Hari: 17 Juni 2020

Categories Berita

KSP dorong MRP lindungi hak OAP berbasis riset

Author mrppapua Posted on
706 views
0
Pertemuan MRP dengan staf ahli Presiden, Laus Rumayom. Rumayom menyampaikan materi harapan Presiden atau Istana menjelang evaluasi otonomi khusus Papua – Dok MRP

JAYAPURA, MRP – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia mendorong Majelis Rakyat Papua atau MRP memperkuat studi-studi lapangan hingga literatur yang memperkuat kebijakannya. Atau untuk memperkuat aspirasinya kepada pemerintah untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak orang asli Papua.

Hal itu disampaikan, staf ahli Presiden Republik Indonesia, Deputi V yang membidangi bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Laus Rumayom.

“Kami mendorong riset-riset, studi literatur mempersiapkan referensi untuk menjadi dasar menyusun kebijakan menyampaikan proteksi hak-hak orang asli Papua,” ungkapnya kepada Jubi.co.id usai melakukan pertemuan dengan MRP, di Jayapura, Papua, Selasa (16/6/2020).

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, menyampaikan apresiasi atas pertemuan yang memberikan pencerahan itu. Pencerahan kepada pihaknya dalam rangka kerja sama melindungi hak-hak komunitas masyarakat adat asli Papua.

“Apa yang disampaikan kita akan kompilasi dalam proses penyusunan program kerja sehingga hak-hak asli Papua terlindungi,” ungkap Murib usai melakukan pertemuan yang berlangsung di Kota Jayapura ini.

Kata dia, kajian-kajian itu memang menjadi penting dari penyusunan kebijakan. Karena kajian itu menjadi dasar argumen memproteksi orang asli Papua, terutama empat bidang yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua.

“Ini sesuai tema kerja MRP lima tahun periode ini, selamatkan manusia dan Tanah Papua,” ungkapnya serius.

Kata dia, jauh sebelum itu MRP mulai dengan investigasi beberapa masalah pelanggaran HAM, termasuk konfllik di Nduga. Laporannya sudah dicetak menjadi buku dan diluncurkan pada 9 Desember 2019 lalu.

“Karena itu, saya pikir masukan ini meyakinkan MRP kerja-kerja yang pihaknya lakukan penting dalam rangka melindungi hak-hak orang asli Papua,” ungkapnya. (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

MRP: Tanah adalah identitas masyarakat adat Papua

Author mrppapua Posted on
1004 views
0
Ketua MRP, Timotius Murib bersama Wakil ketua I MRP Jimmy Mabel dan Wakil Ketua II MRP Debora Motte menyerahkan cinderamata kepada Laus Deo Calvin Rumayom usai pertemuan di Kota Jayapura pada Selasa (16/6/2020). – Humas MRP

JAYAPURA, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib mengatakan masyarakat adat Papua harus mempertahankan tanah adatnya dari pencaplokan atau perampasan atas nama apapun. Murib menegaskan setiap tanah adat harus dijaga, karena tanah adat merupakan identitas masyarakat adat Papua.

Hal itu disampaikan Murib usai membicarakan perlindungan hak komunitas masyarakat adat bersama Staf Ahli Deputi V Kantor Kepresidenan, Laus Deo Calvin Rumayom di Kota Jayapura pada Selasa (16/6/2020). “Masyarakat adat harus mempertahankan tanah adat, karena tanah adat adalah identitas,” kata Murib.

Ia menyatakan tanah adat menjadi identitas, karena seseorang disebut asli jika dia punya tanah adat, juga punya relasi dengan leluhurnya melalui cerita-cerita dan nama keluarga yang melekat pada dirinya sendiri.

Dalam kerangka perlindungan masyarakat adat itulah MRP mengusung tema kerja lima tahun mendatang yang berfokus kepada upaya melindungi manusia dan tanah Papua. Konsep itu dapat diperkaya dengan mendengar penjelasan Rumayom yang memiliki pengalaman bagaimana masyarakat adat di sejumlah negara berjuang melindungi tanah adat mereka.

Murib menyebut diskusinya dengan Rumayom mencerahkan. “Penyampaian ini menjadi pencerahan dalam melindungi hak-hak komunitas masyarakat di lima wilayah adat di Provinsi Papua,”ungkapnya.

Menurut Murib, pencerahan itu juga menjadi penting karena MRP akan mengadakan alat kelengkapan MRP, berikut pemilihan ketua kelompok kerja (Pokja) MRP. Ia berharap materi yang disampaikan Rumayom dapat menjadi bahan menyusun langkah-langkah perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro yang ingin merealisasikan berbagai konsep itu mengatakan tanah selain menjadi identitas masyarakat adat Papua juga merupakan warisan bagi generasi mendatang. Jika dikelola dengan baik, tanah adat akan menjadi warisan yang tidak akan pernah habis untuk anak-cucu.

“Itu warisan buat anak-cucu. Kalau hari ini tanah habis, beralih hak milik atau fungsi, anak-cucu kehilangan warisan, [dan] kita mewarisi penderitaan untuk anak-cucu,” kata Tokoro.

MRP melalui Pokja Adat terus berupaya mengadvokasi tanah-tanah adat yang pelepasannya disengketakan oleh masyarakat adat di Papua. MRP antara lain telah menerbitkan putusan atas sengketa tahan marga Tanawani di Serui, Kabupaten Yapen, Papua, yang dikuasai PT Pertamina. MRP juga mengadvokasi sebidang tanah di Padang Bulan, Kota Jayapura yang saat ini digunakan Balai Kesehatan Provinsi Papua (seluas 12 hektar), dan sebidang tanah seluas 13 hektar di Kampwolker, Kota Jayapura yang dibeli oleh PT Skylane Kurnia. (*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More