Categories Berita

MRP Bersama Pimpinan Lintas Agama dan Polresta kota Jayapura Bahas Kamtibmas Jelang Nataru

Kegiatan Reses masa sidang IV tahun 2021 Dr. H. Toni Wanggai, anggota Pokja Agama MRP bersama tokoh-tokoh lintas agama di Jayapura – Humas MRP

 JAYAPURA, MRP – Menjaring aspirasi masyarakat orang asli Papua, Dr. H. Toni V.M Wanggai, S,Ag, MA anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Agama melakukan reses Bersama pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Persekutuan Gereja-gereja Se Kota (PGGS) dan Polresta kota Jayapura terkait bahaya minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang lainnya serta menjaga Kamtibmas dan kerukunan umat beragama menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, menyambut baik reses ini karena isi dan tujuan kegiatan jelas, untuk bagaimana penyakit masyarakat kita bias tangani supaya tidak ada lagi korban jiwa dari miras khususnya orang asli Papua.

“Kami dari tokoh-tokoh lintas agama komitmen untuk mendukung penuh keputusan MRP yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Majelis Rakyat Papua nomor 4 tahun 2021 tentang pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta obat-obat terlarang lainnya,” kata Pdt. Biniluk.

Ia berharap dengan adanya reses pokja Agama MRP ini dari tokoh-tokoh lintas agama akan sosialisasi di mimbar-mimbar agama masing-masing.

“Supaya dengan harapan di tahun 2022 jangan ada lagi korban karena minuman alcohol maupun narkotika lainnya,” harapnya.

Sementara itu, Dr. H. Toni V.M Wanggai, S,Ag, MA anggota Pokja Agama MRP usai melakukan reses masa sidang IV tahun 2021 mengatakan Majelis Rakyat Papua sampai saat ini masih terus mensosialisasikan Surat Keputusan MRP nomor 4 tahun 2021 tentang Miras dan obat-obatan terlarang lainnya sebagai bentuk keprihatinan MRP dengan persoalan Miras sangat membahayakan dan pemicuh tingkat kriminalitas tertinggi di provinsi Papua.

“Kami sudah melakukan sosialisasi SK nomor 4 tahun 2021 ini ke semua masyarakat Papua khususnya 5 wilayah adat, karena kita melihat bahwa dalam implementasi peraturan atau kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kurang dalam penegakan hukum,”

Sehingga, MRP melihat perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum, terutama regulasinya perlu di dorong Bersama antara pemerintah provinsi, DPR, dan seluruh komponen masyarakat agar ada keputusan tegas karena miras ini sudah sangat mengancam generasi muda orang asli Papua saat ini.

“Sehingga perlu ada regulasi tegas yang baru di tahun 2022 untuk mempertegas dalam memberikan hukuman (vonis) terhadap penjualan, pengedaran Miras yang berijin (legal) tapi di jual di luar batas-batas yang di tentukan,” katanya.  (*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

MRP Gelar Pleno Penutupan Masa Sidang ke IV Tahun 2021

Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) gelar pleno penutupan masa sidang ke-IV, menutup semua angenda di Lembaga MRP sekaligus pimpinan dan aggota MRP akan melakukan reses di beberapa daerah khususnya di wilayah adat Tabi.

Hal tersebut di sampaikan Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), usai penutupan pleno masa sidang ke-IV di ruang sidang MRP, Rabu (15/12/2021).

“Untuk tempat reses yang akan dilakukan pimpinan dan anggota MRP di tiga daerah yaitu kabupaten Jayapura, kota Jayapura dan kabupaten Keerom,” ujar Murib.

Agenda reses, kata Murib, MRP akan sosialisasi kerja-kerja Majelis Rakyat Papua periode ke III ini, lebih khusus pada perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke dua.

“Majelis Rakyat Papua masih melakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga protes yang di lakukan MRP ini perlu di ketahui oleh public atau rakyat Papua,” ujarnya. (*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

MRP Ajak Masyarakat Papua Rayakan Nataru Dengan Sederhana

Natal keluarga besar Majelis Rakyat Papua tahun 2021, di salah satu hotel di Abepura, Rabu (15/12/2021) – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga kulture orang asli Papua (OAP) pihaknya mengajak masyarakat Papua untuk merayakan natal 2021 dan tahun baru 2022 dengan sederhana, sebab sebagian orang Papua sedang alami kekerasan di beberapa wilayah di tanah Papua.

