Bulan: Maret 2023

Categories Berita

Doren Wakerkwa Ditunjuk Menjadi Plt Sekretaris Majelis Rakyat Papua

Author mrppapua Posted on
2042 views
0

JAYAPURA, MRP  – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua menunjuk Doren Wakerkwa, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Majelis Rakyat Papua. Penunjukan tersebut terkait kekosongan pada 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pejabatnya telah ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Usai ditunjuk sebagai Plt Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Doren Wakerkwa, SH melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua dan dilanjutkan dengan rapat bersama Staf Sekretariat Majelis Rakyat Papua.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut didampingi langsung Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait, beserta pimpinan dan anggota Pokja Agama, Adat dan Perempuan.

Dalam arahannya, Yoel Luiz Mulait Waket I MRP menyampaikan aktivitas pelayanan publik di lembaga MRP serta kewenangan pelayanan ke masyarakat yang belum terealisasikan dengan baik.

“Sejauh ini pelayanan publik di lembaga berjalan normal pasca masa perpanjangan jabatan, namun MRP belum bisa melakukan kewenangan baik Kunker dan Reses karena terbentur biaya,” bebernya.

Pimpinan dan anggota MRP juga berharap apa yang menjadi catatan MRP dapat direalisasikan oleh Plt Sekretaris MRP.

Sementara itu Doren Wakerkwa, SH Plt Sekretaris MRP memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota MRP yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat di 5 wilayah adat di Provinsi Papua.

“MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang selama ini aktif bersuara untuk masyarakat orang asli Papua hingga apa yang menjadi catatan MRP akan kami tindaklanjuti,” harapnya.

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Pemilihan Bakal Calon Anggota MRP Masuk Tahap Pleno Akhir

Author mrppapua Posted on
2886 views
0

JAYAPURA, MRP – Pemilihan bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Kota Jayapura periode 2023-2028 kini memasuki tahap pleno akhir guna menetapkan yang memenuhi syarat untuk diajukan ke tingkat selanjutnya.

“Ada 82 peserta yang mendaftar atau mengambil formulir,” ujar Ketua Pansel MRP tingkat Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (27/3/2023).

Tahapan pelaksanaan penerimaan bakal calon anggota MRP dimulai tanggal 2-28 Maret 2023, di antaranya pelaksanaan pengumuman pendaftaran, pelaksanaan rapat koordinasi bimtek seluruh panpil, panwas, dan sekretariat panpil kabupaten/kota se-Papua.

“Port Numbay [Kota Jayapura] ada 39 orang. Indikator wilayah adat Port Numbay belum merata, karena belum memiliki dorongan untuk maju, sehingga harus dilakukan edukasi,” ujarnya.

Perwakilan MRP terbagi tiga, yaitu wakil adat, wakil perempuan, dan agama yang jumlahnya sebanyak 42 orang, yaitu 14 orang wakil adat, 14 orang wakil perempuan, dan 14 orang dari wakil agama.

“Setelah pleno ini, kami akan melakukan musyawarah ke Kabupaten Jayapura, sehingga pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pelaksanaan penetapan calon tetap dan calon terpilih hasil pemilihan wakil adat, perempuan, dan agama, serta penyerahan penetapan calon tetap dan calon terpilih hasil pemilihan wakil adat perempuan dan agama kepada gubernur dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk verifikasi.

“Pelantikannya bulan Juni 2023, karena anggota MRP yang sekarang ini akan selesai Juni 2023, dan sekaligus membahas keaslian dan menetapkan calon Gubernur Papua asli Papua,” jelasnya. (*)

Read More
Categories Berita

Masa Perpanjangan, Anggota MRP Tetap Pelayanan Dan Kawal Seleksi MRP di Seluruh Provinsi

Author mrppapua Posted on
1296 views
0

JAYAPURA, MRP – Masa jabatan keanggota Majelis Rakyat Papua atau MRP periode 2017-2022 memang telah berakhir sejak 27 November 2022. Namun sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI maka masa jabatan tersebut diperpanjang hingga Mei 2023.

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua, Yoel Luiz Mulait, saat ditemui di Jayapura, Minggu (26/3/2023), mengatakan jika di masa perpanjangan masa jabatan ini tugas MRP tetap menjalankan fungsi pelayanan publik.

Selain itu, perpanjangan masa jabatan kali ini juga menjalankan penugasan dalam rangka memastikan proses seleksi anggota MRP di provinsi induk dan 3 daerah otonomi bru (DOB) berjalan lancar.

“Kami memantau provinsi induk sudah masuk dalam tahapan seleksi calon, mungkin minggu ini sudah penetapan. Kemudian di Papua Selatan sudah pelantikan panitia seleksi atau pemilihan. Begitu juga Papua Tengah, disusul Papua Pegunungan,” kata Mulait.

Dengan harapan, kata Mulait, di Mei 2023 semua tahapan pemilihan keanggotaan MRP Provinsi Papua, Papua Barat, dan empat DOB itu sudah harus selesai, dimana sudah harus masuk ke Kemendagri untuk dilakukan pelantikan bagi yang terpilih.

“Sehingga di Juni 2023 semua anggota MRP induk maupun DOB semuanya sudah harus jalan karena perpanjangan masa jabatan ini sampai 20 Juni 2023 saja,” katanya.

Selain itu, perekrutan MRP ini harus cepat dilakukan, karena pada pemilu legislatif Februari 2024 nanti, khususnya di daerah otonomi baru, dapat mendukung semua proses pemilu untuk memastikan hak-hak politik orang asli Papua.

