Categories Berita

Pansus Kemanusiaan MRP Desak Pemerintah Nduga Penuhi Hak-hak Warga Pengungsi

WAMENA, MRP – Tim Pansus Kemanusiaan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendesak pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Nduga untuk segera memenuhi kebutuhan dasar warganya yang masih mengungsi di Kabupaten Jayawijaya.

Dalam kunjungan yang dilakukan selama dua hari, Sabtu (4/6/2022) dan Minggu (5/6/2022), tim Pansus Kemanusiaan MRP yang melibatkan tim medis mendatangi lokasi pengungsi Nduga di Sekom, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Sekom menjadi salah satu titik permukiman pengungsi Nduga dalam jumlah besar.

Dalam diskusi bersama pengungsi dan melihat langsung kondisi mereka, Luis Madai, Anggota MRP Pokja Adat, yang mengkoordinir tim Pansus Kemanusiaan untuk pengungsi Nduga di Jayawijaya, menyatakan prihatin atas kondisi pengungsi.

Ia menegaskan dibutuhkan tindakan cepat terutama dari pemerintah Nduga untuk menanggulangi kesusahan pengungsi dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan hingga perumahan yang layak.

“Berhubungan dengan kesehatan ini banyak anak, ibu-ibu, yang sakit. Kami melihat disini ada banyak kekurangan gizi, sanitasi, air bersih, ini menjadi masalah. Sehingga kami perlu ada perhatian dari pemerintah. Sehingga ke depan ada bantuan pemerintah terutama pemerintah Nduga bisa melihat rakyatnya yang ada di sini. Sehingga hak-hak dasar mereka bisa dilayani di sini, seperti hak mendapatkan kesehatan, perumahan yang layak, fasilitas air bersih, [serta penerangan] lampu itu bisa diperhatikan oleh pemerintah,” kata Luis Mada kepada Jubi, Minggu (12/6/2022).

Tak hanya kesehatan dan perumahan yang layak, Luis mengatakan, pengungsi Nduga terdiri dari banyak anak-anak usia sekolah namun belum mendapatkan pendidikan karena ketiadaan fasilitas dan tenaga didik.

“Selain itu, di sini kami juga melihat banyak anak-anak usia sekolah. Sehingga di sini perlu mendapatkan pendidikan yang layak, mulai PAUD karena banyak usia PAUD atau TK, lalu banyak juga usia SD. Dan, mereka ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga harapan kami pemerintah bisa memfasilitasi di tempat ini,” lagi kata Luis.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pemenuhan gizi serta penyediaan fasilitas air bersih di lingkungan permukiman.

Hal tersebut disampaikan Helena Hubby, Ketua Pokja Agama, yang juga anggota Pansus Kemanusiaan MRP yang berkunjung ke Jayawijaya.

Helena mengatakan, anak-anak yang meninggal selama dalam pengungsian juga disebabkan karena kekurangan gizi. Karenanya, ia meminta perhatian dan keseriusan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah, khususnya pemerintah Nduga dalam memenuhi hak-hak warga pengungsi.

“Banyak anak kecil yang meninggal karena kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi itu, [seharusnya] seorang ibu bisa mengatur menu dengan baik kalau itu ada air bersih, kalau ada makanan yang bergizi, dan juga kalau ada MCK yang layak. Ibu-ibu itu mereka perlu air bersih supaya mereka cuci pakaian anak-anak, masak makanan, air minum. Harusnya mereka bisa dapatkan air yang bersih tapi mereka susah sekali mendapatkan air bersih,” kata Helena.

“Oleh karena itu, saya harapkan kepada pemerintah, mohon ada perhatian khusus. Bukan pengungsi itu sudah pulang kembali dan tidak ada, tidak. [Mereka] masih ada dan sampai hari ini mereka masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah,” lagi kata Helena.

Pansus Kemanusiaan MRP untuk Pengungsi Nduga di Jayawijaya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian atas tragedi kemanusiaan khususnya pengungsi Nduga di berbagai tempat.