Demikian diungkapkan ketua MRP, Timotius Murib pada perayaan natal keluarga besar Majelis Rakyat Papua di salah satu hotel di Abepura, Jayapura rabu (15/12/2021).

Murib mengatakan, saat ini sebagian orang asli Papua di beberapa Kabupaten di Papua maupun Papua Barat masih mengalami kekerasan, pengungsian  besar-besaran ditengah konflik TNI/Polri dan TPN-OPM sehingga sebagai lembaga culture orang Papua MRP rayakan natal secara sederhana.

“Kami himbau agar perayaan natal tahun ini dirayakan tidak dengan pestapora karena bagian dari bagaimana kita menghargai ada keluarga-keluarga di beberapa kabupaten  yang hari ini rakyat orang asli Papua masih mengalami kekerasan, rasa tidak aman (mengungsi) sehingganya natal kita MRP rayakan dengan sangat sederhana” kata Murib.

Mekipun sederhana, Ia mengajak perayaan natal ini bisa dimaknai dengan baik agar bisa merasakan kasih Tuhan,  dan keselamatan umat manusia. Natal juga jangan dirayakan dengan pestapora natal yang meriah dan pesta minuman beralkohol.

“Sebagai orang asli Papua saya berpesan supaya seluruh orang asli Papua  menghargai bulan Desember  sebagai wujud daripada kasih Tuhan kepada manusia,” harap Matius Murib.

Disisi lain, ketua MRP mengatakan, selamatkan tanah dan manusia Papua adalah visi dan misi MRP. Menurutnya misi itu bagian tak terpisahkan dari karya Tuhan  dalam penciptaan.

“Tuhan menciptakan langit dan bumi barulah menciptakan manusia. Oleh karenanya misi MRP selamatkan tanah dan manusia. Saya berfikir bahwa visi misi MRP ini bagian dari karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus” Ujar Murib.

Natal keluarga besar MRP itu mengusung thema nasional yaitu Cinta Kasih Kristus yang Mengerakan Persaudaraan, sedangkan sub thema dengan perayaan natal keluarga besar MRP, kita tebarkan cinta kasih yang diwujudkan melalui persaudaraan dalam kasih Kristus. (*)

 

Read More
Categories Berita

Cegah Gangguan Kamtibmas Jelang Natura, MRP Kunjungi Polsek KPL Jayapura

Tim Pokja Agama MRP Saat Mengunjungi Polsek KPL Jayapura – Dok

JAYAPURA, MRP – Tim Pokja Agama MRP (Majelis Rakyat Papua) kunjungi polsek kawasan pelabuhan laut jayapura guna membahas kinerja kepolisian di area pelabuhan jelang natal dan tahun baru, Sabtu (11/12) pkl. 10.00 Wit.

Tim pokja agama dari MRP dipimpin oleh wakil ketua Robert Wanggai didampingi para staf tim pokja dan diterima langsung oleh Kapolsek KPL Jayapura Iptu Rischard L. Rumboy bersama para kanit dan anggota.

Kunjungan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan mendengar secara langsung langkah-langkah Kepolisian khususnya Polsek KPL Jayapura dalam mengantisipasi dan meminimalisir peredaran miras ilegal maupun Narkoba melalui pelabuhan laut Jayapura menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Dalam sambutannya, Kapolsek KPL Jayapura mengucapkan terima kasih kepada pihak MRP, dengan adanya kunjungan tersebut, pihaknya merasa diperhatikan yang dapat memacu semangat personilnya dalam bertugas dilapangan.

“Kami mohon arahan, bimbingan dan dukungan agar kami dapat melaksanakan tugas lebih semangat dan lebih baik ke depannya,” ungkap Kapolsek.

Robert Wanggai selaku wakil ketua tim pokja agama MRP Provinsi menyampaikan yang intinya, maksud dan tujuan kedatangan tim yakni ingin melihat langsung tugas-tugas Polsek KPL Jayapura khususnya terkait peredaran miras ilegal dan narkoba melalui pelabuhan laut Jayapura.

“Tugas kami Tim Pokja Agama dari MRP yaitu penyelamatan tanah dan manusia Papua namun dalam hal ini kami ingin menyelamatkan manusia Papua dari dampak miras dan narkoba. Banyak korban kekerasan, KDRT, bahkan HIV dan kasus-kasus lainnya yang diakibatkan dari miras dan narkoba,” imbuhnya.

