Categories Berita

Suara Pelanggaran HAM Akhirnya Terdengar di Dewan HAM PBB

JAYAPURA, MRP – Persoalan HAM di Papua hingga kini seperti tak berujung. Setiap tahun selalu saja ada insiden dan laporan terkait kekerasan bersenjata yang dilakukan oknum aparat keamanan. Sekalipun telah disuarakan dengan berbagai cara bahkan presiden ganti presiden, persoalan HAM masih menjadi catatan kelam bagi masyarakat yang menjadi korban.

Dari peliknya persoalan HAM di Papua juga menarik perhatian negara luar bahkan pada 8 November lalu sempat disuarakan langsung dalam forum side event di Geneva Swiss. sidang UPR (Universal Periodic Review) Dewan HAM PBB di Geneva, Swiss.

Forum ini biasa digelar menjelang sidang UPR Dewan HAM PBB. Mudahnya, semua isu HAM dikumpulkan agar dalam pembahasan nantinyaseluruh peserta sudah memahami apa materi yang akan jadi pokok pembahasan.

Dari Papua sendiri awalnya Dr Benny Giay yang diundang untuk hadir namun karena dalam kondisi tidak fit akhirnya nama Timotius Murib maju menggantikan. “Benar saat itu saya memang ke gedung PBB.  Saya diminta bicara menggantikan Dr Benny Giay yang berhalangan karena kurang sehat.  Panelis lainnya adalah Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dan aktivis KontraS, Nadine, Amnesty Internasional, Usman Hamaid.

“Saya ketika itu dibantu Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia,” kata Ketua MRP, Timotius Murib dalam penjelasannya yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (16/11). Hadir pula pada side event ini sejumlah diplomat beberapa negara, termasuk perwakilan PTRI. Dalam pertemuan ini Timotius menyampaikan bahwa yang disampaikan kala itu adalah menyangkut situasi HAM dan problem pembangunan di Papua.

Dari pelanggaran HAM masa lalu berupa marjinalisasi sampai pelanggaran HAM masa kini berupa pembunuhan dengan mutilasi hingga persoalan pengungsian. Selain itu kurangnya pelibatan orang asli Papua dalam revisi kedua UU Otsus dan pemekaran provinsi juga ikut disampaikan. Ini kondisi ril yang tak bisa dipungkiri. Ia bersyukur karena dari penyampaiannya ini perwakilan diplomat beberapa negara lantas mencatat situasi HAM di Papua serta menyampaikannya kepada Indonesia di sidang Tinjauan Berkala Universal atau UPR (Universal Periodic Review) sehari setelahnya.

Timotius juga yakin apa yang dipaparkan akan menjadi masukan yang bermanfaat untuk perbaikan situasi HAM di Papua. “Itu harapan kami semua, semoga ada perubahan dalam penanganan HAM,” tambahnya. Dalam sambutannya, Ketua MRP, Timotius Murib menyampaikan bahwa dirinya senang sekali bisa hadir dan memenuhi undangan tersebut. Iapun menjelaskan posisi MRP yakni sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang diamanatkan oleh UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memiliki wewenang khusus untuk menyelamatkan Orang Asli Papua dan tanahnya.

Ia menyampaikan 2 pendapat tentang situasi HAM dan pembangunan di Papua pada saat ini dalam perspektif MRP. Pertama situasi HAM 59 tahun lalu, pada 1 Mei 1963, Indonesia mengambil mengambil alih Papua melalui PBB. Sebelum itu, orang Papua berharap dapat hidup dengan bermartabat. Tapi sejak tanggal itu, kehidupan orang Papua telah ditandai oleh kekerasan dan pelanggaran HAM, marjinalisasi serta diskriminasi.

Akibatnya, banyak orang Papua yang kecewa dengan pemerintah Indonesia hingga secara terus menerus menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Namun, untuk menangkal itu, pemerintah sering menggunakan penggunaan kekuatan berlebihan untuk membungkam protes- protes yang dibuat oleh orang Papua.Turunnya resim orde baru membuahkan Otonomi KHusus untuk Papua.

Dimana dalam 20 tahun implementasi Otonomi Khusus Papua, penduduk Papua masih banyak yang hidup dalam ketakutan dan teror. “Hampir ratusan orang telah ditangkap, diinterogasi, diteror, disiksa, dan dibunuh oleh oknum aparat keamanan negara di beberapa daerah di tanah Papua, akhir-akhir ini kita mengetahui bersama situasi kemanusian dan pelanggaran HAM begitu meningkat khususnya di kabupaten Intan Jaya, kabupaten Puncak, kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Maybrat dan kabupaten Nduga,” bebernya.

Kondisi ini menjadi kontras dengan pengungsian internal warga dimana sejak tahun 2018 hingga November 2022, MRP mencatat telah terjadi pengungsian internal warga asal beberapa kabupaten yang sedang mengalami konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPN PB OPM. Lokasi yang disebut adalah Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Kedua, terlihat jelas bahwa budaya impunitas terpelihara dengan baik di tanah Papua.