Yoel Mulait juga menjelaskan jika di pemilihan atau rekrutmen keanggota MRP provinsi induk maupun daerah otonom baru, khusus untuk unsur adat dan perempuan, semuanya akan kembali ke wilayah adat masing-masing, kecuali dari unsur agama.

“Kembali karena basis pengangkatannya di wilayah adat. Kalau unsur agama ini bebas sifatnya, ketika Sinode merekomendasikan dari wilayah adat manapun, karena Sinode semua ini satu dan agama multicultur atau universal atau tidak ada sekatan wilayah adat, sehingga dimana saja boleh, sepanjang Sinode atau Keuskupan merekomendasikan bagi siapa pun calon yang ditunjuk,” katanya.

Namun untuk unsur pemilihan adat dan perempuan wajib dari wilayah adat yang bersangkutan. Sehingga nantinya keanggota Majelis Rakyat Papua di provinsi induk akan berkurang dari 51 anggota selama ini menjadi 42 anggota.

“Jumlah MRP induk juga akan berkurang dari 51 menjadi 42 orang, Papua Pegunungan 42 anggota, Papua Tengah 42 orang, Papua Selatan 35 anggota yang merupakan presentase dari tiga per empat kursi DPRP,” katanya. (*)

Read More
Categories BeritaPokja Adat MRP

MRP Minta Aparat Keamanan Persuasif Dalam Melakukan Penyisiran di Daerah Pegunungan

Author mrppapua Posted on
1914 views
0

JAYAPURA, MRP – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) mengingatkan negara melalui aparat keamanan TNI – Polri untuk lebih humanis dalam melakukan pendekatan terhadap warga sipil di pedalaman Papua, terutama dalam melakukan pencarian pilot Susi Air, kapten Philip Marthens asal Selandia Baru.

Hal tersebut ditegaskan Aman Yikwa, Anggota Pokja Adat MRP Wilayah Adat Laapago menyikapi peristiwa penyisiran di Pinbinom Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya, dimana seorang ibu korban tembak dan yang telah diduga dimutilasi setelah terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok pro kemerdekaan Papua pada 3 Maret 2023, di distrik Yugumoak Kabupaten Puncak Papua, Sabtu (11/3/2023).

Pihaknya mengingatkan aparat keamanan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus memperhatikan kondisi keselamatan masyarakat sipil.

“Pemerintah dan aparat keamanan harus melindungi perempuan dan anak dalam melakukan penyisiran. MRP dengar aparat menangkap warga sipil dan menembak masyarakat sipil yang tidak tahu masalah,”ujarnya.

Oleh sebab itu, atas tindakan itu MRP mengutuk keras pelaku mutilasi Tarina Murib yang mati tertembak di Puncak.

“MRP mengingatkan agar aparat keamanan saat melakukan pemantauan dan penyisiran harus membedakan mana warga sipil dan mana kelompok pro kemerdekaan Papua. Karena selama ini yang menjadi korban adalah warga sipil yang tidak tahu masalah.”

MRP juga berharap agar melakukan pendekatan humanis dan persuasif oleh aparat keamanan saat bertemu warga sipil, bukan dengan tekanan kekuatan yang membuat masyarakat sipil di Papua seakan menjadi musuh negara yang harus diperlakukan sama seperti kelompok pro kemerdekaan Papua.

Sebelumnya aparat gabungan TNI dan Polri dikabarkan telah dan sedang melakukan penyisiran dan penyerangan di kampung Tegelobak, distrik Gome, Kabupaten Puncak Papua.

Penyisiran dilakukan di Tegelobak karena kampung ini dianggap sebagai markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)- Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seorang warga Gome, pada Sabtu (24/8/2019) melaporkan dari Ilaga bahwa aparat gabungan TNI dan Polri sedang melakukan penyisiran.

Dia menceritakan bahwa sejak, Jumat subuh, aparat sudah mulai masuk ke kampung Tegelobak.

Menurut dia, penyisiran yang dilakukan ini dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri.(*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Kesbangpol Jayapura Buka Pendaftaran Calon Anggota MRP

Author mrppapua Posted on
3103 views
2

JAYAPURA, MRP – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jayapura akan membuka pendaftaran bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir mengatakan rencananya pendaftaran bagi calon anggota MRP di wilayah Kabupaten Jayapura akan mulai pada tanggal 13-21 Maret 2023.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan tempat dan juga beberapa pengumuman menggunakan baliho yang akan kami pasang di beberapa lokasi,” terang Abdul Hamid Toffir saat dihubungi via seluler, Jumat 10 Maret 2023.

Hamid Toffir menjelaskan, sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata cara pemilihan Majelis Rakyat Papua, maka Kesbangpol Kabupaten Jayapura juga akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel).

Pansel tersebut terdiri dari pihak pemerintah dan masyarakat. Untuk panitia pengawas akan melibatkan pihak kejaksaan, kepolisian dan unsur masyarakat, sedangkan Pemerintah Jayapura melalui Kesbangpol akan berada di tim kesekretariatan.

“Proses itu sudah melalui surat dari Sekda untuk pembentukan pansel dan pengawasan serta tim sekretariatan sudah di layangkan ke Kesbangpol Provinsi Papua dan kami sudah siap bertugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, seleksi MRP ini diberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (OAP) baik dari perwakilan adat, perempuan dan agama selama dapat memenuhi persyaratan.

“Kami juga ingin sampaikan bahwa pendaftaran ini hanya bagi non ASN, jadi kalau masih aktif sebagai ASN harus mengundurkan diri. Ini kami tegaskan karena ada undang-undang yang mengatur itu,” pungkas Abdul.  (*)

 

Read More