Salah satunya apresiasi itu diberikan kepada Kepala Suku Sekom, Zakeus Lengka, yang menerima dan memberikan lahan kepada pengungsi Nduga.

“Kami juga berterima kasih kepada kepala suku di tempat ini, Sekom, yang sudah terima pengungsi di tempat ini dan memberikan tempat sehingga mereka bisa hidup, tinggal, berkebun di tempat ini,” kata Luis.

Menanggapi itu, Kepala Suku Sekom, Zakeus Lengka mengaku menerima warga Nduga murni atas dasar kemanusiaan.

“Tidak ada alasan apa pun. Satu biji pun orang Nduga saya tidak kenal. Tapi, karena [mereka] pengungsi. Dan, mereka bagian dari kita juga secara manusiawi saya terima dan kasih tempat,” kata Zakeus saat ditanya mengapa ia menerima dan memberikan lahan bagi pengungsi Nduga.

Zakeus juga mengaku siap memberikan tempat untuk pembangunan pos pelayanan terpadu di atas lahannya agar pengungsi dan warga Sekom bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

“Jadi tempat itu saya kasi untuk bisa bikin satu pos pelayanan,” kata Zakeus. (*)

Read More
Categories Berita

Ke Papua, pimpinan MPR, DPR RI, dan DPD akan kunjungi pengungsi Nduga

anak-anak pengungsi Nduga saat kembali bersekolah di sekolah darurat yang dibangun kembali oleh tim relawan pada pertengahan Agustus 2019 di halaman Gereja Weneroma. -Jubi/Islami

Jakarta, MRP – Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD akan datang ke Papua pada 3-5 Maret 2020. Pimpinan ketiga lembaga tinggi negara itu akan mengunjungi sejumlah tempat di Papua, termasuk menemui para pengungsi Nduga yang berada di Kabupaten Jayawijaya.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI for Papua), Yorrys Raweyai di Jakarta, Jumat (14/2/2020). “Jumat pagi, kami [sudah] rapat bersama Sekretariat Jenderal [ketiga lembaga] yaitu MPR, DPR, dan DPD RI. Pimpinan ketiga lembaga [itu] akan hadir di Papua tanggal 3-5 Maret 2020,” kata Raweyai.

Raweyai mengatakan kehadiran pimpinan ketiga lembaga itu merupakan sejarah, karena mereka bersama-sama hadir di Papua untuk melihat kondisi Papua secara langsung. Ia menyatakan pimpinan ketiga lembaga itu akan mengunjungi Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, untuk melihat kondisi pengungsi asal Kabupaten Nduga di sana.

Selain menemui para pengungsi Nduga, pimpinan MPR, DPR RI, dan DPD juga pimpinan ketiga lembaga bersama MPR For Papua akan mengunjungi PT Freeport Indonesia, untuk melihat perkembangan bisnis Freeport pasca divestasi. Mereka juga akan meninjau kemajuan pembangunan sejumlah arena Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020.

Menurut Raweyai, MPR For Papua dan Panitia Khusus Papua di DPD RI telah mengundang beberapa lembaga yang diharapkan memberikan masukan kepada pimpinan ketiga lembaga itu. Ia menyatakan masukan itu dibutuhkan pimpinan ketiga lembaga untuk mengetahui solusi masalah Papua. “Apalagi muncul kasus di Nduga, dan berbagai persoalan yang menguat di dunia internasional,” katanya.

Senator asal Provinsi Papua itu menilai Papua membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasinya. Raweyai menegaskan pemerintah perlu membuka mata dan telinga untuk mendengarkan aspirasi orang Papua, dan tidak membuat kesimpulan sepihak atas kegelisahan yang saat ini berkembang di Papua.

Yorrys Raweyai menjelaskan MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua, dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI. Penyelesaian itu diharapkan bisa dijalankan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

“Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka. terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional. Apalagi kasus [pemidanaan] Mispo Gwijangge [anak yang dijadikan terdakwa kasus pembunuhan pekerja PT Istaka Karya yang justru] menjadi keprihatinan [banyak pihak],” ujarnya.(*)

 

Sumber: ANTARA

 

Read More