Dikatakan pula, pihaknya telah gencar melakukan kampanye untuk meminimalisir hal-hal tersebut, Polsek KPL Jayapura merupakan leading sektor dalam mengantisipasi masuknya miras ilegal dan narkoba melalui pelabuhan laut Jayapura.

“Selama ini kami memonitor informasi melalui berita bahwa Polsek KPL Jayapura telah banyak berhasil mengamankan miras ilegal maupun narkoba, untuk itu kami ingin tau langkah-langkah apa yang akan dan telah dilakukan Polsek KPL Jayapura dalam mengantisipasi masuknya miras ilegal khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini,” tandasnya.

Kapolsek KPL Jayapura pun menegaskan, dari awal pihaknya sudah meningkatkan komunikasi dengan seluruh unsur maritim di pelabuhan laut Jayapura, dengan keterbatasan personil namun kami tetap berusaha maksimal dalam melaksanakan tugas.

“Selain unit-unit yang ada, kami juga memanfaatkan jaringan / informasi yang ada guna mencapai target yang kami harapkan. Kekurangan kami yaitu tidak adanya speedboat yang dapat digunakan untuk memantau pada saat kapal mau sandar, karena para pemain miras biasanya membuang mirasnya mulai dari tanjung Kayu Batu dan nanti ada speedboat yang akan menjemput dan itu diluar kemampuan kami,” pungkasnya.

Selain itu pihak polsek kpl jayapura juga sudah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh sehingga beberapa bulan terakhir ini semua dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

Giat dilanjutkan dengan diskusi melalui pemberian saran dan masukan dari kedua belah pihak guna mewujudkan pelaksanaan perayaan natal 2021 dan tahun baru 2022 aman dan kondusif di Kota Jayapura.(*)

 

Read More
Categories Berita

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Pokja Perempuan MRP Kunker di Sarmi

Bertempat di Aula Distrik Bonggo Aipda Eduard Senis sebagai personel Polsek Bonggo menghadiri kegiatan kunjungan Pokja perempuan MRP di Kabupaten Sarmi Siang tadi, Senin (13/12/2021).

SARMI, MRP – Bertempat di Aula Distrik Bonggo Aipda Eduard Senis sebagai personel Polsek Bonggo menghadiri kegiatan kunjungan Pokja perempuan MRP di Kabupaten Sarmi Siang tadi, Senin (13/12/2021).

Hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut diantaranya ketua tim Maria Rofek , Kepala Distrik Bonggo Fredy Sawefkoy, S.Ip, M.AP ,Koramil Bonggo Serka Muis, Polsek Bonggo Aipda Senis dan Bripka Abd .Rahman,  anggota pokja Marince Wamoar, Spd , staf MRP Evelin dan 40 orang tamu undangan.

Dalam kesempatannya ketua tim pokja Perempuan MRP Maria Rofek, mengatakan bahwa tujuan kunjungan kerja yang kami lakukan saat ini terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tugas  melaksanakan perlindungan kepada Seluruh perempuan dan anak di seluruh wilayah Provinsi Papua.

“saya mengingatkan kepada tamu undangan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kami sebagai pokja perempuan di MRP,” Tutur ketua tim.

Sementara itu, Kepala Distrik Bonggo memberikan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada rombongan yang sudah hadir untuk memberikan bekal kepada ibu -ibu dan bapak  menerima materi sebaik mungkin, agar materi yang di sampaikan dapat membantu ibu-ibu sekalian,” ujar Fredi Sawefkoy. (*)

 

Read More
Categories Berita

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Pokja Perempuan MRP Kunker di Nabire

elompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Nabire. Pertemuan berlangsung di Hotel Anggrek, Jalan Pepera pada Senin (13/12/2021). – Dok

NABIRE, MRP – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Nabire. Pertemuan berlangsung di Hotel Anggrek, Jalan Pepera pada Senin (13/12/2021).

Ketua Pokja Perempuan MPR, Ciska Abugau A.Ma, Pd. mengatakan, Kunker dilaksanakan dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.

“Kunker kami dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan,” ujar Ketua Pokja MRP, Ciska Abugau usai pertemuan itu.

Menurutnya, Kunker MRP tentang kampanye kekerasan 16 hari terhadap ibu dan anak di Tanah Papua, dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember 2021. Seharusnya dilakukan pada tanggal itu, namun anggota MPR ada kesibukan lain sehingga baru terlaksana.

