JAYAPURA, MRP – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) I Yoel Luiz Mulait mengatakan kehadiran anggota mereka dalam rapat yang menghasilkan kesepakatan 29 daerah di Papua mendukung pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) bukan bersifat kelembagaan.

Yoel mengonfirmasi pihaknya mendapat informasi tujuh orang yang menghadiri rapat tersebut merupakan anggota MRP. Namun, tegasnya, kehadiran mereka tidak bisa disebut mewakili lembaga melainkan perseorangan.

“Hadirnya itu sifatnya pribadi sehingga tidak bisa mengklaim bahwa hadir atas nama lembaga,” kata Yoel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/6).

Yoel mengatakan MRP tidak memberikan surat tugas kepada tujuh orang tersebut untuk mengikuti Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (10/6).

Ia mengatakan tujuh anggota yang hadir hanya sebagian kecil dari jumlah total 43 anggota aktif MRP. Yoel menegaskan sampai saat ini MRP belum memiliki sikap resmi terkait DOB Papua berikut rencana pemekaran.

“Itu minoritas, 7 itu dari 40 sekian ya, jadi hanya sebagian kecil dan itu tidak bisa menyatakan itu sikap lembaga, sifatnya pribadi,” tegas Yoel.

Yoel mengatakan hingga saat ini MRP belum menggelar Rapat Pleno karena sedang mengajukan uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihaknya masih menunggu putusan MK atas UU Otsus baru yang memuat pemekaran tersebut.

“MRP sampai saat ini sedang menguji perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus, tidak berada pada mendukun atau menolak,” ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang memutuskan 29 kabupaten/kota di Papua menyepakati pemekaran disebut hanya dihadiri 7 perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Anggota MRP, Toni Wanggai mengatakan semua pimpinan dan anggota perwakilan masyarakat Papua itu diundang dalam rapat yang digelar secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (10/6).

Rapat tersebut dikatakan turut dihadiri para bupati/wali kota di Provinsi Papua, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Meskipun hanya 7 anggota yang hadir, Toni mengklaim mereka telah mewakili lembaga dan sudah mewakili lima wilayah adat di Papua. Selain itu, ia menuding selama ini Ketua MRP memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan anggota dan rakyat di wilayah Indonesia timur tersebut. (*)

Sumber: CNNIndonesia.com