Categories Berita

Pokja Perempuan MRP minta PB PON sosialisasikan PON kepada masyarakat adat Port Numbay

Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dengan PB PON XX Papua 2020, tokoh perempuan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua. – Jubi/Humas MRP

Jayapura, MRP – Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau Pokja Perempuan MRP mendesak Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON XX Papua 2020 segera menyosialisasikan penyelenggaraan PON kepada masyarakat adat Port Numbay. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Pokja Perempuan MRP dan PB PON XX Papua di Jayapura, Jumat (6/3/2020).

Ketua Pokja Perempuan MRP, Nerlince Wamuar mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu bersama anggota Pokja Perempuan MRP Pipina Wonda,  Yeki Narep,  dan Marpice Kogoya. Wamuar menyatakan hingga kini masyarakat adat Port Numbay tidak mengetahui rincian penyelenggaraan PON XX Papua 2020.

“Kami dengar dari pihak aparat, ada 20 cabang olahraga [PON] akan dilaksanakan di kota Jayapura. Akan tetapi, kami masyarakat adat tidak tahu,” kata Nerlince Wamuar sebagaimana dikutip dari rekaman dokumentasi Humas MRP.

Selain mendesak PB PON XX Papua menemui masyarakat adat Port Numbay, Wamuar juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan rencana penyelenggaraan PON XX Papua kepada masyarakat adat di Papua. Ia menegaskan masyarakat adat di Papua adalah pemilik negeri, yang memiliki air, udah dan tanah tempat penyelenggaraan PON XX Papua.

“Kami tidak mau ada yang palang memalang pada hari H. Kami mau satukan persepsi sebelum pelaksanaan PON. Apakah masyarakat port Numbay siap mendukung PON?” tanya Wamuar.

Ia menyatakan pertemuan PB PON XX Papua, pemerintah, dan masyarakat adat itu harus dilakukan untung menghilangkan anggapan negatif kepada masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat di Papua selama ini hanya memperjuangkan hak atas penggunaan sejumlah tanah ulayatnya untuk membangun fasilitas PON XX Papua.

“Kami tidak mau ada citra buruk. Kita mau PON ini terlaksana dengan aman dan baik sesuai harapan,” kata Wamuar.

Ia menyatakan perempuan Papua sangat mendukung pelaksanaan PON XX Papua, dan berharap PB PON XX Papua bisa bekerja maksimal mempersiapkan penyelenggaraan PON. “Sayang kami baru dengar, tidak banyak yang dilakukan PB PON,” kata Wamuar.

Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani, Deniks Felle mengkhawatirkan ketersediaan lahan parkir di Sentani, salah satu gugus wilayah penyelenggaraan PON XX Papua 2020. Felle mengingatkan saat ini banyak kendaraan yang sudah kesulitan mencari lahan parkir di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura.

“Pelebaran jalan utama memang penting. Tempat parkir yang luas harus disiapkan juga, selain jalan alternatif,” ujar Deniks di Sentani, Minggu (8/3/2020).

Menurut Felle, saat pelaksanaan PON XX/2020 pada Oktober mendatang, jumlah kendaraan roda empat dan roda dua di Sentani akan bertambah secara signifikan. Kemacetan bisa terjadi di sejumlah ruas jalan, seperti di kawasan Eks Pasar Lama Sentani, pertigaan Bandara Sentani, pertigaan Sosial, dan jalan menuju Pasar Pharaa Sentani.

“Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi persoalan ini. Dua acara yang digelar secara bersamaan, [yaitu] PON XX Papua dan Festival Danau Sentani. Pasti [lalu lintas] akan sangat sibuk dan membutuhkan tempat parkir yang memadai,” katanya.(*)

Sumber: Jubi.co.id

Read More

Categories Berita

MRP ingin bahas evaluasi Otsus Papua dengan Gubernur

Kantor Majelis Rakyat Papua tanpak depan – Doc

 

Jayapura, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP ingin bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membahas rencana MRP menggelar rapat dengan perdapat evaluasi Otonomi Khusus Papua dengan rakyat Papua dan Papua Barat. Selain itu, MRP juga ingin mendiskusikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020.

Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Papua, Senin (20/1/2020). Menurut Murib, rapat dengan pendapat evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan dua agenda terbesar Papua pada 2020.

Murib menyatakan MRP tengah menyiapkan evaluasi pelaksanaan Otsus Papua pada 2020. MRP ingin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua. MRP menginginkan RDP itu melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat.

Selain itu, pelaksanaan PON XX Papua juga akan menjadi agenda besar lain di Papua. “[Itulah] dua agenda besar [di Papua]. RDP evaluasi otonomi khusus dan PON 2020. Kedua agenda itu yang memerlukan fokus dan perhatian semua pemangku kepentingan di Papua,” kata Murib.

Murib menyatakan pihaknya ingin membangun komunikasi dengan semua pihak untuk memastikan kedua agenda itu sukses. Ia menyatakan kedua agenda itu sama-sama penting, dan tidak bisa saling mengabaikan. “Kami akan komunikasi dengan semua pihak, terutama Bapak Gubernur Papua. [Semua hal] harus dipertimbangkan [dengan] matang. Kalau terburu-buru, tujuan kita baik, hasilnya tidak maksimal,” kata Murib.(*)

 

Sumber: Jubi.co.id

 

Read More