceh dan Yogyakarta, jangan hanya bentuk MRP, tetapi semua urusan Otonomi Khusus diambil alih oleh Pemerintah Pusat”.
Beberapa mahasiswa dan dosen mengusulkan agar Program Jaminan Kesehatan melalui Kartu Papua Sehat (KPS) dapat diaktifkan kembali. “Kami berharap, Program Kartu Papua Sehat (KPS) yang dilakukan pada masa Gubernur bapak Enembe diaktifkan kembali agar bisa menutupi kekurangan dari BPJS”. Mereka juga berharap agar MRP harus bersuara tentang kekerasan dan penembakan terhadap OAP yang dilakukan oleh TNI/POLRI, serta pengrusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang sedang marak terjadi di Papua. Salah satu staf juga mengusulkan agar Pokja Agama MRP menyuarakan pembatasan pembangunan Mesjid, Musholah, Pesantren dan Madrasah, serta pembatasan penggunaan Atribut Muslim yang bersifat eksklusif di Tanah Papua.
Menyimpulkan hasil diskusi dari kegiatan PA ini, anggota MRP Korinus Reri menyampaikan bahwa saran dan usulan yang sudah disampaikan akan diteruskan sebagai aspirasi yang akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno MRP, kemudian disampaikan secara resmi kepada semua jenjang pemerintahan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti. (15/12/2025)
