Tag: SDM Papua

Categories Berita

Layanan Penkes Kritis, MRP Soroti Kebijakan Satu Pintu di Jayawijaya

Author mrppapua Posted on
438 views
0

JAYAPURA, MRP — Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan satu pintu di kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dianggap sebagai penghambat jalannya efektifitas pendidikan dan kesehatan di distrik dan kampung yang jauh dari perkotaan.

Demikian diungkapkan Yoel Luiz Mulait, wakil ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), menanggapi tak maksimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terus dikeluhkan masyarakat di kabupaten Jayawijaya.

Kata Mulait, dalam beberapa pekan terakhir media massa memberitakan masih adanya sekolah yang tak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama tiga tahun, kantor distrik dan rumah dokter yang hilang dalam rerumputan akibat tak ada aktivitas.

“Kondisi seperti itu seharusnya dikontrol oleh kepala distrik di masing-masing wilayahnya. Tidak ada pengawasan membuat semua berjalan sesukanya. Kepala distrik dan staf yang tidak masuk kantor, kepala sekolah dan guru tidak di tempat tugas, itu kan sangat disayangkan,” tuturnya.

Faktor lain, kata Mulait, pemerintahan selama empat tahun berjalan di kabupaten Jayawijaya hanya berpusat di kota Wamena saja. Hal itu mengakibatkan aktivitas di distrik dan kampung tak efektif.

“Urus KTP saja semua di kota. Kenapa tidak diarahkan ke kantor distrik masing-masing supaya ada aktivitas pemerintahan di distrik? Dengan adanya aktivitas di distrik, kepala distrik punya kewajiban untuk kontrol Puskesmas, Pustu, dan sekolah yang ada di wilayahnya. Seharusnya begitu,” kata Yoel.

Bila proses pemerintahan terfokus di kabupaten, ia pastikan aktivitas pemerintahan di distrik dan kampung tak akan berjalan efektif. Solusinya, kepala daerah harus berikan kewenangan penuh kepada bawahannya yaitu kepala distrik dan kampung untuk jalankan administrasi di sana.

Akibat dari itu kasus HIV/AIDS juga makin meningkat. Penyebabnya tak ada pengawasan serius dari pemerintah maupun dinas terkait.

“Nanti ada kasus baru muncul dan baku tegur. Itu yang tidak boleh terjadi. Kebijakan seperti ini disayangkan sekali,” kata Mulait.

Keluhan selalu diutarakan mengingat buruknya fakta di lapangan. Seperti kepala suku dan warga masyarakat yang ada di distrik Musatfak, bahkan mendesak Pemkab Jayawijaya segera ganti kepala Puskesmas (Kapus) distrik Musatfak.

Lazarus Alua, kepala suku di wilayah itu sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan dari tenaga medis kesehatan yang ditugaskan di Puskesmas Musatfak.

Karena, kata Alua, petugas medis sering datang terlambat untuk membuka jam pelayanan. Belum lagi petugas datangnya cepat dan pulang lebih awal. Banyak pasien yang mau berobat, terpaksa harus menunggu bahkan memilih pulang ke rumah. Kadang pergi berobat ke kota Wamena.

Beberapa waktu lalu juga heboh dengan macetnya akivitas KBM di SD Negeri Logotpaga, distrik Asologaima. Selama tiga tahun anak-anak di sana tak lagi belajar. Penyebabnya, kepala sekolah dan guru tak di tempat tugas. (*)

Read More
Categories Berita

MRP Minta TNI/Polri Tidak Duduki Sekolah dan Fasilitas Umum di Papua

Author mrppapua Posted on
619 views
0
Pelajar di Yahukimo Papua Tolak TNI/Polri Duduki Sekolah Mereka – Dok

SENTANI, MRP – Anggota Kelompok Kerja Adat, Majelis Rakyat Papua, Engelbertus Kasipmabin menyatakan penambahan pasukan TNI/Polri yang menjalankan operasi di Papua tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga banyak fasilitas umum diduduki TNI/Polri.

