JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua segera merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua yang berlangsung di Kota Jayapura, 18-19 Maret 2021.

Rakor itu membahas tentang Implementasi Hak Asasi Manusia pada Wilayah Konflik di Provinsi Papua.  Ketua Tim Kerja (Pansus) Kemanusiaan MRP, Pdt. Markus Kajoi mengatakan pihaknya akan membentuk tim perumus.

Tim ini bertugas merumuskan poin apa saja yang akan direkomendasikan dari rakor itu. Beberapa pembicara yang hadir dalam rakor tersebut direncanakan akan masuk dalam tim perumus.

“Kita akan rumuskan hasil [Rakor] hari ini, dan kami akan plenokan pada 24 Maret 2021, sebagai rekomendasi yang dikeluarkan MRP,” kata Markus Kajoi, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, setelah memplenokan poin-poin dari rakor itu, para anggota MRP akan melakukan reses ke lima wilayah adat. Sekembalinya dari reses, MRP akan mengagendakan kembali adanya diskusi.

Sebab pokok pikiran dari semua pihak akan memperkaya data data dan memberikan masukan kepada lembaga kultur itu.

“Mesti ada mekanisme yang dipatuhi semua pihak dalam penanganan konflik di Papua. Itu akan dibahas dalam diskusi bersama selanjutnya,” ujarnya.

Wakil Ketua II MRP, Debora Mote mengatakan memang yang diharapkan dari rakor itu ada rekomendasi yang nantinya menjadi keputusan MRP secara kelembagaan.

Menurutnya, para pihak di Papua mesti bersatu dan butuh kebersamaan. Bergandeng tangan, sebab bicara kepentingan Papua bukan untuk orang atau kelompok tertentu.

“Semua saran dan usulan selama rapat koordinasi dalam dua hari ini akan dirangkum. Akan disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi MRP,” kata Debora Mote. (*)

Sumber: Jubi