JAYAPURA, MRP – Sekretaris Majelis Rakyat Papua Hans Hamadi memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua sebab kebijakan Pemerintah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua dapat membayarkan hak-hak anggota MRP purnabakti.
“Saya memyampaikan terima kasih banyak untuk bapak Pj Gubernur Provinsi Papua, Sekda dan para Asisten yang mana oleh kebijakannya telah di lakukan sehingga pada hari ini kami menyelesaikan hak-hak dari anggota MRP purnabakti periode 2017 – 2022,” kata Hamadi, Selasa, (26/9/2023).
Hamadi menjelaskan, kebijakan yang dilakukan hari ini sesuai dengan Pergub nomor 804.30 tentang pemberian penghargaan, pemulangan anggota MRP purnabakti.
“Dan hari ini kami sudah mulai dengan pemberian penghargaan uang pengabdian kepada anggota MRP,” ujarnya.
Plt Seklis MRP Hans Hamadi saat memberikan arahan ke anggata MRP purnabakti sebelum menerima penghargaan uang pengabdian – Dok Humas MRP
Hamadi juga berharap Minggu depan anggota MRP purnabakti sudah bisa kembali ke asal daerah perutusan (wilayah adat) masing-masing.
“Mungkin ini MRP yang akan menjadi kenangan sebab jilid pertama itu bersama-sama dengan Papua Barat dan ketika itu Papua Barat telah pergi, dan di jilid keempat bersama dengan Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Mereka yang menikmati kebersamaan hari usai menerima hak dan akan pulang ke Provinsi masing-masing,” ujar Hamadi.
Hamadi berharap anggota MRP yang kembali ke daerah masing-masing dapat memajukan Provinsinya sesuai pengalaman yang di peroleh di MRP induk.
“Mereka yang kembali diharapkan memajukan daerahnya masing-masing,” harapnya.
Sebagai pimpinan Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Hamadi berharap staf Sekretariat MRP terus memacu tugas-tugas kita tetapi juga membantu daripada anggota MRP yang akan datang.
“Rencananya pelantikan anggota MRP baru awal bulan Oktober 2023, kita tetap tunggu SK dari Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia,” ujarnya. (*)
Foto Bersama usai Pembukaan kegiatan Reses anggota MRP Lenora Wonatorei di Waropen – Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan Lenora Wonatorei, S.Pd melakukan Reses I Tahun 2022 di kabupaten Waropen, Jumat, (1/4/2022). Kegiatan Reses dilangsungkan di halaman Gedung Galeri Perempuan Bakau Kampung Sanggei Distrik Urei faisei Kabupaten Waropen.
Tema Reses Penyelamatan Tanah dan Manusia serta memperjuangkan hak-hak Kesejahteraan dan sub tema Hak Dasar Penglolaan Ekonomi berbasis Kemasyarakatan di kabupaten Waropen.
Dalam Sambutannya, Lenora Wonatorei, S.Pd anggota Pokja Perempuan MRP mengatakan Majelis Rakyat Papua terus bersuara di seluruh wilayah adat tentang penyelamatan tanah dan manusia Papua seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
“Sehingga hari ini bagian dari penyelamatan tanah dan manusia Papua, disini sebagai anggota MRP mau bicara tentang hak penyelamatan manusia dalam bidang ekonomi kerakyatan lokal orang asli Papua,” kata Lenora.
Lanjutnya, ekonomi kerakyatan yang dimiliki orang asli Papua sangat banyak dan melimpah tinggal bagaimana kita mengelolah SDA tersebut sebagai ekonomi dalam perberdayaan masyarakat setempat.
“Kami MRP menyuarakan agar masyarakat bangkit dari ketidakpastian hidup untuk mempertahankan hidup dalam mengolah bumi. Kami MRP mengajak masyarakat untuk membudidayakan hasil bumi dengan baik serta mengelolah dengan baik sehingga bisa hidup,” ujarnya.