Kasipmabin mengkritik banyaknya sekolahan, puskesmas, atau kantor aparat sipil yang dijadikan pos keamanan TNI/Polri, karena hal itu mengganggu aktivitas warga Papua. Kasipmabin menyatakan tambahan pasukan TNI/Polri yang dikirimkan ke Papua tidak memiliki tempat tinggal.

“Pengiriman anggota ke masing-masing daerah, [namun] mereka tidak punya tempat tinggal, atau asrama yang bisa menampung mereka,” kata Kasipmabin dalam Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota MRP di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (4/2/2022).

Ia pun mempertanyakan bagaimana TNI/Polri mengelola tambahan pasukan yang mereka kirimkan ke Papua.

“[Mereka dengan cara paksa atau terhormat ambil tempat tinggal masyakarat, sekolah, puskesmas, [atau] rumah warga. Kalau bisa,  bangun dulu tempat buat mereka, agar bisa menampung mereka [dan] tidak menganggu masyakarat setempat,” ucapnya.

Kasipmabin menilai upaya menjadikan TNI/Polri sebagai tenaga pengajar atau tenaga medis juga tidak ditanggapi positif oleh warga, karena pada dasarnya warga justru takut dengan kehadiran TNI/Polri di lingkungan sekolah atau fasilitas pendidikan.

“Semuanya karena terpaksa, masyakarat takut, dan bahkan guru juga takut. Mereka lari karena ditanya soal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. [Pasukan TNI/Polri] selalu tanya [hal itu] kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” jelas Kasipmabin.

Kasipmabin menyarankan pemerintah pusat menempuh strategi lain selain mengirimkan pasukan tambahan ke Papua, karena dampak pengiriman pasukan itu justru memperburuk situasi di Papua.

“Gunakan strategi yang negara ini miliki. Panggil pihak TPNPB, lalu duduk berdialog,” ujarnya.

Kasipmabin juga meminta pasukan TNI/Polri tidak menduduki lahan, kebun, dan tempat tinggal warga. Penggunaan fasilitas publik seperti sekolah dan puskemas yang berada di sekitar permukiman warga untuk kepentingan pasukan TNI/Polri justru membahayakan warga sipil di lokasi itu, membuat warga sipil takut dan akhirnya mengungsi.

“[Seharusnya] TNI/Polri siapkan lapangan perang, dan panggil OPM datang berperang [di situ], itu yang bagus. Jangan buat masyakarat jadi kacau, [sebagaimana terjadi di] Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang dan daerah konflik lainnya. Kami lihat pengungsi berhamburan di mana-mana,” ujar Kasipmabin.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua meminta pasukan Brimob yang menempati tiga bangunan sekolah di Kabupaten Yahukimo meninggalkan bangunan sekolah itu.

Hal itu disampaikan Direktur LBH Pers, Emanuel Gobay SH MH dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (21/1/2022).

Gobay menyatakan pasukan Brimob telah menempati tiga bangunan sekolah di Kabupaten Yahukimo sejak 3 Oktober 2021. Menurutnya, ketiga bangunan sekolah yang ditempati pasukan Brimob itu adalah gedung SMA Negeri NINIA, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo.

“Akibat penempatan itu, para siswa tidak bisa bersekolah dan proses belajar mengajar terhenti total,” demikian keterangan pers LBH Papua.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Faizal Ramadhani yang menjadi salah satu pemateri dalam Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP pada pekan ini menyatakan pasukan tambahan Polri di Papua seharusnya tidak menggunakan fasilitas umum.

Ia mengatakan pimpinan Polri telah mengevaluasi sejumlah satuan yang sempat menempati fasilitas umum seperti sekolah.

“Dalam pengiriman pasukan dan personil Polri, [seharusnya mereka] tidak tinggal di sekolah. Kami juga menyadari beberapa waktu lalu [ada pasukan yang menempati fasilitas umum, hal itu] juga sudah ada di media. Hal itu menjadikan bahan evaluasi bagi kami kepolisian. Di beberapa daerah kami sudah membangun barak, di Nduga, Pegunungan Bintang, dan beberapa  daerah lainnya. Mungkin ada beberapa wilayah yang [masih] mengunakan fasilitas umum,” ujarnya. (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More
Categories Berita

