Penuhi Aspirasi Pemuda OAP, MRP dan TNI AL Dorong Pemda Gunakan Dana Otsus untuk Bimbingan Persiapan Tes Militer

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi menggelar audiensi dengan Komandan Kodaeral (Dankodaeral) X Jayapura pada Senin, 27 April 2026. Pertemuan ini merespons tingginya antusiasme putra-putri Orang Asli Papua (OAP) yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Laut.

Audiensi yang berlangsung di Markas Dankodaeral X ini dihadiri oleh Ketua MRP Nerlince Wamuar, SE, M.Pd., Ketua Pansus Afirmasi Yoel Luiz Mulait, SH, beserta anggota Pansus. Rombongan disambut langsung oleh Dankodaeral X Jayapura, Mayjen TNI Mar Sugianto, M.M., M.Tr.Opsla. beserta jajaran.

Kebijakan Afirmasi dan Fleksibilitas Pendaftaran TNI AL

Dalam paparannya, Mayjen TNI Mar Sugianto menegaskan bahwa TNI AL telah melakukan berbagai penyesuaian khusus atau afirmasi untuk mengakomodasi calon prajurit OAP.

• Penurunan Standar Nilai: Standar kelulusan umum yang berada di angka 60, khusus untuk OAP dapat diturunkan menjadi 50.
• Penyesuaian Tinggi Badan: Syarat tinggi badan diturunkan menjadi 160 cm untuk bintara pria dan 158 cm untuk bintara wanita.
• Pendaftaran Terbuka Sepanjang Tahun: Kebijakan terbaru memungkinkan pendaftaran dibuka sepanjang tahun dan menampung calon peserta untuk disalurkan ke gelombang tes berikutnya. Bahkan, siswa kelas 3 SMA yang masih dalam persiapan lulus sudah diperbolehkan untuk mendaftar.

Kendala Kesehatan, Psikologi, dan Finansial Calon Prajurit

Meskipun kuota dan afirmasi telah diberikan, pihak TNI AL menemukan banyak calon prajurit OAP yang berguguran di tahap seleksi karena kurangnya persiapan.

• Sebagian besar peserta bermasalah pada tes kesehatan dan psikologi.
• Ditemukan beberapa kasus penyakit menular yang tidak bisa ditoleransi dalam standar kesehatan militer, seperti sifilis, hepatitis B, dan TBC.
• Kendala lainnya adalah masalah finansial. Terdapat kasus di mana peserta OAP sudah lulus tes di tingkat daerah dengan nilai yang bagus, namun gagal berangkat mengikuti tes pusat di Jawa karena tidak memiliki biaya transportasi.

MRP Desak Pemda Berperan Aktif Melalui Dana Otsus

Melihat kondisi tersebut, Ketua MRP Nerlince Wamuar mengkritisi kurangnya fokus kepala daerah di Tanah Papua dalam menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendidikan. Ia menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang kerap mengirim anak-anak ke luar daerah dengan biaya fantastis, namun mengabaikan persiapan anak-anak Papua yang ingin masuk ke instansi militer.

"Kalau anak-anak Papua tidak lolos, yang disalahkan MRP. Padahal anggaran ada di pemerintah daerah, dengan peruntukan jelas: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur," tegas Nerlince.

Senada dengan hal tersebut, Mayjen Sugianto menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan program Bimbingan Belajar (Bimbel) terpadu menggunakan dana Otsus. Program pembinaan selama kurang lebih 3 bulan ini sangat krusial agar peserta siap menghadapi tes psikologi dan fisik. Biaya yang dibutuhkan diestimasi tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta per anak.

Pengawasan Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, Pansus Afirmasi MRP berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pengawasan langsung dalam setiap proses rekrutmen TNI AL untuk memproteksi OAP. Ketua Pansus Afirmasi, Yoel Luiz Mulait, menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kodaeral X agar MRP dapat secara langsung memantau jadwal dan tahapan seleksi.

"Supaya kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa MRP sedang mengawal proses. Anak-anak Papua ini butuh dukungan masyarakat, orang tua, dan pemerintah daerah," tutup Ketua MRP.