Maka sesuai dengan program MPR dari 17 anggota perempuan, bagi delapan kelompok ke semua kabupaten. Ada kelompok di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire, Kabupaten Wamena, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak. Masing-masing Kabupaten di utus dua anggota.

Dan di Nabire adalah Ketua tim, Petronela E. Th. Bunapa, SE dan Ketua Pokja Perempuan MPR, Ciska Abugau A.Ma, Pd. Yang kehadiran untuk menyampaikan dan mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Karena kami melihat dalam ajang ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak itu berlapis. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam adat, kekerasan dari gereja, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di tengah masyarakat termasuk kekerasan terbesar dari Negara terhadap masyarakatnya,” tutur Ciska Abugau.

Kata dia, kehadiran pokja perempuan MRP untuk menyampaikan dan menyuarakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan dari yang berbagai pihak. Dengan mengumpulkan perempuan-perempuan di Nabire dari berbagai elemen-elemen, baik dari gereja-gereja Kristen dan Katolik, perempuan aktivis dan lainnya.

Para perempuan dan dua anggota MRP ini bertukar pikiran tentang apa saja yang pernah dialaminya, karena belum bisa mendatangi satu per satu. Namun diskusi tersebut belum berdampak terhadap perempuan dan belum tentu juga terobati dengan masalah yang pernah dialaminya. Namun dengan pengalaman dan unek-unek yang dilontarkan diharapkan dapat meringankan beban yang dialami.

“Pada prinsipnya, kami mari kita saling duduk mendengar dan mengungkapkan, walaupun memang setelah diungkapkan tidak ada tindak lanjut,” katanya.

Beberapa Unek-Unek dari Hasil Diskusi

Ciska Abugau mengaku, dari hasil diskusi tersebut mendapatkan beberapa unek-unek dari para perempuan. Ada yang sekedar curhat tentang suka duka di dalam rumah tangganya. ada yang sudah cerai lantaran sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akibat perbuatan suami.

Ada juga hingga batal cerai lantaran perlu memikirkan tentang keluarga dan anak-anaknya, padahal sudah berurusan dengan penegak hukum (kepolisian) karena sudah melaporkan tindakan sang suami, baik perselingkuhan maupun kekerasan atau penganiayaan. Namun laporannya tidak dilanjutkan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Ada ibu yang mengaku sudah melaporkan tindakan suaminya kepada polisi tapi masalah tidak dilanjutkan, alasannya kalau suami masuk penjara lalu siapa yang akan melihat anak-anaknya. Ada ibu yang meninggalkan suami atau cerai juga tidak mungkin karena sudah nikah gereja dan pencatatan sipil, disini mereka harus berpikir lagi. Ada juga yang pilih hidup sendiri dengan anak-anaknya tanpa suami.

“Disitulah perasaan seorang perempuan akan muncul. Walaupun laki-laki sudah melukai dan melakukan kekerasan atau selingkuh tapi masih ada kata maaf. Maka istri akan mempertahankan suaminya walaupun disakiti hanya demi anak-anak,” ucapnya.

Akan tetapi, tidak semua suami atau laki-laki melakukan kekerasan dan perselingkuhan di dalam rumah tangganya. Sebab ada juga suami atau laki-laki yang baik. Karena mereka yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah yang sering melakukan perselingkungan. Akibatnya ekonomi keluarga hancur, anak jalan sendiri, sesuai kemauannya dan sebagainya.

Apalagi jika ada yang sudah cerai maka ada ibu yang baik dan siap menghidupi anaknya karena punya usaha atau pekerjaan. Ibu seperti ini akan mengatakan bahwa anak adalah anakku dan pastinya dia bertanggungjawab.

“Jadi Diskusi seperti ini memang haru sering dilakukan agar beban dari para ibu bisa merasa ringan,” ujarnya. (*)

 

Sumber: https://papuaposnabire.com/

Read More
Categories Berita

Pokja Agama MRP Cek Kesiapan Pemkab Jayapura Awasi Peredaran Miras Jelang Natal

Kunker anggota Pokja Agama MRP di kabupaten Sentani – Humas MRP

SENTANI, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) kelompok Kerja (Pokja) Agama mengelar rapat Koordinasi dalam rangka pengetatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minum beralkohol serta obat-obatan terlarang lainnya jelang Natal 25 Desember 2021 dan tahun baru 1 Januari 2022.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut di ketuai oleh Markus Kajoi, S. Sos, Yoel Luiz Mulait, SH, Dorince Mehue, SE, dan Frans Tekege, S.Pd, di hadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan di wilayah Tabi kabupaten Jayapura.

