Categories Berita

Pokja Perempuan MRP siap terima Koalisi Perempuan Papua

Pertemuan Kelompok Kerja Perempuan MRP. – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP mengagendakan pertemuan dengan Koalisi Perempuan Papua pada Selasa (14/7/2020) di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua. Pertemuan itu akan membahas kasus pelecehan perempuan Papua dalam unggahan status media sosial, serta membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan Papua.

Hal itu dinyatakan Ketua Pokja PerempuanMRP, Ciska Abugau kepada Jubi di Jayapura, Senin (13/7/2020).  “Besok itu Koalisi Perempuan Papua mau datang beraudiensi dengan kami,” kata Abugau.

Abugau membenarkan bahwa pertemuan itu akan membahas masalah pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di media sosial beberapa waktu lalu. Namun Abugau menyatakan pertemuan itu juga bisa membahas masalah perempuan Papua secara lebih luas.

ada Senin (6/7/2020) pekan lalu, sejumlah tokoh perempuan Papua yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Papua menggelar keterangan pers dan mengecam status Facebook yang diunggah MJ Yarisetouw pada Kamis (2/7/2020) lalu. Wakil Ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacqueline Hamadi mengatakan status MJ Yarisetouw yang viral pada Jumat (3/7/2020) itu adalah bentuk kekerasan verbal terhadap perempuan, dan berpotensi menjadi kekerasan berganda terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.

Jacqueline Hamadi menyatakan Yarisetouw harus menghormati dan menghargai kedudukan perempuan Papua sebagai mama yang mewariskan ras Melanesia, mewariskan lelaki Papua. Tanpa perempuan Papua, tidak mungkin ada laki-laki Papua. “Apabila di Amerika [Serikat] mereka perjuangkan Black Lives Matter, hari ini kami nyatakan Papua Women Lives Matter. Kami akan berjuang untuk mempertahankan hak dan martabat kami sebagai perempuan Papua,” kata Hamadi.

Ia mengingatkan, kini ada banyak perempuan Papua yang berkarya dan berkarir di seluruh penjuru dunia, menekuni berbagai bidang profesi dan pekerjaan. Telah ada banyak perempuan Papua yang menjadi Guru Besar bergelar Profesor, menempuh pendidikan tinggi hingga bergelar Doktor, menjalankan profesi mulia seperti dokter, dan banyak pekerjaan lainnya.

“Jadi sebenarnya postingan status Facebook MJ Yarisetouw itu ditujukan kepada siapa? Setiap perempuan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki hak [untuk mendapatkan penghormatan atas kehidupan pribadinya]. Anda tidak punya hak untuk mengurus [kehidupan pribadi] mereka. [Ujaran Anda bisa tertuju kepada] perempuan [yang] mendapatkan perlakuan, kekerasan verbal dan non verbal, atau bahkan pemerkosaan, [dan ujaran Anda menimbulkan] kekerasan berganda. Itu tidak boleh diulangi lagi,” tegas Hamadi dalam keterangan pers Koalisi.

Hamadi meminta MJ Yarisetouw meminta maaf secara terbuka atas status facebook yang diunggahnya. “Dalam seminggu ini kami tunggu. Jika tidak, kami [akan] melaporkan kepada pihak berwewenang untuk melanjutkan proes Hukum,” katanya.

MJ Yarisetouw akhirnya menggelar keterangan pers terpisah pada Senin pekan lalu, meminta maaf kepada perempuan Papua karena mengunggah status Facebook yang melecehkan dan merendahkan martabat perempuan Papua. Permohonan maaf itu juga disiarkan secara langsung melalui laman Facebook Yarisetouw. “Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” kata Yarisetouw.

Yarisetouw mengakui unggahan statusnya telah menciderai perasaan seluruh “perempuan tanah” atau perempuan Papua. “Kepada seluruh perempuan Papua yang ada di Tanah Papua dan di manapun berada, sekali lagi [saya meminta] maaf. Saya tidak akan mengulanginya, sebab [perbuatan saya] itu menciderai hati perempuan Papua. Sekali lagi, saya memohon maaf kepada bapa, mama, dan khususnya perempuan Papua atau perempuan tanah, atas pontingan saya yang telah melukai hati dan perasaannya,” katanya.(*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

Ini Pemaparan Kapolda Papua Pada Kegiatan Reses MRP Masa Sidang II Tahun 2020

Kapolda Papua, Irjen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw (pegang mic) saat tampil sebagai narasumber pada reses anggota MRP Pokja Agama, Kamis (25/6/20)

JAYAPURA, MRP Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw tampil sebagai saah satu narasumber dalam kegiatan Reses MRP Provinsi Papua Masa Sidang Triwulan II Tahun 2020, di Aula Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura, Kamis (25/6/20).

