JAYAPURA, MRP – Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta kepada pihak keamanan TNI secara professional menjalankan tugas menjaga keamanan negara, karena urusan keagamaan di Papua menjadi tanggung jawab para pimpinan gereja di Papua.

Hal tersebut ditegaskan Yoel Mulait ketua Pokja Agama MRP, menanggapi rencana Menteri Agama RI libatkan TNI tangani kerukunan keagamaan di Papua. Rabu, (18/7/2020).

“kita hargai, tapi kita harus professional karena TNI itu kan tugasnya jaga keamanan negara, urusan agama inikan urusan pimpinan agama, baik Pendeta, Pastor dan Ustad yang punya umat,” kata Mulait.

Ia juga menambahkan bila negara melibatkan TNI dalam urusan agama, maka timbul suatu pertanyaan yang penting. Apa dibalik tujuan dari Kementrian Agama RI libatkan TNI urus keagamaan di Papua.

“Negara libatkan TNI untuk urus keagamaan memang agama di Papua ada kacau? Kan tidak, seharusnya kita saling professional saja bahwa TNI menjaga keamanan negara karena urusan agama inikan urusan para tokoh agama,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menggandeng TNI AD untuk kerja sama program peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain menggunakan strategi pertahanan dan militer, keutuhan NKRI juga bisa dijaga dengan menggunakan pendekatan keagamaan.

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pihaknya bukan melibatkan TNI, tetapi hanya mencari informasi untuk program keagamaan di Papua.

“Itu dimulainya, memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu, kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai. Pertama, kami undang teman polisi, kemudian kami undang teman dari TNI. Kebetulan orang itu memang baru saja selesai tugas di Papua, sekarang dia Waaster,” jelas Fachrul. (*)

HUMAS MRP