Hari: 28 Januari 2020

Categories Berita

MRP akan gelar bimbingan teknis soal demokrasi dan Otsus Papua

Author mrppapua Posted on
585 views
0
Wakil Ketua I MRP, Jimmy Mabel – Humas MRP

 

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan memberikan bimbingan teknis bagi 50 anggota MRP pada awal Februari 2020. Bimbingan teknis bagi 50 anggota MRP itu akan dilaksanakan di salah kabupaten di Provinsi Papua.

Rencana itu disampaikan Wakil Ketua I MRP, Jimmy Mabel seusai memimpin rapat pimpinan MRP, kelompok kerja, dan alat kelengkapan MRP di Jayapura pada Selasa (28/01/2020). “Rapat tadi, kami bahas bimbingan teknis anggota MRP [pada] awal Februari nanti,” kata Jimmy Mabel.

Menurutnya, bimbingan teknis itu akan menghadirkan sejumlah pemateri berkompeten dari kementerian dan berbagai lembaga di Provinsi Papua. Para pemateri akan menyampaikan materi terkait upaya membangun demokrasi di Tanah Papua. “Belajar berdemokrasi di Indonesia,” kata Mabel.

Selain akan membahas upaya membangun demokrasi di Papua, bimbingan teknis MRP itu juga akan membahas pelaksanaan berbagai wewenang MRP yang dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “[Kami ingin] membaca kembali peran MRP dalam Otonomi Khusus Papua,” kata Mabel.

Pengelolaan anggaran Dana Otsus Papua akan menjadi salah satu isu yang didiskusikan dalam bimbingan teknis itu. MRP juga ingin mendengarkan paparan dari salah satu bupati terkait pengelolaan Dana Otsus Papua oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua.  “Kita juga akan bicara pengelolaan uang otonomi khusus. Kita juga [akan] dengar tantangan implementasi Dana Otsus di Papua,” kata Mabel.

Anggota MRP, Nikolaus Degey menambahkan bimbingan teknis itu agenda penting yang harus dijalankan sebelum MRP mengimplementasikan program kerja tahun 2020. “Ini bagian penyegaran dan penyatuan pemahaman bersama semua anggota, demi mewujudkan program kerja,” kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP itu.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More
Categories Berita

MRP tegaskan tolak program KB di tanah Papua

Author mrppapua Posted on
900 views
0
Ciska Abugau, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan,- Jubi/Humas MRP.

 

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Pokja Perempuan kembali menegaskan, MRP bersama rakyat Papua menolak tegas program Keluarga Berencana (KB) yang menghambat proses perkembangan orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Hal tersebut ditegaskan Ciska Abugau, anggota MRP Pokja Perempuan, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Jember, Faida, saat melakukan kunjungan kerja dan silahturahmi di kantor MRP, Senin (27/1/2020) malam.

Menurutnya, terjadi persoalan ketika perempuan Papua meminum pil KB yang dianjurkan pemerintah melalui BKKBN. Di mana, Perempuan Papua tak lagi bisa hamil dan melahirkan, yang berdampak pada semakin berkurangnya jumlah Orang Asli Papua di tanahnya sendiri.

“Ini yang sering dialami dan terjadi sama perempuan Papua. Ketika dikasih pil KB itu langsung tidak bisa mengandung lagi, seperti KB itu yang menutup kandungan perempuan Papua,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Jember, Faida mengatakan, apa yang menjadi keluhan perempuan Papua yang disampaikan melalui MRP akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, untuk ditindaklanjuti. (*)

 

 

Read More
Categories Berita

Bupati Jember: Perempuan Papua harus menjadi pemimpin di tanahnya sendiri

Author mrppapua Posted on
496 views
0
Pertemuan Bupati Jember bersama pimpinan MRP dan anggota MRP di kantor MRP- Jubi/Agus Pabika.