Reses tersebut digelar dalam bentuk diskusi yang dipandu Angota MRP Pokja Agama, Dr.H.Toni Wanggai, S.Ag, M.A, juga menghadirkan dua narasumber lain, yaitu Staf Ahli Presiden RI Deputi V Bidang Politik,Hukum, Keamanan, HAM dan Otsus Aceh-Papua, dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey.

Pada diskusi bertema “Membangun Kerukunan Umat Beragama Dimasa Pandemik Covid – 19 Untuk Papua Tanah Damai”, Kapolda Waterpauw memaparkan berbagai situasi terkini, baik mengenai pandemic Covid-19 dan dinamikanya di Papua serta masalah Kamtibmas yang menonjol.

“Penyebaran Covid-19 kian masif dan meningkat,  data pertanggal 24 Juni 2020 total 1.551 Kasus Positif yang tersebar di 15 Kab dan 1 Kota di Provinsi Papua. Kabupaten yang baru terdapat kasus positif yaitu Kabupaten Yalimo 2 orang dan Kabupaten Puncak Jaya 1 orang, dan kabupaten yang telah sembuh seluruh pasiennya yaitu Kabupaten Merauke, Supiori dan Mamberamo Tengah,” papar Kapolda pada acara yang diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ketua KKSS Kota Jayapura, Ketua HKJM Provinsi Papua, Ketua LMA Port Numbay, para pengurus Ormas Islam Se- Kota Jayapura dan Pengurus Panguyuban Nusantara Kota Jayapura.

Dampak Covid-19, kata Kapolda telah mengubah berbagai tatanan sosial keagamaan, yang tadinya berjamaah/ibadah bersama saat ini ibadah di rumah masing-masing.

Dan dari sisi ekonomi, memuncukan pengangguran baru, harga bahan pokok naik.

Terkait stabilitas keamanan, dampak pandemic covid-19 juga membuat 487 Narapidana di Papua mendapatkan asimilasi, angka kriminalitas menurun tetapi kejahatan seperti Curas, Penganiayaan dan Pengerusakan meningkat.

Juga telah terjadi 6 kali gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), salah satunya penembakan terhadap petugas kesehatan di Distrik Wanda, Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia atas nama Heniko Somau dan 1 orang kritis atas nama Alemanek Bagau.

Kapolda Waterpauw juga memaparkan tentang empat bingkai menjaga kerukunan nasional, yaitu politik, yuridis, sosiologis dan teologi.

“Harapan saya yaitu kita membangun komunikasi yang baik agar tersajinnya komunikasi yang baik dan hidup rukun di atas tanah Papua,” ujar Kapolda.

Dan untuk tercapainya kerukunan umat beragama, Kapolda mengimbau agar jangan ada yang membuat stigma yang tidak menyenangkan pihak lain.

“Tetapi marilah kita jalankan tugas kita di bidang masing-masing untuk memajukan tanah Papua,” harapnya.

Forum dialog tersebut, kata Kapolda sangat baik, dan diharapkan kedepan bisa dilaksanakan dengan lebih intens lagi.

 Dr. H. Toni Wanggai, mengatakan bahwa kegiatan reses oleh Lembaga MRP, khususnya Kelompok Kerja (Pokja) Agama dilaksanakan setiap tiga bulan sekali,  yang bertujuan untuk mendengarkan dan menampung semua aspirasi masyarakat dalam bidang keagamaan.

“Nantinya kami bahas kembali dan selanjutnya diteruskan kepada pemangku-pemangku kepentingan atau Stakeholder di Papua,” jelasnya.

Ia memilih melaksanakan reses di Kota Jayapura karena melihat dinamikan sosial yang ada, dan barometer Papua adalah Kota Jayapura, sekaligus mencari solusi damai melakukan rekonsiliasi dan mendengar suara hati para tokoh yang hadir.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey dalam kesempatan tersebut kepekaan untuk mengelola sebuah konflik sangat penting untuk tercapainya kerukunan dan kedamaian umat.

“Oleh karena itu para tokoh agama dan paguyuban itu menjadi pihak yang memiliki kemampuan dan diharapkan untuk menjaga konflik dalam konteks HAM itu penting ada dan membutuhkan kearifan dalam perspektif HAM untuk dikelola,” tuturnya.

Staf Ahli Presiden RI Deputi V Bidang Politik,Hukum, Keamanan, HAM dan Otsus Aceh-Papua, Laus Rumayom mengatakan, bahwa kehadirannya di Papua adalah untuk memantau dan mengamati peran para penyelenggara negara serta penegakkan hukum.

“Apapun masalahnya negara harus hadir memberikan jaminan dan kepastian hukum, kita akan menindaklanjuti proses perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat kerukunan, mem-blow up sejauh mana progres penanganan para korban kerusuhan,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, diwarnai penyerahan bantuan Sembako dari The Spirit Of Papua kepada peserta yang hadir. (*)

 

Sumber: Reportasepapua.com

 

Read More