Lenora juga mengajak perempuan Waropen untuk mulai hari ini sama-sama belajar menilai diri sendiri, menghidupi diri sendiri, serta menanfaatkan potensi ekonomi yang ada diatas tanah sendiri.
“Bagaimana saya hidup diatas tanah saya sendiri dan untuk mengatur hidup untuk menolong orang lain. Mulai hari ini masing-masing bicara pada diri sendiri saya mau tolong orang susah dengan cara mengelola kekayaan saya sendiri, itu yang penting maka secara ekonomi kita akan mandiri sendiri,” pesannya.
Dalam kesempatan itu juga dirinya menghadirkan akademisi dari universita Ottow Gesler hadir sebagai pemateri dalam reses guna memberikan materi khusus tentang ekonomi untuk membantu perempuan Waropen agar bisa mengelolah sumber pendapatan sendiri dari hasil tanah maupun laut serta usaha lainnya.
“saya menghadirkan beliau ini sebagai bentuk keseriusan saya membantu mama-mama dorang memberikan ilmu ekonomi agar sesama kita bisa saling menopang dan menolong satu sama lain dan bisa membuka serta menjalankan usaha secara mandiri,” harapnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan acara peresmian Gedung Galeri Putri Bakau Waropen dan penyampaian materi penyelamat tanah dan manusia Papua serta memeperjuangkan hak-hak hidup perempuan Waropen sehingga pengurus dan anggota LP3K kabupaten Waropen mengundang pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini diwakili oleh Asisiten I, sekaligus PLT sekda Kabupaten Waropen Jaelani AP. M.Si untuk Meresmikan Gedung Galeri Perempuan Bakau Waropoen.
Dalam Sambutannya Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen Jaelani Ap, M.Si mengatakan dengan adanya gedung Galeri Perempuan Bakau Waropen maka perempuan punya Isnovasi dan Pemerintah Daerah siap membantu.
“Perempuan Waropen bukan hanya jadi istri saja, tapi bisa tampil didepan. Tapi selalu ingat kodratnya sebagai Ibu rumah tangga,” pesannya.
Lanjutnya, galeri perempuan Bakau Waropen sebagai inovasi yang luar biasa. Mari bekerja sama dengan GOW pemberdayaan perempuan dan PKK Kakupaten Waropen bersatu sesuai semboyan Ndi Sowosio Ndi Korako, kita bersatu kita kuat.
“Pemerintah mengakui banyak kekurangan, banyak yang kurang oleh sebab itu pemerintah butuh dukungan dari perempuan Waropen. Saya juga ucapkan terimakasih untuk siraman Roahni bahwa majukan waropen butuh pengorbanan,” harapnya.
Kata Jaelani, Pemerintah sangat merespon kegiatan di Galeri Perempuan Waropen dapat menyalurkan Bakat, Kreatifiitas, menciptakan Inovasi Potensi-Potensi yang ada di alam Waropen. Dengan adanya Galeri ini dapat membantu mengola hasil yang ada. apalagi menyongsong Sidang Sinode GKI Papua yang akan diadakan diKabupaten Waropen Waropen.
“Inovasi perempuan Waropen dapat ditampilkan, perempuan bakau waropen andalan, perempuan bakau waropen pasti bias,” ujarnya. (*)
1 Desember, MRP dan Aceh Teken MoU di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh – Humas MRP
BANDA ACEH, MRP — Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Wali Nanggroe Aceh menandatangani surat perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU), Rabu (1/12/2021) di Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe Aceh.
Dalam MoU tersebut berisi beberapa poin tentang kerja sama Aceh dan Papua untuk berjuang bersama dalam memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua dan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang kekhususan yang diberikan pemerintah pusat.
Kunjungan silaturahmi pimpinan dan anggota MRP disambut langsung Wali Nangroe Aceh Paduka Mulia Malik Mahmud Al-Haytar di istana Wali Nanggroe Aceh.
