Hari: 9 Maret 2020

Categories Berita

Jelang PON, Pemkot Jayapura diminta tata dan siapkan para pelaku usaha asli Papua

Author mrppapua Posted on
613 views
0
Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dengan PB PON XX Papua 2020, tokoh perempuan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua. – Jubi/Humas MRP

Jayapura, MRP – Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP meminta Pemerintah Kota Jayapura menata para pelaku usaha asli Papua agar siap menjamu para tamu dan wisatawan yang akan menghadiri penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020. Pemerintah Kota Jayapura diminta menyiapkan pondok untuk tempat berjualan para pelaku usaha Papua di sejumlah lokasi, seperti di Pantai Hamadi ataupun Jembatan Youtefa.

Hal itu disampaikan Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar seusai Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dengan Panitia Besar PON XX Papua 2020, tokoh perempuan, dan pemerintah daerah yang digelar di Jayapura, Sabtu (7/3/2020). “Apakah Pemerintah kota Jayapura sudah pikir bangun pondok masyarakat dengan model yang berbeda, [atau] dibangun dengan satu model? PON sudah dekat,” ujar Wamuar sebagaimana dikutip dari rekaman dokumentasi Humas MRP.

Pemerintah Kota Jayapura diminta mendorong pelaku usaha asli Papua untuk mengelola tempat usaha jualan makanan maupun pondok wisata, khususnya di kawasan pinggir Jalan Hamadi menuju Koya melewati Jembatan Youtefa. Wamuar menyatakan lokasi itu strategis, karena akan menjadi daerah tujuan wisata menarik selama penyelenggaraan PON.

Perajin cinderamata khas Papua asal Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, Idah Awoitouw mengatakan dirinya telah jauh-jauh mempersiapkan usahanya untuk menyambut PON XX Papua 2020. Ia telah memesan bahan mentah membuat topi dan cinderamata khas Papua sejak 2018.

“Karena bahan [baku produk saya] susah [didapatkan], saya sudah pesan jauh-jauh hari. Bikin topi dan pernak-pernik lain yang nantinya akan dijual saat PON,” ujar Awoitouw pekan lalu.

Belakangan, Awoitouw merasa khawatir Jayapura akan kelebihan pasokan cinderamata khas Papua, karena banyak instansi dan organisasi perangkat daerah di Papua yang memesan berbagai jenis cinderamata. “Banyak dinas yang pesan [kepada] setiap perajin, dan juga ke Mama-mama Papua yang biasa membuat noken. Apakah nanti semua mereka beli atau tidak?” tanya Awoitouw.Awoitouw mengingatkan, cinderamata sebagai barang kerajinan buatan tangan memiliki harga yang beragam, bergantung kualitas dan tingkat kesulitan pengerjaannya. “Karena harga noken dan cinderamata itu berbeda-beda. Mereka tidak boleh samakan harga semua, baru mau ambil,” katanya.(*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

Pokja Perempuan MRP minta PB PON sosialisasikan PON kepada masyarakat adat Port Numbay

Author mrppapua Posted on
644 views
0
Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dengan PB PON XX Papua 2020, tokoh perempuan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua. – Jubi/Humas MRP

Jayapura, MRP – Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP mendesak Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON XX Papua 2020 segera menyosialisasikan penyelenggaraan PON kepada masyarakat adat Port Numbay. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dan PB PON XX Papua di Jayapura, Jumat (6/3/2020).

Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu bersama anggota Pokja Perempuan MRP Pipina Wonda,  Yeki Narep,  dan Marpice Kogoya. Wamuar menyatakan hingga kini masyarakat adat Port Numbay tidak mengetahui rincian penyelenggaraan PON XX Papua 2020.

“Kami dengar dari pihak aparat, ada 20 cabang olahraga [PON] akan dilaksanakan di kota Jayapura. Akan tetapi, kami masyarakat adat tidak tahu,” kata Nerlince Wamuar sebagaimana dikutip dari rekaman dokumentasi Humas MRP.

Selain mendesak PB PON XX Papua menemui masyarakat adat Port Numbay, Wamuar juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan rencana penyelenggaraan PON XX Papua kepada masyarakat adat di Papua. Ia menegaskan masyarakat adat di Papua adalah pemilik negeri, yang memiliki air, udah dan tanah tempat penyelenggaraan PON XX Papua.

“Kami tidak mau ada yang palang memalang pada hari H. Kami mau satukan persepsi sebelum pelaksanaan PON. Apakah masyarakat port Numbay siap mendukung PON?” tanya Wamuar.

