Jayapura, MRP – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Yoel Luiz Mulait mengatakan tidak masalah jika Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan surat edaran Menteri Kesehatan tentang “New Normal”. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Papua diminta bijak dalam menjalankan protokol “New Normal, agar rakyat tidak menjadi korban pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Mulait terkait terbitnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02-01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha (New Normal). Mulait menegaskan, kebijakan New Normal harus mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

pemerintah mampu kelola situasi pandemi [Covid-19] dengan baik, tanpa korbankan rakyat,” kata Mulait kepada jubi.co.id di Jayapura, Papua, Senin (1/6/2020).

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP itu mengatakan Pemerintah Provinsi Papua boleh saja mengajak pelaku usaha, pekerja kantoran, dan pelaku usaha transportasi lokal untuk kembali menjalankan bisnis mereka. Akan tetapi, setiap aktivitas warga di Papua harus ketat mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah semakin mewabahnya Covid-19.

“New Normal” juga menuntut setiap pelaku usaha mampu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan itu, agar penerapan “New Normal tidak membahayakan warga, khususnya masyarakat lokal. Mulait mengingatkan jika “New Normal” diterapkan tanpa penerapan protokol kesehatan secara ketat, transmisi lokal atau penularan virus korona akan semakin mengkhawatirkan.

Yoel Luiz Mulait menilai tim Satuan Tugas Covid-19 Papua sejak awal lebih fokus menemukan kasus baru positif korona ketimbang melacak seluruh riwayat kontak setiap pasien yang telah terkonfirmasi positif terinfeksi korona. “Tim gugus tugas konsentrasi full cari kasus yang timbul. Tidak pada pencegahan, misalnya dari awal rapid test [secara] massal agar [virus korona] tidak menyebar ke mana-mana,” kata Mulait.

Akibatnya, transmisi atau penularan lokal virus korona terjadi meluas, dan mengkhawatirkan warga di Papua. Meluasnya pandemi Covid-19 di Papua, dan transmisi lokal, mengancam keselamatan orang asli Papua. “Transmisi lokal [dengan] tingkat resiko lebih tinggi, khususnya [bagi] orang asli Papua,” kata Mulait.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tenggah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Hendrikus Madai menilai kebijakan penerapan “New Normal” itu sebagai keputusan serba salah. Pemerintah sangat dilematis untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam waktu yang lama, walau kasus baru positif korona terus bertambah.

“Angka positif semakin naik, tapi pemerintah pusat berniat berlakukan ‘New Normal Life’. Saya pikir bagus langkah terencana Pemerintah Provinsi Papua, [untuk memulai] New Normal Life [pada] bulan juli mendatang,” katanya.

Ia menyatakan pendapatan masyarakat semakin berkurang pada masa pembatasan sosial, karena banyak aktivitas penting yang tidak bisa dijalankan. Meskipun demikian Madai meminta “New Normal Life” di Papua pada Juli diberlakukan dengan persyaratan yang ketat.

“Di tengah situasi serba salah itu, satu hal yang kita pelajari dari wabah [Covid-19]. Kita mesti kembali berkebun. Kita baru-baru ini bagi alat kerja, dengan harapan warga semua kembali berkebun,” ujar Madai.(*)