JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Lembaga culture orang Papua menginginkan seleksi Sekretaris Daerah (Setda) provinsi Papua harus orang asli Papua (OAP).

Hal tersebut ditegaskan oleh ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib kepada wartawan. Jumat, (26/6/2020).

“kami menginginkan seleksi Sekda provinsi Papua itu harus OAP,” tegasnya.

Lanjutnya, walaupun secara implisit tidak dimuat didalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001 seperti gubernur, namun ini kebijakan Setda merupakan bagian dari roda pemerintahan di provinsi Papua.

“seorang Setda punya kebijakan dalam menjalankan dan mengendalikan seluruh roda pemerintahan sehingga di perlukan orang asli Papua yang menjabat,” tegasnya.

Alasan lain dukungan tersebut karena kata Murib, di Papua merupakan daerah kekhususan sama seperti di Jogja dan Aceh sehingga seorang Setda pun harus orang asli Papua.

“kami juga akan menyurati presiden RI Joko Widodo melalui Mentri Dalam Negeri (Mendagri) agar pertimbangan diatas tersebut menjadi perioritas dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Papua Nicolaus Wenda, mengaku tahap seleksi jabatan sekda sudah ada di Jakarta. “Jadi kita belum mengetahui siapa nanti yang akan lolos dalam seleksi itu. Isu yang berkembang di luar tidak benar, kita tunggu hasil seleksi dari Menteri Dalam Negeri,” ungkap Wenda.

Wenda mengatakan saat ini pengisian jabatan Sekda Papua di pusat sudah memasuki tahap seleksi asessment psikolog, setelah itu akan dilanjutkan tahap seleksi wawancara.

 “Setelah tes wawancara baru kita bisa mengetahui hasilnya yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk diserahkan kepada Gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada 19 Juni 2020 dari 11 nama yang ikut seleksi, lima orang telah dinyatakan memenuhi syarat yakni Juliana Waromi, Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, Dance Yuliana Flassy, dan Basiran. (*)

Reporter : Agus Pabika