Situasi kekerasan hak asasi manusia terus terjadi bahkan beberapa bulan lalu terjadi mutilasi / pembunuhan terhadap 4 (empat) warga sipil dan menganiaya 4 remaja oleh oknum aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Kerom dn Mimika Papua. Ini kata Timotius justru ini tidak memperlihatkan itikad baik oleh Indonesia dalam merespon pernyataan Kantor Komisioner HAM PBB tahun 2018/2019 yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyiksaan dan hukuman mati dan menyelidiki semua kejahatan yang dilakukan untuk memastikan akses orang Papua terhadap hak atas pendidikan, kesehatan dan makanan memperoleh gizi bagi orang Papua terjawab.

Lalu persoalan Otsus dan Pemekaran di Papua dalam beberapa tahun terakhir ada dua masalah serius yaitu kegagalan penerapan Otonomi Khusus bagi Papua. Catatan yang diberikan adalah pertama, permasalahan yang terkait UU No. 2/2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otsus bagi Papua. Kedua, permasalahan yang terkait dengan rencana pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Untuk yang pertama, kami menyesalkan proses perubahan UU yang tidak melalui usul dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRP, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 77 UU OTSUS. Substansinya pun banyak merugikan hak-hak orang asli Papua sehingga kami–MRP Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Kemudian pasal 77 dirasa sangat penting agar terjadi konsultasi dan partisipasi yang bermakna dari rakyat Papua, sesuai arahan bapak Presiden dalam rapat terbatas kabinet pada tanggal 11 Maret 2020 yang mengajak semua pihak, termasuk orang asli Papua untuk mengevaluasi UU Otonomi Khusus.

Bahkan atas arahan Presiden itu, MRP lalu mengadakan Kegiatan rapat dengar pendapat masyarakat di 28 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di lima wilayah adat. “Sayangnya, atas kecurigaan tertentu, upaya ini dihambat. Jajaran aparat keamanan berupaya untuk kegiatan ini tidak terlaksana meski ini merupakan kegiatan resmi lembaga MRP.  Bentuk yang dilakukan adalah menghalangi warga, membubarkan rapat, hingga menangkap dan memborgol beberapa staff MRP seperti yang terjadi di Merauke,” cerita Timotius.

Akibatnya, MRP tidak dapat melanjutkan agenda tersebut meski diberi kewenangan oleh Undang-Undang, yaitu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat orang asli Papua. Kemudian untuk masalah yang kedua, pihaknya menyesalkan proses pembentukan DOB yang tidak melibatkan representasi rakyat Papua sesuai ketentuan Pasal 76 UU OTSUS. Ketua MRP menjelaskan bahwa sebelum perubahan kedua, pasal ini berbunyi: “Pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.”

Ini artinya tanpa persetujuan dari MRP dan DPRP, tidak boleh ada provinsi baru di Papua. Intinya, jika kebijakan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi tidak lagi dilakukan atas persetujuan MRP pertanyaannya adalah apakah ini selaras dengan spirit Otonomi Khusus? Pemerintah tentu dapat melakukan pemekaran provnisi, tetapi itu untuk wilayah-wilayah yang bukan berstatus otonomi khusus, melainkan otonomi daerah.

“Dengan memperhatikan berbagai situasi obyektif itulah maka kami mengajak siapa pun terutama kita semua yang ada di sini untuk menolong kami mendorong kondisi yang kondusif di Tanah Papua,” harapnya menutup penyampaian terkait HAM dan pembangunan di depan forum tersebut. Sementara dari kegiatan selama 3 hari ini, sebuah video yang cukup menarik perhatian justru beredar.

Video berdurasi selama 42 detik ini dibuat sendiri oleh Timotius Murib usai keluar dari ruangan. Dalam video tersebut terdengar narasi bahwa video dibuat pukul 3 sore waktu Swiss dan Timotius menyampaikan pesan bahwa pihaknya sedang berjuang mendapatkan kebebasan West Papua untuk bisa berdiri beserta bangsa yang lain. Video ini cukup banyak dikomentari karena menyangkut ideology. Ada juga yang mempertanyakan soal keberadaan Ketua MRP yang berangkat ke Swiss mengunakan dana APBD.

Terkait video itu, Timotius akhirnya mengklarifikasi. Ia menjelaskan bahwa tiket dan semua akomodasi ditanggung oleh pengundang Karenanya keliru jika dikatakan dirinya memakai anggaran negara untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Disitu ada perwakilan pemerintah Indonesia dan bisa ditanyakan ke mereka atau pihak pengundang soal perjalanan dan agenda kami. Kemudian perihal video, saat itu saya juga ditemui oleh aktivis dan akademisi Filipina yang menyuarakan isu-isu Papua. Saya pikir itu bagian dari ekspresi yang sah. Saya kira rakyat Papua sering bicara seperti itu,” bebernya.

Kata Timotius sejauh disampaikan dengan cara-cara bermartabat, maka sepatutnya tidak perlu ditafsirkan berlebihan. “Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang universal, perdamaian dunia, dan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Apa pun alasannya, penjajahan harus dihapuskan,” tambah Timotus. Jadi dalam video tersebut ia menyampaikan sesuai apa yang dikeluhkan rakyat selama ini.