 

Jayapura, MRP – Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Helena Hubi mengatakan, kehadiran Bupati Jember, Faida, dapat memotivasi perempuan Papua untuk menjadi pemimpin dan melindungi hak-hak perempuan Papua dari ancaman modernisasi.

“Perempuan Papua bisa menjadi pemimpin di tanah Papua dan kehadiran ibu bupati membawa satu motivasi tersendiri untuk perempuan Papua untuk bisa menjadi pemimpin di sini misalnya di tingkat kabupaten,” kata Helena dalam pertemuan silahturahmi tersebut, Selasa (28/01/2020).

Menurutnya, peran perempuan Papua dalam Legislatif terbilang sedikit dan MRP sebagai lembaga kehormatan rakyat Papua menjadi tempat bagi perempuan Papua bisa memiliki kesempatan untuk menjadi perwakilan tujuh wilayah adat masing-masing.

“Sangat sulit perempuan Papua bersaing di kursi legislative dan untung ada MRP sehingga hak perempuan Papua dapat kami aspirasikan lewat lembaga MRP,” kata Helena.

Sementara, Bupati Jember, Faida, mengapresiasi lembaga MRP karena memiliki 17 perwakilan perempuan Papua yang bisa bekerja dan menyuarakan hak-hak perempuan lewat lembaga resmi yang terhormat.

“Berjuang untuk hak-hak perempuan sejatinya tugas kita bersama di seluruh dunia, dan kami harap perempuan hebat Papua yang berada di kursi Legislatif dan MRP dapat menyuarakan dan memberi perlindungan terutama di dunia pendidikan (uang sekolah) diberi perhatian khusus kepada perempuan,” katanya. (*)

 

Read More
Categories Berita

MRP minta Bupati Jember beri perlindungan mahasiswa Papua

Author mrppapua Posted on
536 views
0
Bupati Jember, dr. Hj. Faida, foto bersama Pimpinan MRP serta Pokja Perempuan di kantor MRP, Senin (27/1/2020) – Jubi/Agus Pabika

 

Jayapura, MRP – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, minta Bupati Jember, dr. Hj Faida, untuk memberi perlindungan kepada anak-anak Papua yang sedang menempuh pendidikan di kota tersebut.

Senin (27/1/2020), Bupati Jember melakukan kunjungan kerja dengan bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantor MRP, guna membahas beberapa agenda penting, di antaranya adalah perkembangan mahasiswa eksodus yang masih berada di Papua serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

“Banyak diskusi yang kami lakukan, terutama masalah mahasiswa eksodus, dan kenyamanan mahasiswa di Jember untuk diberi perlindungan oleh Pemkab Jember agar anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik,” kata Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, saat ditemui Jubi, Selasa, (28/1/2020).

Murib juga berharap 200 lebih pelajar Papua di Jember dapat diperhatikan oleh Bupati Jember karena persoalan rasisme beberapa waktu lalu membuat mereka trauma untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Bupati Jember,  dr. Hj Faida, menyampaikan terima kasih karena bisa diterima di lembaga kehormatan MRP di Tanah Papua.

“Ini majelis khusus yang tidak ada di Jember karena kami belajar majelis ini dibuat khusus untuk rakyat asli Papua. Terutama tentang adat-istiadat, bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat asli Papua. Kami bertemu juga dengan divisi perempuan di Pokja Perempuan dari 17 perempuan asli Papua yang mendapat amanat untuk memperjuangan hak perempuan Papua dan kami bertukar pikiran guna membagi pengalaman demi kerja-kerja ke depan,” katanya.

Lebih jauh Bupat Jember mengataka pihaknya belajar banyak dari lembaga MRP dan berharap anggota MRP juga bisa berkunjung ke Jember untuk menjalin silaturahim dengan jajaran Pemkab.

Bupati Jember juga berjanji akan menjaga anak-anak Papua agar mereka dapat menjadi generasi-generasi ungulan asli Papua yang akan membangun Tanah Papua di masa mendatang. (*)

 

 

Read More