Wali Nangroe Aceh mengatakan, dalam kesempatan ini bangsa Papua melalui MRP dan bangsa Aceh dapat menjalin kerjasama yang erat di dalam gerakan memperjuangkan keadilan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan rakyat kedua bangsa ini dalam bingkai NKRI.
“Aceh dan Papua mendapat daerah kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak diberikan pemerintah pusat, masih ada butir-butir perjanjian yang belum dipenuhi oleh pusat, sehingga dengan kerja sama ini kami ingin pemerintah pusat harus melihat ini,” ujarnya.
Malik menegaskan, pemerintah pusat harus konsisten dengan perjanjian mereka dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dan Papua melalui Undang-Undang kekhususan.
“Aceh dan Papua memiliki sejarah panjang perjuangan untuk merdeka sendiri, sehingga pemerintah pusat harus melihat dan menjalankan Undang-Undang kekhususan dengan baik agar ada kesejahteraan. Itu perlu diwujudkan. Perlu diingat bahwa Aceh ada GAM dan Papua ada OPM,” tuturnya.
Menurut Malik, Aceh dan Papua memiliki kesamaan dimana memiliki persoalan dengan pemerintah pusat terkait implementasi Undang-Undang kekhususan. Oleh karenanya, dengan MoU ini diharapkan Papua dan Aceh menjalin kerjasama yang baik untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Sementara itu, Timotius Murib, ketua MRP mengatakan, penandatanganan MoU hari ini menindaklanjuti kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh ke MRP pada 3 Oktober 2021 saat PON Papua berlangsung.
“Ini momentum bersejarah bagi bangsa Papua, dimana tanggal 1 hari ini saat penandatanganan MoU bersama dengan Wali Nanggroe Aceh, rakyat Papua juga memperingati hari embrio kemerdekaan yang ke-60,” kata Murib di hadapan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.
Timotius menjelaskan, kehadiran MRP Papua di Aceh dan bertemu pimpinan Wali Nangroe Aceh untuk selanjutnya mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak masyarakat Papua dan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang kekhususan.
“Kami sedang mengadvokasi bersama dengan cara santun, tidak melawan negara, tentu sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kami kembali dan akan mengingatkan terus perjanjian yang dibuat bersama Aceh dan Papua harus ditepati yaitu Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 untuk Papua dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 (UUPA),” kata Murib.(*)
Reses anggota Pokja Perempuan MRP Lenora Wonatorei, S. Pd, saat menjaring aspirasi bersama masyarakat asli Papua di Kotaraja Luar – Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan melakukan Reses masa sidang triwulan III tahun 2021 menjaring aspirasi masyarakat asli Papua dengan tujuan menyuarakan kepada orang asli Papua untuk menjaga perdamaian, melestarikan budaya tata kelola pariwisata, ekonomi masyarakat, produk daerah menjadi sumber kesejahteraan.
Lenora Wonatorei, S. Pd, anggota MRP Pokja Perempuan dalam kegiatan Resesnya mengatakan melalui reses, MRP Pokja Perempuan ingin menyuarakan kepada orang asli Papua untuk menjaga perdamaian lebih khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua dalam menghadapi PON XX tahun 2021 di Papua.
“MRP mengajak semua masyarakat orang asli Papua untuk menjaga Kamtibmas keamanan selama PON berlangsung di tanah Papua,” ujarnya.
Ia juga mengatakan dari kegiatan Reses, masyarakat Papua ingin ketika PON berakhir ada manfaat yang bisa di dapat dan di rasakan oleh masyarakat orang asli Papua.
“Terutama manfaat dari destinasi wisata, MRP mengajak semua pihak orang asli 5 untuk terus melestarikan budaya dengan melestarikan tempat-tempat wisata, mengelola tempat-tempat wisata agar bisa datangkan pemasukan serta melestarikan cerita sejarah di angkat kembali untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” ujarnya.
Lanjutnya, selain destinasi wisata di Papua, MRP juga berharap PON ini dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan terlebih usai PON Papua berakhir.