“Konteksnya lebih pada bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang sedang terjadi dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Saya 10 tahun dan mengalami dan merasakan itu di MRP. Disini saya pertegas juga bahwa saya tidak pernah memiliki hubungan dengan pihak manapun termasuk pihak yang berseberangan,” tegasnya.

“Saya menyampaikan itu sebagai bentuk ekspresi atas kondisi HAM di Papua, kami mempertanyakan kapan kasus HAM ini tidak lagi terjadi. Itu lebih pada kekecewaan dan harapan agar tak ada kekerasan bagi masyarakat Papua lagi dan saya pikir itu wajar,” tutupnya. (*)

 

Read More
Categories Berita

Ketua Majelis Rakyat Papua Memberikan Klarifikasi Terkait Video Singkat Dirinya di Genewa

JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan bahwa dirinya berada di di Genewa Swiss dalam forum Universal Periodic Review (UPR), dalam rangka memberikan pandangan sesama pemerintah dalam kemajuan dan perlindungan HAM, termasuk untuk penghormatan HAM terhadap kelompok penyandang Disabilitas.

Pernyataan Timotius Murib ketua MRP, ini juga merupakan klarifikasi terkait beredarnya video singkat dirinya saat berada di Genewa Swiss dalam forum Universal Periodic Review (UPR), beberapa waktu lalu. Senin, (14/11/2022).

“Setelah melihat percakapan dan flyer-flayer yang beredar baik di whatsapp MRP maupun pada group whatsapp lainnya diluar yang cenderung tendensius, maka perlu saya secara pribadi ingin menanggapi bahwa, pertama; Ketua MRP diundang personal sebagai Panelis dan difasilitasi (bukan menggunakan Perjalanan Dinas dari MRP) oleh pengundang untuk mengikuti diskusi kritis sebagai masukan bagi UPR di Geneva, Swiss Universal Periodic Review (UPR),” kata Murib.

Lanjutnya, UPR sendiri merupakan forum tukar-menukar pandangan sesama pemerintahan dalam kemajuan dan perlindungan HAM, termasuk untuk penghormatan HAM kelompok penyandang Disabilitas. Mekanisme UPR merupakan suatu kerjasama tinjau ulang 4 tahunan yang adil, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji ulang atau pun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya.

“Termasuk Indonesia yang hadir diwakili Menlu Retno Marsudu dan rombongan Kedua; yang diundang menjadi Panelis dalam diskusi kritis tersebut, bukan hanya ketua MRP,  tapi ada juga Beka Ulung Hapsara (Anggota Komnas HAM), Andy Yentriyani (Anggota Komnas Perempuan), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional), Dr. Benny Giay (Dewan Gereja Papua), dan tokoh-tokoh lainnya,” tulis Murib.

Lanjutnya, terkait video singkat ketua MRP yang beredar di group whatsapp dan media sosial lainnya, menurut saya adalah ekspresi keprihatinan MRP atas belum tuntasnya penegakkan hukum atas pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Mari berpikir yang positif supaya sehat jasmani, jiwa, dan akal-nya untuk berkarya lebih banyak lagi bagi Indonesia, terlebih khusus bagi Masyarakat Orang Asli Papua,” pesannya.

Sebelumnya sebuah kemajuan dalam proses menuju “Dialog Damai” Papua dengan Indonesia disepakati di Jenewa, Swiss oleh United Liberation Movement for Papua (ULMWP), Komnas HAM RI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada. Kesepakatan melaksanakan Jeda Kemanusiaan ini ditandatangani pada tanggal 11 November 2022.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan pencapaian penting dalam proses penjajakan menuju perundingan damai. Pada 11 November 2022 telah ditandatangani sebuah Nota Kesepahaman untuk melaksanakan Jeda Kemanusiaan Bersama di Tanah Papua,” kata Markus Haluk, Direktur Eksekutif ULMWP.

Kesepakatan ini dibenarkan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.

“Ia, kemarin memang kami menyepakati beberapa poin. ULMWP, Komnas HAM dan MRP,” jawab Beka Ulung.

Menurut Markus Haluk, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah wadah politik bangsa Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua secara bermartabat. ULMWP juga tetap menjalankan misi kemanusiaan serta menggalang dukungan diplomasi politik komunitas regional dan internasional serta mendorong untuk membuka ruang demokrasi melalui perundingan damai untuk mencari penyelesaian konflik di West Papua.

“Konflik antara bangsa Papua dan Pemerintah Indonesia yang berlangsung selama 59 tahun telah menimbulkan korban. Dalam proses penyelesaian konflik dimaksud Para Pihak antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua serta ULMWP,” ungkap Markus Haluk.