MRP Bersama Pimpinan Lintas Agama dan Polresta kota Jayapura Bahas Kamtibmas Jelang Nataru

Author mrppapua Posted on
676 views
0
Kegiatan Reses masa sidang IV tahun 2021 Dr. H. Toni Wanggai, anggota Pokja Agama MRP bersama tokoh-tokoh lintas agama di Jayapura – Humas MRP

 JAYAPURA, MRP – Menjaring aspirasi masyarakat orang asli Papua, Dr. H. Toni V.M Wanggai, S,Ag, MA anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Agama melakukan reses Bersama pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Persekutuan Gereja-gereja Se Kota (PGGS) dan Polresta kota Jayapura terkait bahaya minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang lainnya serta menjaga Kamtibmas dan kerukunan umat beragama menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, menyambut baik reses ini karena isi dan tujuan kegiatan jelas, untuk bagaimana penyakit masyarakat kita bias tangani supaya tidak ada lagi korban jiwa dari miras khususnya orang asli Papua.

“Kami dari tokoh-tokoh lintas agama komitmen untuk mendukung penuh keputusan MRP yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Majelis Rakyat Papua nomor 4 tahun 2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya,” kata Pdt. Biniluk.

Ia berharap dengan adanya reses pokja Agama MRP ini dari tokoh-tokoh lintas agama akan sosialisasi di mimbar-mimbar agama masing-masing.

“Supaya dengan harapan di tahun 2022 jangan ada lagi korban karena minuman alcohol maupun narkotika lainnya,” harapnya.

Sementara itu, Dr. H. Toni V.M Wanggai, S,Ag, MA anggota Pokja Agama MRP usai melakukan reses masa sidang IV tahun 2021 mengatakan Majelis Rakyat Papua sampai saat ini masih terus mensosialisasikan Surat Keputusan MRP nomor 4 tahun 2021 tentang Miras dan obat-obatan terlarang lainnya sebagai bentuk keprihatinan MRP dengan persoalan Miras sangat membahayakan dan pemicuh tingkat kriminalitas tertinggi di provinsi Papua.

“Kami sudah melakukan sosialisasi SK nomor 4 tahun 2021 ini ke semua masyarakat Papua khususnya 5 wilayah adat, karena kita melihat bahwa dalam implementasi peraturan atau kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kurang dalam penegakan hukum,”

Sehingga, MRP melihat perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum, terutama regulasinya perlu di dorong Bersama antara pemerintah provinsi, DPR, dan seluruh komponen masyarakat agar ada keputusan tegas karena miras ini sudah sangat mengancam generasi muda orang asli Papua saat ini.

“Sehingga perlu ada regulasi tegas yang baru di tahun 2022 untuk mempertegas dalam memberikan hukuman (vonis) terhadap penjualan, pengedaran Miras yang berijin (legal) tapi di jual di luar batas-batas yang di tentukan,” katanya.  (*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Waket I MRP Apresiasi Respon Cepat Pemprov Papua Bangun Asrama di Tomohon

Author mrppapua Posted on
835 views
0
Waket I MRP Yoel Luiz Mulait saat menyerahkan rekomendasi pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon yang di terima langsung oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Elpius Hugi, MA. – for Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Setelah penantian panjang, akhirnya pembangunan asrama Kamasan VIII di Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara milik mahasiswa Papua akan dilakukan oleh Pemprov Papua di tahun anggaran 2022 mendatang.

Pembangunan asrama ini tidak terlepas dari peran Majelis Rakyat Papua (MRP), setelah kunjungan kerja wakil ketua I MRP Yoel Luiz Mulait, SH pada pertengahan Agustus 2021 di Tomohon bertemu mahasiswa asal Papua dan Papua Barat.

Yoel Luiz Mulait, SH Waket I MRP mengatakan setelah berkunjung ke Manado pertengahan Agustus untuk bertemu adik-adik Mahasiswa.

“Saya menerima aspirasi mahasiswa bahwa asrama Kamasan VIII Tomohon yang telah terbakar tahun 2019 harus segera dibangun dan aspirasi itu ditindaklanjuti oleh MRP untuk mendorong agar pembangunan asrama tersebut bersifat mendesak dan segera,” kata Yoel Mulait.