“Pasar tradisional di perjuangkan sebagai pasar berbasis produk-produk unggulan, agar produk Papua secara resmi bisa masuk dan bersaing di pasar nasional maupun internasional sehingga ekonomi Papua bisa punya daya saing tinggi,” ujarnya. (*)
Anggota Pokja Agama MRP saat melakukan Kunjungan kerja di Distrik Jayapura Utara – Humas MRP
JAYAPURA, MRP – Kegiatan kunjungan anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua, Selasa, (7/9/2021), pukul 10.00 – 15.00 wit, bertempat Lapangan Mandiri RW III Kelurahan Imbi, Komplex Dok IX Imbi Distrik Jayapura Utara.
Kegiatan Kunker MRP tersebut dihadiri oleh Anggota MPR Papua Pokja Agama Markus Kajoi, S. Sos. (Ketua Tim), Dr. H. Toni V. M Wanggai, S. Ag, M.A, Dorince Mehue, SE, Staf ahli MRP Papua Yoram Wambrauw, SH, MH, Kasubnit Sat Narkoba Polresta Jayapura kota Aiptu Mochamad Sri Widodo dan wakil Ketua I Persatuan Gereja Gereja Indonesia Wilayah Jayapura Utara PGGI Pdt. Reinhard Jefry Berhitu, M. Th.
Markus Kajoi, ketua tim Kunker Pokja Agama MRP mengatakan maksud dan tujuan kegiatan adalah dalam rangka menindaklanjuti keputusan MRP Papua No. 4 tahun 2021 tentang pengetatan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya dan kebijakan pemerintah daerah terhadap pandemic Covid -19 menjelang PON KE-XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.
“Kegiatan merupakan salah satu bentuk keprihatinan dan kepedulian dari MRP Papua dengan memberikan sosialisasi dan pandangan-pandangan kepada para orang tua tentang bahaya dan dampak dari narkoba serta minuman keras yang semakin meningkat pola penggunaan dan peredarannya di Provinsi Papua, sehingga para orang tua dapat memberikan pengetahuan tersebut ke dalam lingkungan keluarga maupun kelompok agar generasi muda bisa memahami dan menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba,” katanya.
Lanjutnya, Pembentukan tim sepak Bola oleh MRP Papua merupakan salah satu strategis pola pengasuhan kepada generasi muda Papua, sehingga para anak usia muda dapat mengisi kegiatan keseharian dengan aktifitas yang positif agar terhindar dari pergaulan bebas yang berujung pada hal negatif yang dapat merusak pola pikir / mindset dan kondisi psikologis dari generasi muda Papua.
Selain itu, Toni Wanggai, anggota Pokja Agama MRP menambahkan seiring meningkatnya pengedaran narkoba di Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura, maka perlu adanya peningkatan ekskalasi patroli yang dilakukan oleh Pos Polisi.
“Terutama di bagian perbatasan RI – PNG, di setiap jalan setapak yang digunakan warga Indonesia maupun PNG, sehingga perlu di perketat dan menutup jalur masuknya pengedaran Narkoba,” kata Wanggai.
Dorince Mehue, anggota Pokja Agama MRP juga menegaskan agar sosialisasi bahaya Miras dan Narkoba ini di lakukan oleh semua pihak dan instansi terkait di kabupaten/kota guna melindungi generasi muda Papua saat ini.
“Peran sosialisasi ini harus di dukung dan dilakukan bersama, baik pihak gereja, adat, pemerintah dan pihak keamanan di tanah Papua,” kata Mehue.
Lanjutnya, meningkatkan kasus narkoba di Jayapura, perlu adanya peningkatan eskalasi Patroli dan rutin melaksanakan razia di perairan Indonesia oleh Polisi Perairan. Dan perlu juga lakukan sosialisasi bahaya Narkoba oleh Satuan Binmas. (*)
Author
mrppapua
Posted on