Haluk mengatakan para pihak telah tiga kali melakukan pertemuan penjajakan menuju perundingan damai, yaitu pada 15 Juni 2022, 18-19 Agustus 2022, dan 10-11 November 2022. Seluruh pertemuan tersebut berlangsung di kota Jenewa, Swiss.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini untuk melaksanakan Jeda Kemanusiaan Bersama pada wilayah tertentu di Tanah Papua. Jeda Kemanusiaan Bersama ini adalah bersyarat dan merupakan bentuk nyata atas komitmen Para Pihak dalam melanjutkan upaya penjajakan menuju perundingan damai. Nota Kesepahaman secara umum juga mengatur tentang prinsip, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan Jeda Kemanusiaan Bersama.(*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

MRP Sosialisasikan 12 Keputusan Kepada Pemilik Wilayat Suku Huwula

WAMENA, MRP – Dalam masa reses IV Majelis Rakyat Papua atau MRP melakukan sosialisasi terhadap 12 keputusannya di Wamena, Jayawijaya, Rabu (9/11/2022), khusus pemilik wilayat suku Huwula dari Watikam hingga Herae.

Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua, Yoel Luiz Mulait itu dihadiri para kepala suku/clan, pemilik wilayat suku Huwula dari Watikam hingga Herae, dengan mengusung tema besar yaitu Penyelamatan Tanah dan Manusia Papua Melalui Upaya Melestarikan Budaya Dengan Melaksanakan Keputusan Kultural MRP.

Yoel Luiz Mulait memberikan apresiasi kepada para kepala suku/clan, pemilik wilayat yang mendiami wilayah Huwulama yang terus bergerak memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat adat dan pemilik wilayat untuk tidak menjual tanah.

“Keputusan yang dibuat MRP ini tidak melawan negara, melainkan untuk melindungi tanah masyarakat adat agar bisa eksis di atas tanahnya sendiri dan menjadi tuan di negerinya, melindungi tanah untuk anak cucu mereka,” kata Mulait.

Hal itulah yang mendorong MRP mensosialisasikan 12 keputusan tersebut sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua sesuai keputusan MRP nomor 8 tahun 2022 tentang pengakuan, perlindungan, dan pelestarian areal tanah sakral orang asli Papua serta keputusan MRP nomor 3 tahun 2022 tentang larangan jual beli tanah di Papua.

“Pemekaran dan pergeseran DOB sudah di depan mata, tinggal bagaimana masyarakat Huwula melihat peluang dan tantangan yang ada, dengan tidak menjual tanah melainkan memberi kontrak/sewa tanah kepada pemerintah agar tanah tidak hilang dari pemiliknya,” harapnya.

Sementara itu inisiator Save Tanah dan Manusia Huwula di Jayawijaya, Benny Mawel, dalam pertemuan tersebut mendukung agar seluruh para kepala suku/clan, pemilik wilayat dan pemuda untuk tidak jual tanah.

“Dengan alasan pendekatan pembangunan Papua melalui pembentukan DOB bukan hanya menjadi peluang untuk orang Papua membangun kesejahteraan, tetapi menjadi tantangan bagi suku-suku asli di Papua, terutama suku Huwula suku asli di Jayawijaya ada di antara harapan dan tantangan pembangunan,” ucap Benny.

Mawel juga menjelaskan nasib tanah di era pembangunan DOB dimana masyarakat asli sebagai pemilik hak wilayat akan mengalami potensi kehilangan hak atas tanah dari berbagai macam investasi, mafia tanah, tekanan militer-kekerasan psikologis dan fisik, serta pembangunan infrastruktur.

“Sehingga perlu ada upaya-upaya untuk melindungi tanah dengan instrumen hukum internasional dan nasional yang menjamin hak hidup dan hak milik kita atas tanah, hutan, dan isinya,” kata Mawel. (*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Masa Reses IV Tahun 2022, MRP Bakal Sosialisasi 12 Keputusan

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP)  bakal menggelar sosialisasi 12 keputusan lembaga kultural Papua ini saat masa reses kurang lebih 7 hari di masing-masing konstituen di lima wilayah adat di Bumi Cenderawasih.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait, SH, usai Rapat Pleno dalam rangka Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2022 di Ruang Sidang MRP di Kotaraja, Jayapura, Senin (7/11/2022).

Masa reses keanggotaan MRP periode 2017-2022 mengusung Tema Penyelamatan Tanah dan Manusia Orang Asli Papua.

Dalam Rapat Pleno dipimpin Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait, SH, didampingi Wakil Ketua II MRP Debora Mote, SSos.

Rapat pleno tersebut dari 51 anggota MRP, hadir 33 anggota, 14 anggota absen dan 4 anggota  berhalangan tetap.

Mulait menejelaskan 12 keputusan MRP ini telah disampaikan kepada pemerintah di tingkat provinsi maupun pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, DPR Papua telah merespon bahwa 12 keputusan itu akan masuk didalam Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus.

Meski demikian, ujar Mulait, informasi dari Pemprov Papua dan DPR Papua, bahwa Perdasus yang diajukan itu untuk 29 Kabupaten/Kota. Tapi kemudian ada konsekuensi dari Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka harus  ada kelembagaan MRP di tiga DOB.