Lanjut Waket I MRP, waktu dirinya berkunjung melihat langsung kondisi asrama sangat tidak layak bagi adik-adik mahasiswa. Namun karena keadaan terpaksa mereka harus tinggal, terkesan ada pembiaran oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Namun Puji Tuhan hari ini Rabu, (15/9/2021), saya telah bertemu Plt. Sekretaria Daerah Provinsi Papua Dr. Ridwan Rumasukun, bahwa Pemprov Papua merespon baik,” kata Mulait.

Selain disampaikan rekomendasi MRP kepada Pemprov Papua juga telah disampaikan kepada DPRP, jadi MRP akan kawal rencana pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon.

Sementara itu, Plt. Sekretaria Daerah Provinsi Papua Dr. Ridwan Rumasukun, merespon aspirasi mahasiswa yang di sampaikan oleh Majelis Rakyat Papua.

“Kami respon baik Waket I MRP Yoel Luiz Mulait yang telah membantu adik-adik mahasiswa di Manado, terkait aspirasi mahasiswa untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon akan kita anggarkan pembangunan tahun 2022, kata Mulait, sebagaimana disampaikan Plt. Sekda provinsi Papua.

Kata Mulait, hari ini Plt. Sekda provinsi Papua telah disposisi rekomendasi MRP untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon.

Setelah disposisi oleh bapak Plt. Sekda, dokumen selanjutnya telah disampaikan Biro Umum Setdaprov Papua.

“Kami telah menerima aspirasi langsung dari mahasiswa sebelum di sampaikan oleh MRP, oleh sebab itu sesuai arahan bapak Sekda, kami telah usulkan untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon tahun 2022, kata Mulait, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Umum Setda provinsi Papua Elpius Hugi, MA.

MRP sangat apresiatif atas respon cepat oleh Pemprov Papua melalui Sekda dan Kepala Biro Umum telah berkomitmen untuk pembangunan asrama Kamasan VIII Tomohon yang telah menjadi kerinduan mahasiswa agar tidak terhalang aktifitas kuliah dan tempat tinggal.(*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Kunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Manado, Waket I MRP Beri Bantuan Bama

Author mrppapua Posted on
869 views
1
Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon pada Senin (23/8/2021). – Dok

JAYAPURA, MRP – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait mengunjungi  Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII di Tomohon pada Senin (23/8/2021). Mulait menyatakan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara itu ia bertemu para mahasiswa asal Papua yang tengah berkuliah di Manado, Tomohon, dan Tondano, dan mendengarkan berbagai keluhan mereka.

Usai mendengarkan keluhan mahasiswa, Mulait menyerahkan barang kebutuhan pokok berupa beras, telur, sabun cuci, sabun mandi, dan pasta gigi. Ia juga membiayai pemasangan jaringan internet asrama di Kota Manado, Tomohon dan Tondano.

“Itu sebagai perhatian kami, agar adik-adik bisa belajar tenang di asrama. Juga sedikit ada bahan makanan dan peralatan mandi,” kata Mulait.

Ketua Asrama Kamasan VIII Tomohon, Aput Kosay menyampaikan ucapan terima kasih kepada Waket I Majelis Rakyat Papua hadir di tengah mahasiswa mendengar keluhan dan membantu kebutuhan Bama.

“Selama ini mahasiswa sangat kewalahan untuk mendapat bantuan di tengah pandemi Covid-19, di tambah lagi fasilitas gedung asrama mahasiswa yang rusak membuat kami tidak nyaman belajar namun kehadiran MRP memberikan kami penguatan dengan bantuan yang di berikan,” katanya.

Dia berharap pemerintah provinsi Papua untuk tidak melupakan aset SDM Papua yang ada di luar Papua, yang sedang berjuang di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Manado, Wilson Itlay meminta Pemerintah Provinsi Papua memperhatikan kondisi mahasiswa asal Papua di Kota Manado.

“Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat jangan berpikir setelah siapkan asrama sudah cukup, tanpa berpikir makan dan minum bagi mahasiswa setiap bulan. Apalagi situasi pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak mahasiswa yang sakit karena tidak makan,” kata Itlay. (*)

Read More
Categories Berita

Ketua MRP Buka Kongres Nasional AMPTPI

Author mrppapua Posted on
780 views
0
Timotius Murib ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib membuka Kongres Nasional Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonesia atau AMPTPI yang ke IV di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (12/10/2020). Dalam sambutannya, Murib menyebut AMPTPI telah mencetak banyak pemimpin muda Papua.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan panitia mengudang Majelis Rakyat Papua untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kongres,” kata Murib kepada wartawan, seusai membuka kongres itu, Senin.

Murib mengatakan AMPTPI sejak berdiri pada 2004 telah memainkan peran penting dan berkontribusi membangun Papua. AMPTPI berhasi mencetak kader-kader pemimpin asli Papua yang berkiprah di tingkat regional Papua, Indonesia, hingga internasional.

“AMPTPI membawa perubahan, perubahan [yang] kita rasakan. Kadernya sudah berkiprah di tingkat internasional, nasional, dan lokal, baik itu di bidang birokrasi pemerintah, politik, dan bisnis,” kata Murib.

Sebagai lembaga kultural orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua memberikan dukungan penuh terhadap pelaksaan Kongres Nasional AMPTPI ke-IV. Ia berharap kongres itu bisa menghasilkan rumusan maupun rekomendasi yang bermanfaat bagi proses pembangunan di Papua.

Salah seorang pendiri AMPTPI, Ruben Magai yang kini menjadi anggota legislatif mengatakan banyak kader AMPTPI telah menjadi pemimpin di Papua. Menurutnya, AMPTPI telah berhasil mewujudkan komitmen hasil kongres pertama mereka pada 2004.

“Waktu kongres pertama, kami undang Lukas Enembe, [saat itu beliau] Wakil Bupati Puncak Jaya. [Saat itu] kami putusan mendukung [Lukas Enembe] jadi Gubernur [Papua]. Pada waktunya, kami kerja sesuai kemampuan kami,” kata Magai.

Magai bercerita, dalam kongres pertama itu Klemen Tinal menanggung biaya makan-minum selama kongres. Saat itu, para peserta kongres AMPTPI menyampaikan terima kasih, dan berharap suatu hari nanti Klemen Tinal akan memanen hasil kebaikannya. “Kini Klemen Tinal menjadi Wakil Gubernur [Papua],” kata Magai.

Ketua Pantia Kongres, Laorez Elosak mengatakan para peserta kongres AMPTPI berasal dari 16 Kabupaten di Pegunungan Papua. Mahasiswa dari Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Tolikara, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak Papua, Deiyai, Intan Jaya, Yalimo dan Dogiyai.

“Kami terpanggil untuk duduk bersama dalam kegiatan Kongres IV AMPTPI. Kongres ini akan berlangsug dari tangga 12 -15 Oktober 2020,” kata Elosak seusai pembukaan kongres.(*)

Sumber: Jubi

Read More

Categories Berita

Poltekbang Jayapura Bertemu MRP Bahas Perekrutan Putra-Putri Asli Papua Untuk Berkarir di Dunia Penerbangan

Author mrppapua Posted on
1289 views
0
Majelis Rakyat Papua (MRP) menerima kedatangan Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura, salah satu poin yang dibicarakan mengenai SDM dalam pendidikan dibidang penerbangan khususnya putra putri orang asli Papua – Humas MRP

 

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura, melakukan pertemuan guna membicarakan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua dalam pendidikan di bidang penerbangan khususnya putra-putri orang asli Papua.

Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Abepura, Kamis, (23/7/2020), pagi tadi dihadiri ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, Anggota MRP bersama Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura Benny Suherman.

Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura Benny Suherman, usai pertemuan mengatakan dirinya bersama staf berkesempatan bertemu dengan pimpinan MRP untuk membicarakan kerja sama kedepan dalam rangka membangun SDM di Papua dan Papua Barat di dunia Penerbangan.

“mudah-mudahan dari pertemuan tadi ada tindak lanjut yang nyata untuk menghasilkan program-program pembekalan pada anak-anak Papua supaya bisa berkiprah di industry penerbangan,” tuturnya.

