Sekretariat Majelis Rakyat Papua Dorong Penguatan Komunikasi Publik Berbasis Digital
Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Pelatihan Series Peningkatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Media Digital bekerja sama dengan WWF Program Papua di Jayapura, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Sekretariat sebagai upaya memperkuat kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan informasi kelembagaan.
Pelaksana Tugas Sekretaris MRP, Jhon Julias Boekorsjom, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat. Menurutnya, penguatan kemampuan kehumasan sangat penting untuk mendukung publikasi berbagai program dan kegiatan lembaga kepada masyarakat.
"Peningkatan kapasitas kami SDM Kehumasan dan umumnya Sekretariat MRP karena mereka ini mendampingi setiap anggota, 42 anggota, sehingga mereka bisa menuangkan itu di dalam publikasi terutama kepada website," ucapnya.
Menurut Jhon, sebagai lembaga kultur, MRP memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengarsipkan berbagai data penting yang berkaitan dengan identitas masyarakat Papua. Dokumentasi yang baik dinilai menjadi fondasi dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Ia berharap gagasan pembangunan pusat data dan informasi tersebut dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan. Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi nonpemerintah yang memiliki visi serupa dinilai sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program tersebut.
"WWF juga mempunyai visi tentang hutan berkelanjutan, tentang hutan adat, tentang masyarakat adat. Lembaga Kultur MRP adalah lembaga yang menjaga afirmasi dan proteksi orang asli Papua, terutama kepada hak wilayah adat dan orang asli Papua terhadap budaya," ujarnya.
Yayasan WWF Indonesia Head of Forest And Wildlife Program Papua Dr. Wika A. Rumbiak, ST., M.Sc menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) atas kolaborasi yang untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung antara WWF dan Sekretariat MRP.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat MRP. Ini merupakan pertama kalinya WWF berkolaborasi secara langsung dengan Sekretariat MRP. Hari ini menjadi momentum bagi kita untuk belajar dan berbagi pengalaman bersama, khususnya terkait berbagai upaya yang telah dilakukan WWF dalam pengembangan strategi komunikasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, selain berbagi pengalaman, WWF juga melihat banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh Sekretariat MRP, terutama dalam pengembangan materi dan produk komunikasi kepada masyarakat.
Menurutnya, komunikasi publik yang efektif harus berlandaskan data dan fakta yang akurat. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu menjelaskan secara jelas mengenai fungsi dan peran Sekretariat MRP saat ini.
“Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Sekretaris MRP bahwa setiap informasi yang dipublikasikan harus berbasis data dan fakta, serta memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat luas mengenai fungsi dan peran Sekretariat MRP,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai komunikasi tidak hanya sebatas mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus bersifat interaktif melalui dialog dan pertukaran informasi yang konstruktif.
“Harapannya, komunikasi yang dibangun tidak hanya satu arah, tetapi juga mampu memberikan ruang dialog yang interaktif dengan masyarakat, termasuk menyampaikan argumentasi yang kuat dalam proses advokasi kebijakan, terutama terkait berbagai isu strategis yang penting bagi masyarakat di Tanah Papua,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, WWF juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Sekretariat MRP, khususnya dalam isu-isu konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Ia menegaskan bahwa pendekatan konservasi yang inklusif perlu terus didorong, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam upaya pelestarian lingkungan.
“WWF ingin memperkuat kolaborasi ini, terutama dalam isu konservasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan konservasi yang inklusif. Masyarakat adat harus menjadi subjek dari konservasi itu sendiri. Praktik-praktik baik yang telah mereka lakukan dapat direplikasi dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain, baik di Tanah Papua maupun di wilayah lainnya,” tutupnya.