Karena itu, tuturnya, DPR Papua mengembalikan Perdasus itu kepada MRP, untuk kemudian disusun ulang untuk 9 kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Sebelumnya, MRP telah mengesahkan dan menetapkan 12 keputusan pada tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu.

  1. Keputusan Nomor 2/MRP/2022 Tentang Larangan Pemberian Nama atau Gelar Adat kepada Orang Lain di Luar Suku Pemangku Adat.
  2. Keputusan Nomor 3/MRP/2022 Tentang Larangan Jual Beli Tanah di Papua.
  3. Keputusan Nomor 4/MRP/2022 Tentang Moratorium Izin Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua.
  4. Keputusan Nomor 5/MRP/2022 Tentang Penghentian Kekerasan dan Diskriminasi oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Orang Asli Papua.
  5. Keputusan Nomor 6/MRP/2022 Tentang Perlindungan Cagar Alam di Tanah Papua.
  6. Keputusan Nomor 7/MRP/2022 Tentang Pemenuhan Hak Politik Perempuan Asli Papua dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif.
  7. Keputusan Nomor 8/MRP/2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pelestarian Areal Tanah Sakral Orang Asli Papua.
  8. Keputusan Nomor 9/MRP/2022 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Rumah Adat Orang Asli Papua.
  9. Keputusan Nomor 10/MRP/2022 Tentang Pentingnya Pemantapan dan Penataan Kembali Kedudukan MRP di Provinsi Papua.
  10. Keputusan Nomor 11/MRP/2022 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan Manggrove di Provinsi Papua.
  11. Keputusan Nomor 4/MRP/2021 Tentang Pengetatan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Obat obatan Terlarang Lainnya.
  12. Keputusan Nomor 5/MRP/2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Asli Papua di Wilayah Konflik, Khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Nduga dan Puncak di Provinsi Papua.
Read More
Categories Berita

Refleksi HUT Ke-17 MRP, Timotius Murib: Kembalikan Fungsi Majelis Rakyat Papua

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar syukuran dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 yang dibarengi perayaan hari budaya yang jatuh pada 31 Oktober 2022.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan, peringatan ulang tahun tidak sekadar upacara. Tetapi lebih merupakan refleksi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Tentu saja dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dan sebagai mitra Pemerintah Daerah demi kemajuan masyarakat,” kata Timotius kepada wartawan, Senin (31/10/2022) di Kotaraja.

Lebih lanjut dia menjelaskan, hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus (Otsus).

Karena dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua maka dibentuk Majelis Rakyat Papua yang berfungsi melindungi hak-hak masyarakat adat Papua.

“Selama ini telah dilaksanakan MRP bersama Pemerintah Provinsi dan DPRP dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, sekaligus upaya peningkatan taraf hidup dan kemajuan Orang Asli Papua secara bermartabat dan berkemanusiaan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Timotius, Itulah sebabnya pada HUT Ke-17 MRP ini dilaksanakan dengan Tema Selamatkan Manusia dan Tanah Papua Melalui Upaya Pelestarian Budaya Papua.

“Melalui Hari Budaya Papua Kita Tingkatkan Kesatuan Dalam Keberagaman Suku, Adat dan Budaya di Tanah Papua”.

Kata Timotius, peringatan hari budaya Papua sekaligus HUT Ke-17 MRP ini memang dilaksanakan secara sederhana melalui Ibadah ucapan syukur.

“MRP dalam kehadirannya bersama dengan Pemerintah Provinsi dan DPRP berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua khusunya Orang Asli Papua dalam berbagai konteksnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu di antaranya adalah upaya untuk meningkatkan besaran penerimaan khusus dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang kita kenal dengan sebutan Dana Otonomi Khusus yang semula 2 persen dari DAU Nasional menjadi 2,25 persen.

“Dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja, MRP membentuk Panitia Khusus Afirmasi dalam hal ini antara lain dalam rekrutmen anggota kepolisian dan TNI termasuk pendidikan kedinasan, yakni IPDN dan pendidikan kedinasan lainnya, Serta penegakkan HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM atau upaya penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua khususnya di daerah Pegunungan Tengah,” katanya.

Menurutbya, Ini beberapa hal di antara upaya-upaya yang dilakukan oleh MRP selama ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dan hak asasi orang asli Papua. (*)

 

Read More
Categories Berita

Timotius Murib Harap Pembentukan MRP Di Setiap Provinsi DOB Tetap Hanya Miliki Satu Kantor

JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mempunyai keinginan agar pembentukan MRP di setiap provinsi hasil DOB, hanya memiliki satu kantor yaitu di Jayapura sebagai provinsi induk.

Hal itu disampaikan Timotius Murib sesuai keinginan MRP dan dituangkan juga dalam 12 keputusan MRP, yang salah satunya meminta kepada pemerintah pusat agar MRP dari tujuh wilayah adat tetap satu atap atau satu kantor.

“MRP boleh ada di provinsi-provinsi, tetapi kantornya di dalam keputusan itu kami minta supaya berkantor di provinsi induk yaitu di Jayapura,” kata Murib kepada wartawan di kantornya, Kamis (6/10/2022).