Sementara itu Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), mengatakan MRP bersama Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura telah melakukan pertemuan guna merektrut putra-putri Papua untuk diberi pendidikan khusus di bidang penerbangan.

“Politeknik Penerbangan Papua telah mengembangkan diri ke MRP dan meminta dukungan MRP supaya MRP bisa melakukan sosialisasi atas keberadaan kampus perguruan tinggi penerbangan di Papua kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua,” tuturnya.

Murib menambahkan dengan kehadiran Politeknik Penerbangan, putra-putri asli Papua bisa direkrut masuk di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan Keinginan MRP supaya kedepan banyak putra-putri asli Papua yang bisa sekolah di penerbangan khususnya di bandara-bandara dari 28 kabupaten/kota karena mayoritas lapangan terbang yang ada di tanah Papua tingkat kesulitannya sangat tinggi

“Sehingga MRP berharap anak-anak putra daerah asli direkrut dari kabupaten masing-masing untuk dating belajar di Politeknik Penerbangan di Jayapura,” harapnya.

Untuk diketahui Politeknik Penerbangan Jayapura ada tiga program studi (prodi), yaitu manajemen lalu lintas udara, teknik listrik bandaran, dan manajemen bandar udara. Dan beralamat di Politeknik Penerbangan Jayapura, beralamat di jalan Kayu Batu, Jayapura, Papua.

 

Humas MRP

Read More

Categories Berita

MRP Akan Temui Mahasiswa Eksodus Besok

Author mrppapua Posted on
888 views
0

 

Rombongan Eko Philipus Kogoya berfoto bersama di depan Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, pada 17 Desember 2019 lalu. – Jubi/Benny Mawel

 

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP pada Kamis (9/1/2020) dijadwalkan untuk bertemu Eko Philipus Kogoya dan kawan-kawan selalu wakil “mahasiswa eksodus” yang meninggalkan kuliah mereka di berbagai kota studi di luar Papua. Kehadiran para mahasiswa eksodus itu penting untuk mengetahui aspirasi mereka.

Hal itu dinyatakan Ketua MRP Timotius Murib kepada Jubi di Jayapura, Rabu (8/1/2020). “MRP akan merima adik-adik [mahasiswa eksodus] yang mau datang,”  kata Timotius Murib.

Sejak terjadinya persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu, ribuan mahasiswa yang berkuliah di berbagai perguruan tinggal yang berada di luar Papua melakukan eksodus. Mereka meninggalkan kuliahnya, dan memilih pulang ke Papua sebagai protes atas persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Pada 17 Desember 2019 lalu, sejumlah 30 orang yang mengaku sebagai bagian dari para mahasiswa eksodus mendatangi Kantor MRP di Jayapura, Papua. Saat itu Eko Philipus Kogoya dan kawan-kawannya gagal bertemu dengan para pimpinan MRP, sehingga mereka dijadwalkan untuk bertemu pimpinan MRP pada Kamis.

Timotius Murib menyatakan MRP sangat ingin bertemu dengan para mahasiswa eksodus, untuk mengetahui aspirasi dan harapan mereka. “Hasil pertemuan ini nantinya kita sampaikan kepada Gubernur Papua,” kata Murib seusai pembukaan Sidang Pleno MPR I 2020.

Saat ditemui Jubi pada 17 Desember 2019, Eko Philipus Kogoya selaku pimpinan rombongan mahasiswa eksodus menyatakan datang untuk mengadukan nasib dan harapan para mahasiswa eksodus kepada MRP. Kogoya menyatakan jumlah mahasiswa yang memilih berhenti kuliah dan meninggalkan kota studi mereka mencapai kisaran 6.000 orang.

Kogoya menyatakan para mahasiswa eksodus juga ingin bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua. Para mahasiswa juga ingin bertemu dengan Gubernur Papua. Menurut Kogoya, para mahasiswa ingin menyampaikan pernyataan sikap mereka atas kasus persekusi dan tindakan rasisme terhadap para mahasiswa Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

“Mahasiswa eksodus masih ada di Jayapura. [Kami] tidak ke mana-mana, [dan] kami akan sampaikan [pernyataan] sikap [kami],” kata Kogoya.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More