Hari: 6 September 2022

JAYAPURA, MRP – Lembaga Majelis Rakyat Papua mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap 4 warga sipil orang asli Papua yang di mutilasi di kabupaten Mimika, provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua merespon kasus pembunuhan dengan cara mutilasi di Mimika. Pernyataan ini disampaikan Murib pada Rabu (31/8/2022) lalu.

MRP menegaskan kasus pembunuhan di Timika merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan aparat terhadap orang asli Papua dimana 4 orang dibunuh dan dimutilasi.

“Saya pikir itu perilaku perbuatan yang sangat keji dan kami kutuk para pelaku itu,” ujar Murib.

MRP menduga tindakan pembunuhan ini merupakan tindakan balas dendam atas tindakan kekerasan yang dialami oleh keluarga mereka di daerah konflik seperti di Nduga, karena masyarakat yang dimutilasi semua dari Nduga.

MRP mengajak orang asli Papua untuk mewaspadai kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi.

“Orang asli Papua jangan mudah ditipu, pembunuhan di Timika alasan mau beli senjata lalu dibunuh,” kata Murib.

MRP juga menegaskan orang asli Papua untuk harus waspada dengan situasi saat ini agar tidak menimbulkan konflik baru di Papua.

MRP juga berharap pelaku-pelaku ini dapat diproses dan diadili secara adil dan dihukum seberat-beratnya oleh pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat orang di Mimika, Papua, ikut disorot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, delapan oknum anggota TNI terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.

Terkait hal itu, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mendukung proses penyelidikan kasus tersebut.

“Proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum,” katanya saat acara pembagian Nomor Induk Berusaha di GOR Toware, Jayapura, Rabu (31/8/2022).

Selain itu, Jokowi menjelaskan, penyelesaian kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

“Saya perintahkan Panglima TNI untuk membantu proses hukum,” tegasnya. (*)