Apalagi kata dia, saat ini gedung MRP yang baru dalam tahap pengerjaan dan akan ada 14 lantai, sehingga menurutnya sangat elok jika anggota MRP dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua ada semua di satu tempat untuk membicarakan kepentingan Tanah Papua, bukan per wilayah.

“Kalau negara paham bagian ini, saya pikir sangat baik kalau MRP berkantor tetap di satu provinsi, sama seperti DPD dari Sabang sampai Merauke, kantor perwakilannya semua di Jakarta,” katanya.

Hal ini pun telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa bulan lalu sekaligus penyerahan hasil keputusan MRP, dan kementerian mempersilakan MRP menggugat pasal yang menyebut bahwa MRP harus berdiri di provinsi-provinsi pemekaran.

“Memang kita harus buang energi lagi kalau mau gugat-gugat, apalagi saat di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak akan terima, sama seperti saat kita gugat perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus juga ditolak,” kata Murib.

“Provinsi boleh berbeda tetapi kami mau MRP seharusnya satu karena sebagai lembaga kultur. Meski di dalam perubahan undang-undang ini pemerintah pusat ingin MRP itu di masing-masing provinsi,” tambahnya. (*)

 

Read More
Categories Berita

MRP Masih Menunggu Regulasi Sebelum Masa Jabatan Berakhir November Mendatang

JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengaku masih menunggu regulasi atau mekanisme untuk mengganti pimpinan dan anggota MRP periode 2017-2022 yang akan habis masa jabatan pada 27 November 2022.

Menurutnya, sebagaimana yang pernah dilakukan saat MRP periode pertama dan kedua, pernah dilakukan saat melakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan dan anggota MRP, untuk melaksanakan tugas seperti biasanya.

“MRP Anggota akan berakhir pada 27 November 2022, tinggal sebulan lagi aktif untuk kerja. Sementara menunggu pengisian rekrutmen anggota MRP periode berikutnya, saya pikir pemerintah telah menyediakan rujukan atau dasar hukum untuk melaksanakan penambahan jika belum ada pengisian,” kata Timotius Murib kepada wartawan usai pembukaan pleno masa sidang IV, Kamis (6/10/2022) di ruang sidang MRP.

Ia menjelaskan, setelah masa jabatan 2017-2022 belum ada pengisian hasil rekrutmen anggota baru, maka pemerintah pasti akan memperpanjang masa jabatan yang ada saat ini.

“MRP ada untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus , sehingga tidak boleh terjadi. Saya pikir pemerintah pusat sudah tahu bagaimana sebaiknya agar tidak terjadi,” ujarnya.

Ia menyebutkan untuk menjaga sampai hal-hal yang telah terjadi, dan DPRP telah menyampaikan kepada MRP jika terjadi keterlambatan, tentunya MRP yang ada saat ini akan diperpanjang sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri.

“Untuk memperpanjang bulannya itu semua tergantung pada pemerintah pusat. Seperti anggota MRP periode pertama diperpanjang per enam bulan, periode kedua per tiga bulan diperpanjang lagi,” katanya.(*)

Read More
Categories Berita

MRP: Rencana Peresmian dan Pelantikan Penjabat Gubernur 3 DOB Terkesan Terburu-buru

JAYAPURA, MRP – Rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mempercepat peresmian sekaligus pelantikan penjabat Gubernur tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Papua pada akhir Oktober ini, dinilai terlalu terburu-buru.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib saat dihubungi Jubi, Rabu (5/10/2022) mengatakan, memang sejak awal pemerintah pusat terkesan ingin semuanya serba cepat, terburu-buru melakukan perubahan undang-undang Otsus, pembentukan DOB lalu pengisian perangkat seperti pelantikan penjabat Gubernur dan pengisian MRP.

Kata Murib, pemerintah seharusnya memahami bahwa tidak ada perubahan di pasal yang mengatur tentang jumlah anggota MRP yang merupakan representasi dari jumlah anggota DPR Papua. “Jadi, anggota MRP itu representasi 2 per 3 dari anggota DPR Papua. Lalu di wilayah pemekaran DOB ini kalau MRP diproses secepatnya setelah Pj. Gubernur dilantik, mau presentasikan angggota DPR Provinsi yang mana? induk atau pemekaran,” ucapnya.

Karena kata dia, hasil pemekaran Papua belum ada pengisian anggota DPR provinsinya, lalu representasi mana yang akan digunakan untuk jumlah anggota MRP.

“Ini harus konsisten, pemerintah jangan abal-abal, saya jadi heran bagaimana pemimpin hari ini semua keliru, emosional. Makanya itu MRP berikan masukan dan saran, supaya harus sesuai aturan jangan dilanggar aturan itu,” katanya.

Ia melihat baik pemerintah pusat maupun DPR RI kompak, bagaimana caranya pemekaran provinsi di Papua dipercepat meski melanggar semua batasan-batasan atau aturan, dan itu telah disahkan proses pemekaran DOB.