Markus Kajoi, ketua Tim Kunker Pokja Agama MRP usai pertemuan mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan untuk melihat situasi kesiapan daerah khususnya kabupaten Jayapura menjelang Natal dalam melakukan pengawasan dan peredaran miras dan narkoba.

“MRP juga ini melihat Perda yang di buat sudah di jalankan maksimal atau tidak, terutama menjelang Natal dan tahun baru ini pemerintah dan pihak yang berwenang bisa mengendalikan agar proses perayaan dapat berjalan aman dan damai,” kata Kajoi, kepada wartawan. Senin, (14/12/2021).

Dia juga berharap dengan kesiapan pengendalian Miras dan Narkoba menjelang natal dan tahun baru ini juga dapat mengurangi penyalagunaan Narkotika demi keselamatan untuk semua masyarakat.

“Dari Laporan yang di terima MRP, masih ada peredaran dan penjualan miras dan Narkoba di beberapa tempat di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwajib,” tegasnya.

Lanjutnya, meski terkait peredaran dan pengawasan Miras ini sudah di atur dalam Perda namun tidak di implementasikan baik oleh pemerintah sehingga perlu  juga di evaluasi.

“Banyak anak di bawah umur jadi penguna dan pengedar, lama-lama generasi muda Papua ini akan rusak karena Narkotika sehingga pemerintah dan pihak yang berwajib harus menseriusi ini untuk ambil tindakan dengan penanganan dengan pendampingan, pembinaan dalam satu tempat tinggal yang layak untuk di rehabilitasi,” harapnya.

Sementara itu, Dorince Mehue, anggota Pokja Agama MRP menambahkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol harus menjadi tanggung jawab kita bersama terutama para tokoh agama, adat dan gereja untuk terus melakukan sosialisasi.

“keluarga juga punya peran penting untuk mendidik anak-anak agar tidak terjerumus dalam Narkotika, bila semua generasi muda Papua sering konsumsi miras dan narkoba akan merusak fisik mereka dan itu akan berpengaruh di masa depan mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan MRP sudah berusaha membuat program afirmasi agar generasi muda Papua bisa mendapat kuato dalam afirmasi sekolah kedinasan namun tantangan Miras dan Narkoba ini menjadi persoalan serius yang harus kita perangi bersama. (*)

Humas MRP

Read More
Categories Berita

Majelis Rakyat Papua Berkunjung ke Kantor DPA Partai Aceh 

Serah terima plakat antara Pimpinan MRP dan Pengurus Partai Aceh – Humas MRP

BANDA ACEH, MRP – Rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP) berkunjung ke kantor Partai Aceh (PA) yang berada di Batoh, Banda Aceh.

Kedatangan rombongan MRP tersebut di pimpin langsung oleh Ketua MRP, Timotius Murib dan Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait yang juga turut ikut serta 23 rombongan dari MRP.

Kedatangan rombongan MRP ini diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Aceh, Kamaruruddin Abu Bakar yang juga turut didampingi oleh Jubir PA, Nurzahri, Ketua DPRA, Dahlan dan beberapa pengurus teras PA lainnya.

Jubir Partai Aceh, Nurzahri dalam keterangan pers kepada AJNN mengungkapkan bahwa dalam kunjungan tersebut, pihak MRP menanyakan tentang sejarah berdirinya partai lokal di Aceh dan kenapa pelaksanaan peraturan pemerintah tentang partai lokal di Aceh bisa turun dalam waktu yang relatif singkat setelah disahkan dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Mereka juga menyampaikan bahwa di Papua dengan UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua sebenarnya sudah ada juga pasal yang mengatur tentang hak bari rakyat papua untuk mendirikan partai politik sendiri,” ujar Nurzahri.

Namun sayangnya menurut penuturan pihak MRP kepada pengurus PA, pasal tentang partai politik papua ini tidak dapat di jalankan karena perbedaan tafsir antara rakyat Papua dengan pemerintah pusat, dimana rakyat papua menafsirkan pasal tersebut sebagai partai lokal di papua sedangkan pemerintah pusat menafsirkan bahwa tafsir partai papua adalah Partai Nasional sebagai mana partai nasional lainnya.

