NABIRE, MRP – Salah seorang dari anggota tim Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diutus ke wilayah Meepago untuk gelar kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Otonomi Khusus, mengaku pihaknya sejak tiba di bandara udara Nabire dari Jayapura, pada Sabtu (13/11/2020) lalu, mendapat intimidasi langsung dari aparat keamanan TNI dan Polisi.

Intimidasi dimaksud intimidasi non verbal yakni diikuti dan diawasi ketat.

“Tiba Sabtu pagi. Pas keluar di pintu keluar gedung bandara, kiri, kanan, depan, sudah ada anggota TNI dan polisi. Ada yang pakaian lengkap tapi paling (banyak) itu pakaian preman,” ujar anggota tersebut yang enggan dimediakan kepada Wagadei, Kamis (19/11/2020).

Tak sampai disitu, sepanjang perjalanan ke tempat penginapan aparat terus buntuti.

“Mereka pakai motor dan mobil. Kami tahu itu aparat tapi bikin malas tahu. Selama di Nabire sebelum naik ke Dogiyai, kemana kami pergi diawasi terus,” katanya.

Lebih parah menurutnya, ketika di Dogiyai. Aparat tak hanya mondar-mandir diluar disekitar tempat penginapan. Mereka (aparat) masuk dalam pagar halaman bahkan sampai depan pintu kamar penginapan.

“Hari lain juga. Tapi di hari Senin (16/11), pendropan aparat dalam jumlah besar dari Nabire pakai mobil banyak sekali. Saya lihat sendiri. Terus sekitar jam 04.00 sore, ada satu pleton aparat masuk ke kediaman kami. Mereka hanya mondar-mandir. Tidak sentuh kami (lakukan kekerasan)” ungkapnya.

Kendati begitu, sikap aparat tersebut, dia dan kawan-kawannya menuding sebagai salah satu bentuk tindakan intimidasi terhadap pihaknya secara langsung.

“Karena begitu tiba kami langsung diintimidasi sampai -1 hari H. Kami rasa sekali ada dalam kurungan aparat seperti dalam penjara. Tidak bisa bergerak bebas,” tudingnya.

Diakhir keterangannya, dia menyesalkan sikap aparat yang seharusnya menegakkan hukum dan undang-undang ditetapkan negara malah balik ‘memperkosa’.

“Kami (mau) jalankan RDP sesuai UU Otsus tapi negara Indonesia tidak mau, tidak tahu kenapa. Untuk itu kepada rakyat Papua di Meepago, kami minta maaf sekali, RDP tidak kami gelar. Sekali lagi sebagai manusia biasa, kami minta maaf sekali,” tutupnya.

Seperti diketahui, RDP dibatalkan oleh surat penolakan dari Asosiasi Bupati Meepago yang dikeluarkan Senin (16/11/2020) lalu atau sehari sebelum hari H.

Tiga alasan yang dipakai; adanya Pemilukada di Nabire, adanya maklumat Kapolda Papua dan adanya penolakan RDP digelar di Dogiyai oleh sekelompok orang.(*)

Sumber: Wagadei.com