“Tentu saja untuk pengisian penjabat Gubernur telah dirancang oleh pemerintah pusat, jadi pada prinsipnya rakyat dalam hal ini MRP tentu tidak bisa banyak berbuat apa-apa, karena ini keinginan Jakarta, keinginan pemerintah pusat dan sudah landing sesuai kehendak mereka,” katanya.

Pada prinsipnya MRP tetap mengawal semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, dan yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang dibuat benar-benar memproteksi kehidupan orang asli Papua.

“Orang Papua itu butuh kehidupan bukan pembangunan, pembangunan itu baik tetapi jika dengan cara-cara yang tidak elok tidak sesuai dari akar rumput saya pikir akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terutama hak dasar orang asli Papua,” katanya.

Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Wempi Wetipo menyatakan jika kementerian akan mempercepat proses pelantikan penjabat gubernur serta pembentukan struktur pemerintahan di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

“Ketentuan undang-undang [mengatur selambat-lambatnya penjabat Gubernur ditunjuk] enam bulan setelah undang-undangnya disahkan, berarti pada Januari 2023. Akan tetapi, kami mempercepat prosesnya. Peresmian [tiga provinsi baru] dilakukan akhir Oktober 2022,” kata Wetipo. (*)

Read More
Categories Berita

Reses Ke III, Anggota MRP Toni Wanggai Gelar Sosialisasi 12 Keputusan Kultural

SENTANI, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama, Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., M.A., lakukan sosialisasi dan jaring aspirasi pada reses triwulan ke-III 2022.

Hal ini untuk mensosialisasikan 12 keputusan kultural MRP tahun 2021-2022, serta melihat perkembangan dinamika kerukunan umat beragama di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura.
Terkait ini, maka Toni Wanggai sapaan akrabnya melaksanakan kegiatan reses III tahun 2022, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.

Reses tersebut digelar dalam bentuk silaturrahmi dan tatap muka bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, TNI-Polri dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam rangka sosialisasi dan juga menjaring aspirasi.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Pokja agama, Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., M.A., mengatakan, 12 keputusan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) itu bersifat kultural dan bersifat budaya, yang mana secara umum untuk memproteksi dan mengafirmasi keberpihakan terhadap manusia dan tanah Papua.

“Di mana, dalam 12 keputusan itu diantaranya tidak menggunakan atau memberikan gelar adat secara tidak tepat kepada orang tertentu. Pada poin ini, kami dari MRP berharap ada kriteria-kriteria tertentu dan tidak bisa diberikan kepada semua orang termasuk terkait dengan kepentingan politik apapun. Kemudian, hal yang tidak kalah penting yang dibicarakan di dalam 12 keputusan kultural itu terkait dengan bagaimana mengenai moratorium sumberdaya alam di Papua,”  lanjutnya.

Suasana kegiatan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama Anggota MRP, Toni Wangggai. 

“Karena kami melihat eksplorasi terhadap sumberdaya alam Papua ini terjadi sangat luar biasa dan perlu ada penghentian dan juga ada regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum dalam menjaga alam Papua,” ujar Toni Wanggai ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, kemarin.

Dalam reses tersebut, dirinya mengaku mengundang sejumlah tokoh. Baik itu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda.

Kemudian, terkait dengan upaya penyelamatan manusia Papua seperti pengekatan terhadap peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba. Di mana, pihaknya menilai tingkat kriminalitas tertinggi terjadi di Papua akhir-akhir ini, pengaruh yang paling tinggi itu disebabkan karena minuman beralkohol dan narkotika. Oleh karena itu, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi MRP.

“Apalagi mayoritas yang terkena dampak ini adalah anak – anak orang asli Papua. Ini menjadi satu keadaan yang darurat dan emergensi untuk kita melakukan penyelamatan. Jadi perlu ada regulasi kembali yang lebih ketat di dalam pengawasan ini dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan generasi kita dari kerusakan moral dan kepunahan,” ujarnya.

Selain yang juga disesuaikan terkait dengan pelestarian adat dan budaya Papua. Terutama bahasa daerah sebagai salah satu karakter budaya. Ini harus dilestarikan dengan upaya membuat dalam kurikulum muatan lokal.

Kemudian perlu mengatur struktur pemerintahan adat yang lebih jelas sehingga tidak semua orang bisa mengakui sebagai kepala adat. Termasuk mengarahkan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura dan papua umumnya supaya tidak menjual tanah adat sembarangan tetapi itu diatur secara ketat. Karena tanah adalah warisan utama orang asli Papua yang harus dijaga. (*)

 

Read More
Categories Berita

Lantik 3 Anggota PAW Majelis Rakyat Papua, Ini Pesan Wamendagri Wempi

JAYAPURA, MRP – Wakil Metri (Wamen) Dalam Negeri John Wempi Wetipo berdasarkan, SK Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 821.29-1509 Nomor 821.29- 1511, Nomor 821.29- 1513 tangal 15 Juli 2022 secara resmi melantik tiga anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua, Pergantian Antar Waktu (PAW) sisah masa jabatan 2017 – 2022 di Gedung Lukmen, Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II, Jumat, (30/9/2022)

