Hari: 28 Juni 2022

JAYAPURA, MRP — Rapat Panitia Musyawarah yang digelar Majelis Rakyat Papua dalam rangka membahas angenda pleno penutupan masa sidang II MRP tahun 2022.

Rapat Panmus tersebut di pimpin oleh ketua I MRP Debora Mote dan ketua Panmus Benny Sweny di hadiri anggota pimpinan Pokja dan alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua berserta staf sekretariat MRP. Senin, (27/6/2022) pagi kemarin.

Rapat Panmus tersebut disepakati tema reses II tahun 2022 yaitu Penemuhan Hak Pilih Orang Asli Papua dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada 2024 dalam rangka penyelamatan Manusia dan tanah Papua.

Benny Sweny ketua Panmus MRP menjelaskan dengan tema reses II yang akan dilakukan para anggota MRP dari lima wilayah adat masing-masing diharapkan dapat mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Teruma pemilu Pilkada di tanah Papua, dimana saat ini setiap pemilih diharuskan memiliki E-KTP untuk bisa coblos,” kata Benny.

“Selain menjelaskan tujuan reses, anggota juga diharapkan untuk fokus pada tema reses dengan tidak membuat atau melakukan kegiatan melegitimasi sesuatu yang tidak di putuskan oleh lembaga MRP,” harap ketua Panmus.

Benny juga minta anggota yang akan turun ke daerah mengingatkan masyarakat untuk diwajidkan memiliki E-KTP agar bisa pilih, jangan sampai masyarakat dihambat karena tidak punya E-KTP.

Sementara itu, Debora Mote wakil ketua II MRP juga menambahkan reses II, para angggota MRP bisa turun ke lima wilayah adat masing-masing sesuai daerah pemilihan.

“Bapak ibu diutus dari wilayah adat masing-masing sehingga harus kembali kesana buat reses, berikan sosialisasi kepada masyarakat akar rumput apa yang sudah di kerjakan MRP dan rekomendasi-rekomendasi yang sudah di putuskan lembaga untuk di dindaklanjuti,” ujar Mote.

Waket II MRP juga berpesan kepada anggota MRP untuk konsisten dengan visi misi lembaga kulture orang asli Papua, terutama penyelamatan tanah dan Manusia Papua.

“Kita sebagai anggota MRP harus konsisten dan netral menangapi semua isu yang sedang berkembang saat ini, terutama DOB. Lembaga MRP pada posisi netral sehingga anggota juga harus bersikap netral serta tidak saling menyalahkan di antara anggota karena perbedaan pandangan pro dan kontra soal DOB,” ujarnya.

Dan pandangan netral ini juga dapat disampaikan dalam kegiatan reses II di lima wilayah adat masing-masing di provinsi Papua. (*)

Sumber: Suara Papua