Sehingga selama 20 tahun pasal tentang partai papua tidak pernah dapat dijalankan sama sekali. Dan bahkan dalam revisi UU Otsus Papua yang tebaru (UU nomor 2 tahun 2021) pasal tentang Partai lokal Papua dihilangkan sepihak oleh pemerintah pusat.

Kini MRP sebagai refresentatif kepemimpinan adat di Papua telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dibatalkannya beberapa pasal dalam UU Otsus Papua khususnya pasal tentang Partai loka Papua.

Sementara itu Sekjend PA dan Jubir PA menjelaskan tentang sejarah munculnya partai lokal di dalam MoU Helsinki yang selanjutnya dituangkan ke dalam UU nomor 11/2006 tentang pemerintahan aceh dan disambung dengan PP 20 tahun 2007 dan Qanun nomor 3/2008 tentang Partai Loka (Parlok) di Aceh.

Acara kunjungan tersebut berakhir pada pukul 16.00 dan dilanjutkan dengan acara serah terima plakat antara MRP dan Partai Aceh serta diakhiri dengan foto bersama. (*)

Sumber: Suara Papua

Read More
Categories Berita

1 Desember, MRP dan Aceh Teken MoU di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh

1 Desember, MRP dan Aceh Teken MoU di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh – Humas MRP

BANDA ACEH, MRP — Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Wali Nanggroe Aceh menandatangani surat perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU), Rabu (1/12/2021) di Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe Aceh.

Dalam MoU tersebut berisi beberapa poin tentang kerja sama Aceh dan Papua untuk berjuang bersama dalam memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua dan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang kekhususan yang diberikan pemerintah pusat.

Kunjungan silaturahmi pimpinan dan anggota MRP disambut langsung Wali Nangroe Aceh Paduka Mulia Malik Mahmud Al-Haytar di istana Wali Nanggroe Aceh.

Wali Nangroe Aceh mengatakan, dalam kesempatan ini bangsa Papua melalui MRP dan bangsa Aceh dapat menjalin kerjasama yang erat di dalam gerakan memperjuangkan keadilan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan rakyat kedua bangsa ini dalam bingkai NKRI.

“Aceh dan Papua mendapat daerah kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak diberikan pemerintah pusat, masih ada butir-butir perjanjian yang belum dipenuhi oleh pusat, sehingga dengan kerja sama ini kami ingin pemerintah pusat harus melihat ini,” ujarnya.

Malik menegaskan, pemerintah pusat harus konsisten dengan perjanjian mereka dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dan Papua melalui Undang-Undang kekhususan.

“Aceh dan Papua memiliki sejarah panjang perjuangan untuk merdeka sendiri, sehingga pemerintah pusat harus melihat dan menjalankan Undang-Undang kekhususan dengan baik agar ada kesejahteraan. Itu perlu diwujudkan. Perlu diingat bahwa Aceh ada GAM dan Papua ada OPM,” tuturnya.

Menurut Malik, Aceh dan Papua memiliki kesamaan dimana memiliki persoalan dengan pemerintah pusat terkait implementasi Undang-Undang kekhususan. Oleh karenanya, dengan MoU ini diharapkan Papua dan Aceh menjalin kerjasama yang baik untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sementara itu, Timotius Murib, ketua MRP mengatakan, penandatanganan MoU hari ini menindaklanjuti kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh ke MRP pada 3 Oktober 2021 saat PON Papua berlangsung.

“Ini momentum bersejarah bagi bangsa Papua, dimana tanggal 1 hari ini saat penandatanganan MoU bersama dengan Wali Nanggroe Aceh, rakyat Papua juga memperingati hari embrio kemerdekaan yang ke-60,” kata Murib di hadapan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

Timotius menjelaskan, kehadiran MRP Papua di Aceh dan bertemu pimpinan Wali Nangroe Aceh untuk selanjutnya mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak masyarakat Papua dan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang kekhususan.

“Kami sedang mengadvokasi bersama dengan cara santun, tidak melawan negara, tentu sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kami kembali dan akan mengingatkan terus perjanjian yang dibuat bersama Aceh dan Papua harus ditepati yaitu Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 untuk Papua dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 (UUPA),” kata Murib.(*)

Sumber: Suara Papua

Read More