Pelantikan ini, Berdasarkan surat MRP Nomor : 166/668/MRP tangal 10 desember 2021 perihal usulan pengisian PAW atas nama Alm Alberthus Moyuend utusan dari adat digantikan oleh Petrus Safan, Alm Demas Tokoro Utusan Adat digantikan oleh Gerson Yulianua Hassor, dan Alm Amandus Anakat Utusan Agama Katolik digantikan Drs Aloysius Kembana, sehingga berdasarkan Putusan Mentri Dalam Negeri tentang pengesahan Pengangangkatan pengganti antar waktu Anggota MRP mengesahkan Petrus Safan sebagai penganti antar waktu MRP sisah masah jabatan Tahun 2017 – 2022 yang terhitung dalam sumpah janji itu.

Wamen Wempi Wetipo, dalam sambutannya menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut, ia mengatakan meski bulan November yang akan datang Majelis Rakyat Papua dalam tugas dan tanggung jawabnya akan berakhir namun pelantikan saat ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dengan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengisian PAW atas nama Petrus Safan, Gerson Yulianua Hassor, dan Drs Aloysius Kembana – Humas MRP

“Saya menyampaikan selamat atas dilantiknya anggota MRP dan seluruh anggota MRP masa bakti 2017-2022 Kami harapkan terus menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat daerah dan bangsa negara tercinta semoga Bakti saudara-saudari saat ini dan kedepannya menjadi sejarah indah bagi Provinsi Papua yang kita cintai,” kata Mantan Bupati Jayawijaya Dua Periode itu.

Kata Wempi, MRP yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perlindungan dan penguatan keberpihakan serta membicarakan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada adat budaya dan pemberdayaan perempuan dan penataan kehidupan beragama hal ini menjadi ruang lingkup dan batasan tugas dalam menjalankan Kebijakan otonomi khusus.

“Majelis Rakyat Papua memiliki peran strategis dalam memperjuangkan dan melindungi orang asli Papua maka tugas Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil provinsi Papua,” katanya.

Selain itu, memberikan persetujuan atas Rancangan peraturan daerah khusus atas usulan DPRD dan pemerintah daerah, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat pemerintah dengan pihak ketiga di tanah papua khususnya memyangkut hak hak orang papua, menyampaikan aspirasi orang asli Papua dan memberikan pertimbangan Gubernur Bupati wali dan DPR berkaitan hak orang Papua.

Foto bersama Pimpinan Majelis Rakyat Papua, Wamendagri dan anggota MRP yang baru usai pelantikan – Humas MRP

“MRP memiliki Juga tugas mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan menjaga kelestarian pembinaan kehidupan adat dan budaya orang asli Papua membina kehidupan beragama dan mendorong pemberdayaan perempuan,” kata Wempi.

Kedepannya, Wempi menjelaskan tugas Majelis Rakyat Papua akan sangat berat maka dengan masih tunggakan perdasi dan perdasus yang merupakan amanat undang-undang otonomi khusus yang belum ditetapkan gubernur dan DPRP.

“MRP sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dan pertimbangan terkait rancangan perdasus dapat mendorong penyelesaian perdasus yang belum disahkan serta mendorong dan mengawasi perdasus, perdasi yang jika sudah ditetapkan agar dapat berjalan optimal dan implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Manta Wamen PUPR RI itu juga mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah memerintahkan Gubernur Papua dan DPR untuk membahas dan menetapkan perdasi dan perdasus dan telah memberikan detail waktu sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 tetapi karena ada pro kontra di lembaga DPRD maka sampai saat ini Kementerian Republik Indonesia belum dapat menerima proses yang diharapkan mempercepat pembangunan di tanah Papua.

“Secara kelembagaan keberpihakan kepada orang Papua harus didasari dan diterapkan oleh seluruh lembaga pemerintah di daerah baik Gubernur bersama jajaran Forkopimda DPRP bersama MRP dan seluruh masyarakat lainnya, bangun kerja sama yang harmonis dan ciptakan kondisi politik yang baik sehingga masyarakat bisa merasakan dan menikmati alam demokrasi yang damai dan menyejukkan,” katanya.

Sementara itu, bagi anggota MPR baru dilantik dan juga anggota MRP, kata Wempi dapat melakukan pendalaman undang-undang Suotaain UU Nomor 2 Tahun 2021, perubahan kedua dari undang-undang 21 tahun 2001 sehingga tidak terjebak dalam politik praktis yang menciderai dan mengganggu kinerja MRP dalam lembaga yang terhormat dan sangat mulia itu.

“Memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan nasionalisme dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur lembaga perwakilan daerah dan masyarakat dalam semangat pemerintahan sehingga tugas-tugas dapat tercapai secara optimal, Gubernur, DPRD dan MRP harus bisa membangun Sinergi serta berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintahan dapat berjalan secara optimal sesuai tujuannya dan menjaga keutuhan NKRI,” katanya, (*).

Read More