MRP dukung aspirasi pengunjukrasa yang menolak rencana pemekaran Dogiyai
Author
mrppapua
Posted on
JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP menerima para mahasiswa yang berunjuk rasa di Jayapura pada Rabu (1/7/2020), menolak rencana pemekaran Kabupaten Dogiyai menjadi Daerah Otonom Baru atau DOB Mapiha Raya. Saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan lebih baik pemekaran ditunda, karena itu bukan kebutuhkan rakyat Papua.
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Lebah Hijau Kamu Mapiha berunjuk rasa di Kantor MRP, menyampaikan penolakan mereka atas rencana pemekaran Kabupaten Dogiyai. Ketua Forum Mahasiswa Lebah Hijau Kamu Mapia, Benediktus Agapa rencana pembentukan DOB Mapiha Raya itu ditolak berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, kelompok perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama.
Benediktus Agapa menyatakan rencana pembentukan DOB Mapia Raya itu tidak memenuhi syarat administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Agapa meminta elit politik Dogiyai berhenti menjanjikan pembentukan DOB Mapia Raya sebagai solusi bagi pembangunan, karena hal itu tidak mungkin terwujud.
“[Kami meminta] surat keputusan pembentukan Mapia Raya dicabut. [Kami juga menuntut] tim pemekaran yang sedang jalan dibubarkan,” kata Agapa.
Demonstran lainnya, Sprianus Iyai juga menyatakan rencana pemekaran itu tidak memenuhi syarat, dan bisa berdampak buruk terhadap rakyat. “[Rakyat] yang [sekarang] ada [adalah] sisa dari yang tersisa. Jadi, kami pikir [untuk] selamatkan yang tersisa,” kata Iyai dalam unjuk rasa itu.
Ketua MRP, Timotius Murib yang menemui para pengunjuk rasa itu menyatakan MRP akan memproses aspirasi itu sesuai mekanisme lembaga. Ia juga menegaskan MRP tidak memiliki rencana untuk merekomendasikan pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. “MRP hari ini fokus mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, jadi tidak ada yang bicara pemekaran,” kata Murib kepada para demonstran itu.
Murib menyatakan siapapun yang bicara pembentukan DOB di Papua seharusnya menyadari apa kebutuhan orang asli Papua (OAP). Murib menyatakan (OAP) tidak membutuhkan pembangunan dalam wujud fisik yang mengatasnamakan kesejahteraan dan kemajuan.
“Orang Papua butuh kehidupan yang menjamin masa depannya, bukan pembangunan. Pembangunan fisik ok, tetapi harus berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan [didasarkan kepentingan] elit [politik],” tegas Murib.
Karena itu, demikian menurut Murib, MRP terus berbicara tentang upaya perlindungan manusia dan hak milik OAP. Hak atas tanah, hutan, air, dan udara harus aman dari ancaman perampasan dan perusakan yang mengatasnamakan pembangunan dan investasi. “MRP hari ini bicara selamatkan tanah dan manusia Papua. Bicara itu dulu, jangan bicara pemekaran,” kata Murib.
Anggota Kelompok Kerja Adat MRP, Frans Tekege yang merupakan utusan Wilayah Adat Meepago turut menemui para pengunjuk rasa. Tekege menyatakan yakin pemekaran Kabupaten Dogiyai tidak akan jalan, karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran. “Usulan [pemekaran] apapun tidak akan jalan. [Rencana pemekaran] Provinsi Papua yang [punya] muatan politik tinggi saja tidak jalan, [apalagi usul pemekaran kabupaten],” kata Tekege.(*)
Sumber: Jubi.co.id