Ia menyatakan pertemuan PB PON XX Papua, pemerintah, dan masyarakat adat itu harus dilakukan untung menghilangkan anggapan negatif kepada masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat di Papua selama ini hanya memperjuangkan hak atas penggunaan sejumlah tanah ulayatnya untuk membangun fasilitas PON XX Papua.

“Kami tidak mau ada citra buruk. Kita mau PON ini terlaksana dengan aman dan baik sesuai harapan,” kata Wamuar.

Ia menyatakan perempuan Papua sangat mendukung pelaksanaan PON XX Papua, dan berharap PB PON XX Papua bisa bekerja maksimal mempersiapkan penyelenggaraan PON. “Sayang kami baru dengar, tidak banyak yang dilakukan PB PON,” kata Wamuar.

Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani, Deniks Felle mengkhawatirkan ketersediaan lahan parkir di Sentani, salah satu gugus wilayah penyelenggaraan PON XX Papua 2020. Felle mengingatkan saat ini banyak kendaraan yang sudah kesulitan mencari lahan parkir di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura.

“Pelebaran jalan utama memang penting. Tempat parkir yang luas harus disiapkan juga, selain jalan alternatif,” ujar Deniks di Sentani, Minggu (8/3/2020).

Menurut Felle, saat pelaksanaan PON XX/2020 pada Oktober mendatang, jumlah kendaraan roda empat dan roda dua di Sentani akan bertambah secara signifikan. Kemacetan bisa terjadi di sejumlah ruas jalan, seperti di kawasan Eks Pasar Lama Sentani, pertigaan Bandara Sentani, pertigaan Sosial, dan jalan menuju Pasar Pharaa Sentani.

“Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi persoalan ini. Dua acara yang digelar secara bersamaan, [yaitu] PON XX Papua dan Festival Danau Sentani. Pasti [lalu lintas] akan sangat sibuk dan membutuhkan tempat parkir yang memadai,” katanya.(*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Adat

Pokja Perempuan MRP desak Pemkot Jayapura tegas tutup tempat penjualan Minol

Author mrppapua Posted on
943 views
0
Aksi tolak peredaran Miras di kabupaten Jayapura diikuti siswa sekolah – Jubi/Agus Pabika.

Jayapura, MRP – Jelang PON 2020 , kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah Kota Jayapura menghentikan segala macam aktivitas terkait distribusi dan jual beli minuman beralkohol,

Desakan itu disampaikan Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar, usai Rapat dengar pendapat Pokja Perempuan MRP dengan PB PON 2020 dengan tokoh perempuan pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua pada (7/03/2020) di Tempat Pemancingan Ikan Permata Hijau Koya Timur Distrik Muara Tami, kota Jayapura, Papua.

“(Penjual) Minol tutup sudah. Atau kami minta pengendaliannya seperti apa? Karena korban sudah banyak. Lihat jembatan merah, itu tempat orang minum (Minol) ,”ungkap Nerlince Wamuar dalam rekaman videonya didampingi sesama anggota MRP Pipina Wonda, Yeki Narep, dan Marpice Kogoya, yang diterima redaksi Jubi, Sabtu (7/03/2020).

Yoel Mulai ketua Pokja Agama MRP mengatakan kerugian bukan material tetapi korban nyawa manusia. Jumlahnya terus bertambah dalam dua tahun terakhir. Data kepolisian kota Jayapura yang diperoleh MRP menunjukkan pada 2018-hingga 2019 sebanyak 53 orang.

“Dari data kepolisian, orang korban meninggal akibat minuman beralkohol pada 2018 ada 21 orang, 2019 bukan menurun tetapi naik 32 orang, sebagian besar itu orang asli Papua,”ujarnya.

Karena itu, semua orang, masyarakat tokoh gereja, agama, adat dan perempuan menyampaikan solusinya menghentikan aktivitas menjual minuman beralkohol di kota Jayapura.

“tutup penjualan minuman beralkohol itu aspirasi orang banyak dan jauh sebelum sampai pada aspirasi orang banyak itu perlu tindakan pengendalian,”ujarnya. Karena, ada kesan kota Jayapura tidak terkendali dengan aktivitas menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

“Hari ini dari Waena sampai dok 9 kelihatannya kota ini tempat minum, orang mabuk semua, satu kondisi yang tidak baik”ungkap dia.

Kata dia, perlu lokalisir sehingga mudah dikontrol. Perlu pengawasan toko-toko penjual minuman , pembatasan waktu penjualan, dan lokalisir Kawasan pemjulan.

“Apa lagi ini jelang PON. pemandangan yang ada terkesan orang minum dan jual di mana-mana ini harus dikendalikan dari sekarang. Kalau tidak, bagaimana kemudian orang datang ikut PON, mereka merasa tidak nyaman,” (*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More